Periskop.id- Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan proses keberangkatan jamaah calon haji Indonesia 1447 Hijriah/2026 berjalan semakin tertata dan efisien. Di antaranya melalui implementasi Mecca Route atau fast track keimigrasian.
“Kami mengapresiasi tinggi implementasi layanan Mecca Route yang semakin memudahkan jamaah haji Indonesia,” ujar Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf di Jakarta, Jumat (24/4).
Sejak dimulainya operasional haji pada 22 April 2026, jamaah calon haji Indonesia mulai diberangkatkan melalui sejumlah embarkasi yang telah menerapkan layanan Mecca Route. Antara lain Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Jakarta), Bandara Adi Soemarmo (Solo), Bandara Juanda (Surabaya), dan Bandara Sultan Hasanuddin (Makassar).
Keberangkatan ini menjadi bagian dari skema layanan terpadu yang memungkinkan seluruh proses keimigrasian dan administrasi haji diselesaikan sejak di Tanah Air.
Tanpa Imigrasi Ulang
Setibanya di Madinah, kata dia, jamaah langsung diarahkan menuju akomodasi tanpa harus melalui proses imigrasi ulang. Hal ini menjadi salah satu keunggulan utama dari inisiatif tersebut, yang dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi jamaah sejak keberangkatan hingga tiba di Tanah Suci.
Mecca Route mencakup berbagai layanan, mulai dari perekaman biometrik, penerbitan visa haji secara elektronik, pemeriksaan kesehatan, hingga proses keimigrasian yang dilakukan di bandara keberangkatan. Selain itu bagasi jamaah telah ditata dan dikirim langsung ke tempat menginap di Arab Saudi sesuai dengan pengaturan transportasi dan akomodasi.
“Proses yang terintegrasi sejak dari Tanah Air ini tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga memberikan kenyamanan dan kepastian bagi jamaah setibanya di Tanah Suci. Ini adalah wujud nyata komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji,” ujar Irfan.
Ia memandang, inovasi layanan seperti Mecca Route, menjadi bagian penting dari transformasi ekosistem haji Indonesia yang terus dikembangkan oleh Kemenhaj. “Kami ingin memastikan setiap jamaah mendapatkan pengalaman ibadah yang lebih baik, lebih tertib, dan lebih manusiawi,” tuturnya.
Ia melanjutkan, layanan tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga di Arab Saudi. Termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Haji dan Umrah, serta sejumlah otoritas terkait lainnya. Sejak diluncurkan pada 2017 program ini telah melayani lebih dari 1,25 juta peserta haji dari berbagai negara.
Tinggalkan Komentar
Komentar