Periskop.id - Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFPA menyatakan tantangan biaya hidup, ketidakpastian lapangan kerja, hingga pengasuhan anak yang belum setara menjadi alasan generasi muda lebih memilih menunda memiliki anak. 

Asia and the Pacific Regional Director ad interim for UNFPA Aleksandar Bodiroza mengemukakan, pentingnya pemerintah Indonesia merespons fenomena ini tidak sekadar melihat angka, tetapi fokus pada pengembangan sumber daya manusianya.

"Kita sudah melakukan survei, mereka (responden) sebenarnya rata-rata ingin memiliki lebih dari dua anak, tetapi mereka berpikir kemungkinan hanya akan memiliki satu anak. Ketika ditanya alasannya, 39% menjawab karena faktor keuangan atau tidak cukup uang, sekitar 20–22% menyebutkan perumahan karena mereka belum memiliki rumah untuk membangun keluarga," bebernya saat ditemui di Jakarta, Rabu (25/2). 

Aleksandar atau yang akrab disapa Sasha itu melanjutkan, sekitar 20% menyebutkan karena ketidakpastian pekerjaan. Kemudian 16 % perempuan mengatakan, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan anak belum setara.

"Tantangan itu di antaranya biaya hidup, kondisi keuangan, perumahan, pengasuhan anak, cuti ayah, cuti ibu, serta pembagian tanggung jawab yang setara antara pasangan dalam pengasuhan anak," ujar Sasha.

Ia juga menjelaskan, permasalahan utama yang sedang terjadi di dunia bukan terletak pada krisis fertilitas, melainkan anak muda kini tidak memiliki pilihan untuk menentukan kapan dan berapa anak yang ingin mereka miliki. 

"Di Indonesia juga terdapat angka fertilitas yang diinginkan, ketika pasangan muda ditanya berapa anak yang ingin mereka miliki, rata-rata mereka menjawab 2,4 anak. Tetapi, ketika ditanya berapa anak yang mereka perkirakan benar-benar akan mereka miliki, jawabannya lebih mendekati angka fertilitas Jakarta, yaitu sekitar 1,9. Jadi ada perbedaan," paparnya.

Sasha juga menegaskan, alih-alih fokus pada angka, seluruh pihak harus mulai fokus membangun manusia untuk mengatasi tantangan dan kesenjangan tersebut. Seluruh dunia saat ini sebuah transisi demografis, termasuk kekhawatiran fiskal yang sedang ditangani secara memadai oleh negara-negara yang lebih dulu mengalaminya.

"Kuncinya bukan pada penyebutan situasi ini sebagai krisis. Tantangannya bukan pada angka-angka demografis itu sendiri, melainkan apakah kita siap atau tidak menghadapi pergeseran demografis tersebut, itulah yang ingin kami dorong, yang paling penting adalah menjaga agensi reproduksi. Ini soal pilihan dan hak," tuturnya.

Menurutnya, ketika pasangan muda menyadari kapan, bagaimana, dan berapa banyak anak yang ingin mereka miliki, mereka akan jauh lebih siap dalam membentuk keluarga.

"Kita masih melihat adanya kesenjangan antara jumlah anak yang mereka inginkan dan jumlah yang mereka perkirakan akan mereka miliki. Kesenjangan inilah yang sedang kami tangani bersama pemerintah melalui berbagai dukungan kebijakan," ucap Sasha.

Child Free
Sementara itu, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN merespons isu meningkatnya generasi muda yang memilih untuk tidak memiliki anak atau childfree, dengan Program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya). 

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji mengemukakan, meski angka kelahiran total di Indonesia saat ini sudah ideal, yakni 2,1, isu childfree perlu menjadi perhatian. Ini penting agar keseimbangan penduduk di Indonesia tetap terjaga, untuk mencegah krisis fertilitas seperti yang dialami negara-negara maju. 

"Tentu kami sebagai kementerian harus punya jalan keluar untuk memastikan supaya yang cemas-cemas itu tidak cemas, salah satunya adalah program-program yang berkenaan dengan Tamasya, atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) sebagai bukti negara hadir," sambungnya. 

Berdasarkan data dari Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak Kemendukbangga per 20 Februari 2026, sudah ada 3.730 Tamasya yang melayani keluarga di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan generasi Indonesia yang lebih berkualitas melalui pembangunan keluarga, Wihaji menekankan pentingnya perencanaan penduduk, bukan sekadar pengendalian pendidik.

"Hal-hal yang menjadi prioritas kita dalam pembangunan kependudukan yakni kesehatan reproduksi. Kita pilih lagi yang prioritas, di daerah mana TFR (masih tinggi) untuk diberikan kontrasepsi," paparnya.

Selain itu, menurutnya, penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) juga menjadi salah satu hal penting untuk menciptakan generasi Indonesia yang lebih berkualitas, tidak hanya sekadar menekan kuantitasnya saja.

Melalui edukasi tentang kesehatan reproduksi, menurutnya, generasi muda bisa lebih sadar untuk menentukan pilihan dalam memiliki anak. Tak hanya itu, kepastian tentang terbukanya lapangan kerja, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, serta layanan kesehatan ibu dan anak yang memadai juga menjadi faktor penting untuk mengatasi isu childfree.

Wihaji sebelumnya juga mengemukakan ada tiga persoalan yang memicu kaum muda memilih untuk childfree, yakni kecemasan psikologis, ekonomi, fisik, hingga kesehatan.

"Tentu, tiga kecemasan ini harus saya jawab. Melalui Tamasya, mereka yang takut ketika nanti punya anak, atau bagaimana mengurus anak tanpa harus berhenti kerja, saya siapkan tempat penitipan anak, yang barangkali tidak bisa mengasuh anak, kita siapkan tempat mengasuh anak," ucapnya.