Periskop.id - Hamas secara resmi membubarkan pemerintahannya di Gaza pada Senin (6/7/2026) dan menyatakan siap menyerahkan kekuasaan kepada komite teknis yang didukung PBB. Langkah itu merupakan bagian dari implementasi kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat.
Pengumuman ini tidak disertai pernyataan soal pelucutan senjata atau penyerahan urusan keamanan kepada pasukan internasional. Hamas menyebut keputusan tersebut sebagai wujud komitmennya terhadap rekonstruksi Gaza setelah bertahun-tahun dilanda perang.
"Seluruh pegawai yang bekerja dalam penyediaan layanan adalah pegawai negara dan sepenuhnya siap bekerja di bawah Komite Nasional untuk Administrasi Gaza," ujar Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah yang dikelola Hamas, Ismail al-Thawabta, dalam konferensi pers di halaman Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah, Senin (6/7).
Juru bicara Hamas Hazem Qassem menyebut keputusan ini sebagai langkah positif dalam upaya menerapkan kesepakatan gencatan senjata. Namun belum jelas apakah pengumuman yang disampaikan pejabat tingkat rendah itu akan membawa perubahan nyata di lapangan.
Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), entitas baru yang dipimpin Presiden Donald Trump dengan mandat memerintah dan membangun kembali Gaza, mengaku telah mengetahui pengumuman tersebut. Dewan itu menegaskan akan menilai dampaknya berdasarkan "tindakan, bukan janji".
Lewat pernyataan di X, BoP menegaskan komite teknokrat harus mengendalikan seluruh senjata di Gaza, sesuai ketentuan dalam kesepakatan gencatan senjata.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menepis langkah Hamas itu. Menurutnya, keputusan tersebut sengaja dirancang untuk menghindari pelucutan senjata.
Komite teknokrat yang akan mengambil alih pemerintahan sipil berbasis di Kairo dan dipimpin Ali Shaath, seorang insinyur kelahiran Gaza sekaligus mantan pejabat Otoritas Palestina. Komite itu diberi mandat memulihkan layanan dasar dan mengawasi urusan sipil di bawah supervisi PBB dan BoP.
Merespons pengumuman Hamas, Shaath menyampaikan via X bahwa agar komite dapat bekerja efektif, harus ada satu otoritas pemerintahan yang beroperasi di bawah satu kerangka hukum, disertai aparat keamanan terpadu yang bertanggung jawab kepada otoritas tersebut.
Sembilan bulan setelah gencatan senjata ditandatangani, perundingan antara Israel dan Hamas masih banyak menemui jalan buntu terkait penerapan tahap kedua kesepakatan, termasuk soal pelucutan senjata Hamas dan rekonstruksi Gaza. Hamas bersikeras tahap pertama harus diterapkan lebih dulu sebelum pembahasan senjata dimulai.
Serangan militan pimpinan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan menyebabkan 251 orang disandera. Serangan balasan Israel di Gaza kemudian menewaskan sedikitnya 73.098 warga Palestina, demikian dilaporkan Associated Press.
Intensitas serangan Israel jauh berkurang sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober tahun lalu, tetapi serangan masih terjadi hampir setiap hari. Pada Senin, serangan Israel menewaskan sedikitnya lima orang di Gaza, termasuk tiga orang di Khan Younis dan dua orang di sebuah apartemen di Kota Gaza. Militer Israel mengklaim menargetkan seorang anggota Hamas dalam serangan di Kota Gaza dan seorang militan Jihad Islam Palestina di Khan Younis.
"Selama Hamas masih memegang senjata, pemerintahan sipil mana pun tentu akan berjalan sesuai arahan Hamas," tulis Saar di X.
Tinggalkan Komentar
Komentar