periskop.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima audiensi dari aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang mendesak pengusutan tuntas kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, termasuk mendalami keterlibatan Bupati Pati, Sudewo.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan dukungan publik ini sejalan dengan upaya penyidik menelusuri peran Sudewo saat masih duduk di kursi legislatif.
“Hari ini KPK kembali menerima audiensi dari perwakilan warga Pati yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dalam audiensi tersebut perwakilan warga Pati menyampaikan dukungannya kepada KPK terkait dengan pengusutan perkara DJKA,” kata Budi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/12).
Budi menjelaskan pemeriksaan terhadap Sudewo (SDW) sebelumnya difokuskan pada kapasitasnya sebagai Anggota DPR RI saat proyek infrastruktur kereta api itu berjalan.
Posisi Sudewo di parlemen kala itu merupakan mitra kerja strategis Kementerian Perhubungan, sehingga penyidik perlu membedah fungsi pengawasannya.
Langkah ini menjadi strategi penting bagi lembaga antirasuah untuk memetakan fakta-fakta hukum baru. KPK berupaya menyisir titik-titik rawan di lingkungan DJKA serta pihak lain yang diduga ikut bermain.
Fokus utama penyidik kini menyasar pola pengaturan pemenang tender dan aliran dana haram. KPK mencium aroma pengondisian vendor dalam pelaksanaan proyek di berbagai daerah.
“Karena memang sejumlah titik tersebut saling terkait dikondisikan vendor-vendor siapa yang akan memegang atau melaksanakan proyek di titik-titik tersebut. Pengkondisian itu seperti apa, alur perintahnya dari atas seperti apa, dan juga aliran-aliran uang, kita akan telusuri kepada pihak siapa saja,” jelas Budi.
Dalam pertemuan tersebut, KPK turut memaparkan kompleksitas kasus ini. Budi menyebut lokus atau tempat kejadian perkara korupsi jalur kereta ini tersebar luas lintas provinsi.
“Perkara yang berangkat dari kegiatan tangkap tangan ini lokusnya ada yang di Sulawesi Selatan, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada beberapa titik, kemudian Jawa Barat, dan juga jalur di Sumatera,” ungkapnya.
Sebagai konteks, Sudewo tercatat pernah memenuhi panggilan penyidik KPK pada 27 Agustus 2025. Ia diperiksa sebagai saksi untuk klaster proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.
Nama bupati tersebut juga sempat mencuat dalam fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang pada November 2023.
Dalam sidang dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, Jaksa KPK sempat menampilkan bukti foto uang tunai senilai sekitar Rp3 miliar yang disita dari kediaman Sudewo.
Kendati demikian, Sudewo telah membantah keras tuduhan tersebut. Ia menepis isu penerimaan uang Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung maupun Rp500 juta dari pejabat pembuat komitmen Bernard Hasibuan.
Kasus rasuah infrastruktur ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada April 2023. Hingga kini, KPK terus mengembangkan penyidikan dan telah menjerat belasan tersangka baik dari unsur pemerintah maupun swasta.
Tinggalkan Komentar
Komentar