Periskop.id - Lembaga Sensor Film (LSF) mengemukakan tantangan terbesar yang saat ini dihadapi sektor film nasional adalah menjaga kepercayaan penonton nasional. Pelaku industri film menurut Ketua LSF Naswardi harus bisa memanfaatkan momentum positif di industri film sekarang.
"2026 kita ingin film nasional kita terus meningkat dari sisi jumlah, termasuk dari sisi apresiasi penonton. Karena tahun terbaiknya sudah terbentuk di 2024 dan 2025, tantangan kita adalah mempertahankan kepercayaan publik, kepercayaan penonton film nasional Indonesia, agar tetap stay mengapresiasi film-film nasional kita," kata Naswardi dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu (28/1).
Bila mengacu capaian jumlah penonton film Tanah Air yang disampaikan Kementerian Kebudayaan, pada 2025 tercatat sebanyak 80,2 juta penonton dan menjadikan catatan ini sebagai rekor tertinggi hingga kini. LSF, kata dia, terus berupaya meningkatkan kualitas film yang tayang di dalam negeri melalui fungsi pengawasan yang ketat dengan memberikan status "Tidak lulus sensor" dan "Lulus sensor" pada film.
"Hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi dampak negatif konten yang melanggar ketentuan hukum dan norma," tuturnya.
Adapun pada 2025, LSF telah menerbitkan sebanyak 41.092 surat tanda lulus sensor (STLS). Kemudian juga mencatat capaian sebanyak 545 judul film layar lebar telah disensor, film nasional sebanyak 270 judul dan film impor sebanyak 275 judul.
Sementara berdasarkan distribusi penggolongan usia, kategori Remaja (13+) berada di urutan teratas mencapai 46,96%, disusul kategori Semua Umur (SU) sebesar 29,50% dan Dewasa 17+ 22,66%.
Lonjakan permohonan sensor hingga dua kali lipat terjadi pada materi film untuk Jaringan Teknologi Informatika atau over the top (OTT) seperti Netflix, Disney+, Vidio, Viu, dan lain-lain.
Di sisi lain, materi tayangan televisi (free to air) mengalami tren penurunan volume penyensoran. LSF menganalisisnya sebagai dampak dari tekanan ekonomi industri penyiaran konvensional dan migrasi pengiklan serta penonton ke platform digital.
Produksi film dan iklan nasional menunjukkan ketahanan yang kuat dengan kontribusi sebesar 23.462 judul (63,57%), melampaui materi impor dengan 13.452 judul (36,43%). Secara tingkat kepatuhan pemilik film terhadap kriteria sensor sangat tinggi, di mana 99,77% materi dinyatakan lulus tanpa revisi.
Potensi Tumbuh
Naswardi mengatakan, industri film nasional saat ini memiliki potensi positif untuk terus dikembangkan, karenanya ia menyerukan agar rumah produksi (production house/PH) Indonesia dapat memanfaatkannya.
"Nah, waktu terbaik masa kemasannya itu ada di dua tahun terakhir ini, 2004-2025, dan tantangannya adalah mempertahankan ini. Karena dari luar ya, pasar film luar negeri global ini kan lagi stagnan, dan pasar Indonesia tumbuh, sehingga ini kue yang ingin diperebutkan," kata Naswardi.
Terlebih, kata dia lagi, kondisi film global yang hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 2%, sementara film nasional justru tumbuh sebesar 5-6%. Kondisi ini pun menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial bagi industri film baik nasional maupun internasional.
Pihaknya juga mencatat lima besar negara penyumbang film impor yakni dari Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang dan China. Hal ini pun menunjukkan Indonesia menjadi pasar potensial bagi dunia.
Naswardi pun menyerukan kepada rumah produksi dalam negeri untuk meningkatkan kualitas serta berfokus di pasar Asia dan internasional. Termasuk berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan film nasional, melalui kerja sama dengan lembaga sensor film berbagai negara sebagai langkah memperluas akses pasar film Indonesia ke berbagai negara.
Berdasarkan paparan LSF, terdapat genre film asing yang mendominasi layar lebar tanah air pada 2025 yakni drama sebanyak 64 judul, action sejumlah 64 judul, misteri/thriller terhitung 43 judul, animasi 31 judul dan musikal 19 judul. Sementara film nasional mencatatkan produksi film dengan genre drama sebanyak 145 judul, horor 58 judul, misteri/thriller 28 judul, action 12 judul dan dokumenter 6 judul.
Kawasan Industri Perfilman
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga mengatakan, Indonesia perlu memiliki kawasan industri perfilman untuk mendukung sektor film yang memiliki sisi ekonomi yang cukup menjanjikan.
“Kita kan nggak punya kawasan industri film. Ya, katakanlah seperti mirip-mirip Hollywood misalnya gitu, ada sebuah kawasan, disitu misalnya ada Istana, misalnya ada gerbong kereta. Jadi ketika orang bikin film, nggak perlu kemana-mana, cukup di kawasan film itu aja,” kata Lamhot, Selasa.
Lamhot mengatakan, pengadaan kawasan industri perfilman ini perlu dipikirkan pemerintah agar produksi film Indonesia semakin beragam dan tidak kesulitan mencari tempat untuk syuting. Kawasan industri ini nantinya bisa dikelola swasta atau pemerintah daerah untuk disewakan.
Selama ini, film Indonesia yang tayang meskipun lokasi syuting berada di daerah Indonesia namun masih belum mendapatkan apresiasi dan tidak menonjolkan sisi daerahnya. Selain itu, segmentasi pasar film Indonesia juga masih berubah-ubah tergantung genre filmnya sehingga belum ada ciri khas yang spesifik yang mencerminkan film Indonesia seperti halnya Hollywood atau Bollywood.
Lamhot menlanjutkan, sektor perfilman Indonesia juga harus sehat untuk menghidupi kreator atau sineas yang membutuhkan hak ekonominya dari sektor ini. “Oleh karena itu hanya dengan berkompetisi sehatlah ekosistem perfilman kita ini bisa tumbuh dan berkembang, dan pada akhirnya itu bisa menjadi instrumen ekonomi baru seperti yang disampaikan oleh Ekraf Mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya.
Sementara itu, Lamhot juga menyoroti sisi edukatif film Indonesia yang masih sangat rendah namun tetap diminati. Ia mendorong film-film Indonesia lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara melalui kreativitas konten dan juga kualitas film. Dengan begitu, masyarakat yang menonton film tidak hanya dihibur oleh kontennya namun juga ada pesan sosial yang edukatif seperti tema kebangsaan, kisah heroik atau budaya.
Tinggalkan Komentar
Komentar