periskop.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah tengah mematangkan rancangan dua Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembelian energi dari Amerika Serikat (AS) dan pengadaan armada pesawat PT Garuda Indonesia yang kini dalam tahap evaluasi risiko oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pertama terkait dengan rencana pembelian energi dari Amerika. Kami sedang mempersiapkan Perpres dan Perpres sudah dievaluasi oleh KPK terkait dengan risk assessment-nya,” kata Airlangga usai menghadiri rapat tertutup di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/1).
Airlangga menjelaskan masukan dari lembaga antirasuah tersebut sangat krusial untuk menyempurnakan regulasi. Dua aturan utama yang digodok meliputi mekanisme pembelian energi oleh Pertamina dan pengadaan pesawat oleh maskapai pelat merah Garuda Indonesia.
Sinergi dengan KPK diperlukan untuk memetakan potensi celah korupsi sejak dini. Pemerintah ingin memastikan setiap langkah strategis dalam pengadaan barang dan jasa bernilai jumbo ini memiliki landasan hukum kuat serta minim risiko penyimpangan.
“Jadi masukan-masukan mengenai risk assessment nanti melengkapi Perpres yang sedang dibuat karena kami akan membuat dua Perpres. Satu terkait dengan pembelian energi oleh Pertamina. Yang kedua terkait dengan pembelian pesawat oleh Garuda,” paparnya.
Ketika disinggung mengenai poin risiko spesifik yang menjadi sorotan KPK, Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut fokus utamanya terletak pada aspek teknis pelaksanaan. KPK menelaah detail mekanisme agar transparan dan akuntabel.
“Ya risikonya mengenai mekanismenya saja,” ucapnya singkat.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ia menegaskan agenda hari itu berfokus pada penyampaian hasil kajian pencegahan korupsi, khususnya terkait tata kelola impor di sektor energi yang rawan penyelewengan.
“Betul, hari ini dijadwalkan agenda pembahasan kajian di sektor pencegahan,” konfirmasi Budi di lokasi yang sama.
Selain membahas regulasi, Airlangga turut merespons isu pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini. Ia menilai fundamental ekonomi nasional masih cukup kokoh, ditopang oleh kinerja ekspor dan cadangan devisa yang relatif aman.
“Mengenai rupiah, tentu kami akan lihat ke depan, tetapi secara keseluruhan sebetulnya fundamental ekonomi baik dari ekspor dan juga terkait dengan devisa relatif aman,” tuturnya.
Terakhir, Airlangga memastikan kunjungan kerjanya kali ini sama sekali tidak menyentuh polemik kasus pajak yang sedang hangat diperbincangkan publik. Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum tersebut pada mekanisme yang berjalan.
“Pajak tidak kita bahas ya tadi ya. Silakan sedang berproses,” tegas Airlangga.
Tinggalkan Komentar
Komentar