Periskop.id - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan tidak ada ruang bagi praktik korupsi maupun pelanggaran di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Integritas disebutnya sebagai fondasi utama pengelolaan ibadah haji ke depan.
Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan, menyampaikan pesan tersebut kepada 261 aparatur sipil negara hasil mutasi yang mengikuti program pengenalan di lingkungan kementerian baru itu. Ia menekankan, pengelolaan haji menyangkut pelayanan langsung kepada masyarakat sehingga tidak bisa dikerjakan sembarangan.
"Kita tidak main-main dengan haji. Kita mendapatkan amanah untuk mengelola penyelenggaraan haji, terlebih ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan ibadah," kata Gus Irfan dalam arahan Entry Program Kementerian Haji dan Umrah di Bogor, Jawa Barat, Senin (20/7).
Gus Irfan menjelaskan, peningkatan kualitas pelayanan jamaah haji merupakan amanat langsung Presiden Prabowo Subianto sejak pembentukan Badan Penyelenggara Haji yang kemudian bertransformasi menjadi Kemenhaj.
"Pesan Presiden sejak awal adalah memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Pesan itu harus menjadi dasar dalam setiap pekerjaan kita," ucapnya.
Menurut Gus Irfan, kehadiran 261 ASN baru bakal memperkuat organisasi sekaligus mempercepat persiapan penyelenggaraan haji 1448 Hijriah/2027 Masehi. Ia memastikan jenjang karier di Kemenhaj akan mengikuti kapasitas dan kinerja pegawai.
"Jenjang karier di sini disesuaikan dengan kapasitas dan kinerja. Karena kementerian ini terus berkembang, peluang karier semakin terbuka. Kesempatan menjadi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji juga cukup luas," katanya.
Gus Irfan mengungkapkan, seluruh pegawai yang bergabung telah melalui seleksi ketat, termasuk pemeriksaan rekam jejak bersama Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sebelum bergabung, kami melakukan pemeriksaan secara serius, termasuk berkoordinasi dengan kejaksaan dan KPK. Setelah dinyatakan aman, baru kami terima di Kementerian Haji dan Umrah," jelasnya.
Ia mengingatkan, Kemenhaj menjadi salah satu kementerian yang mendapat perhatian khusus dari Presiden dalam menjaga tata kelola pemerintahan bersih.
"Kementerian kita termasuk yang paling diwanti-wanti Presiden agar tidak melakukan korupsi dan pelanggaran. Tim kita sudah diseleksi berlapis. Fondasi integritas ini harus terus dijaga karena kalau sejak awal tidak memiliki integritas, akan sulit memperbaikinya," katanya.
Selain integritas, Gus Irfan meminta seluruh ASN baru membangun budaya kerja yang disiplin, tepat waktu, dan kolaboratif. Ia menilai setiap unit di Kemenhaj saling terkait sehingga ego sektoral harus ditinggalkan.
"Kita harus meninggalkan ego sektoral. Kerja sama harus berjalan dengan baik karena seluruh tugas saling terkait. Saya berharap kita membangun budaya kerja kolaboratif yang berfokus pada pelayanan jamaah," ujarnya.
Gus Irfan menambahkan, persiapan penyelenggaraan haji 2027 sudah berjalan sehingga ASN baru diminta segera beradaptasi dengan ritme kerja kementerian.
"Kita sudah berlari menyiapkan haji 2027. Seluruh peserta harus segera belajar dan beradaptasi. Kalau tidak, akan tertinggal," ucapnya.
Menutup arahannya, Gus Irfan meminta seluruh pegawai menjaga nama baik Kementerian Haji dan Umrah, baik saat bertugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.
"Saya tidak ingin ada cerita negatif berupa pelanggaran atau perbuatan yang dikaitkan dengan Kementerian Haji dan Umrah, meskipun dilakukan di luar kantor. Jaga nama baik kementerian ini," ujarnya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar