Periskop.id - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri akan memanggil sejumlah pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) dalam kasus korupsi pengadaan batu bara di beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Kasus ini ditaksir merugikan negara hingga Rp5 triliun.

Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan, pemanggilan itu bertujuan mendalami proses pemenuhan pasokan batu bara yang berujung pada pemadaman listrik massal di sejumlah wilayah. Ia menyebut dari 34 saksi yang sudah dipanggil, baru 16 di antaranya yang hadir menjalani pemeriksaan.

"Ada beberapa saksi termasuk dari (Kementerian) ESDM juga akan kita lakukan pemeriksaan ke depannya," kata Totok kepada wartawan, Selasa (7/7).

Totok mengungkapkan, 18 saksi lainnya masih dijadwalkan ulang karena belum memenuhi panggilan yang telah dikeluarkan penyidik.

"Awalnya kita sudah mengeluarkan (pemanggilan) 34 (saksi), tapi yang baru bisa diklarifikasi 16," katanya.

Selain memeriksa saksi, penyidik juga telah mengkaji sejumlah dokumen untuk memperjelas perkara ini. Dari hasil analisis tersebut, penyidik menyatakan telah menemukan cukup bukti adanya peristiwa pidana sehingga kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan sejak 4 Juli lalu.

"Beberapa dokumen juga sudah kita analisis sehingga kita menemukan peristiwa pidana korupsi tadi sehingga kita naikkan ke proses penyidikan," jelasnya.

Kortas Tipikor Polri tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi sekaligus tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan batu bara untuk sejumlah PLTU dalam rentang waktu 2018 hingga 2026. Dua perusahaan yang disebut terlibat dalam perkara ini adalah PT OBP dan PT BRA.

Penyidik menemukan sejumlah modus yang digunakan, yakni manipulasi dokumen kualitas batu bara, manipulasi dokumen kuantitas pasokan, serta penyimpangan yang membuat nilai pembayaran kontrak tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

"Perbuatan tersebut diduga turut berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak pada terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian Jabodetabek," tutur Robertus.