periskop.id – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik lembaga pemasyarakatan (Lapas) baru, melainkan harus memprioritaskan kesejahteraan petugas melalui penyediaan fasilitas rumah dinas yang layak huni.
“Kita jangan sibuk membangun, kita membangun Lapas yang baru tetapi sebetulnya manusianya kurang ditempatkan juga manusiawi. Karena mereka tidak ada rumah,” kata Dewi dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/2).
Politisi senior Fraksi Golkar ini menyoroti beban finansial ganda yang harus ditanggung para pegawai jika fasilitas hunian tidak tersedia. Mereka terpaksa menyisihkan gaji untuk mengontrak rumah di lokasi penugasan, sementara kebutuhan keluarga di kampung halaman tetap berjalan.
Kondisi ekonomi petugas lapangan dinilai semakin terjepit jika negara abai terhadap kebutuhan papan mereka. Kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) seharusnya menjadi fondasi utama sebelum mengejar target infrastruktur.
“Kalau nanti harus mengontrak, nah, belum biasanya jadi ada dua biaya rumah tangga di daerah dia bekerja dan di daerah anak-anaknya,” jelasnya.
Dewi lantas mengungkap akar permasalahan minimnya rumah dinas di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemimipas). Pasca pemisahan kementerian, banyak aset hunian yang dulunya ditempati pegawai Imigrasi dan Pemasyarakatan kini beralih status atau "terambil" oleh Kementerian Hukum.
Situasi transisi aset ini dinilai merugikan pegawai di lapangan. Pemerintah didesak segera membereskan sengkarut kepemilikan aset tersebut demi kenyamanan abdi negara yang bertugas menjaga keamanan rutan dan pintu gerbang negara.
Legislator ini meminta rencana aksi tahun 2026 terkait fasilitasi rumah bagi ASN Kemimipas tidak boleh sekadar menjadi macan kertas. Realisasi konkret di lapangan jauh lebih penting daripada tumpukan dokumen administrasi semata.
“Paling tidak mengenai program yang Pak Menteri jalankan itu mengenai fasilitasi rumah ASN Keminpas. Itu agar jangan hanya tertulis, tersurat, tapi terealisasi,” tegas Dewi.
Selain urusan tempat tinggal, kejelasan masa depan pegawai turut menjadi perhatian serius Komisi XIII. Kementerian diminta segera menyusun peta jalan atau roadmap perencanaan karier yang terstruktur bagi seluruh staf.
Ketidakpastian jenjang karier di kementerian baru dikhawatirkan menurunkan moril kerja. Sistem promosi dan mutasi harus dibuat transparan agar setiap pegawai memiliki motivasi untuk berprestasi.
“Apakah ada dan bisa dibuat roadmap mengenai career planning daripada masing-masing baik itu Imigrasi maupun Pemasyarakatan?” ujarnya mempertanyakan.
Dewi meyakini kepastian karier dan kesejahteraan adalah kunci optimalisasi kinerja. Petugas di lapangan tidak akan bisa bekerja maksimal menjaga warga binaan jika pikiran mereka masih terbebani masalah tempat tinggal dan biaya hidup yang membengkak.
Tinggalkan Komentar
Komentar