periskop.id - Pemerintah terus mempercepat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial melalui perluasan uji coba sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Saat ini, program percontohan telah diperluas ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi untuk menguji kesiapan tata kelola, infrastruktur, serta regulasi sebelum diterapkan secara nasional.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan perkembangan implementasi sistem tersebut menunjukkan kemajuan yang signifikan.
"Tadi baru rapat dengan tujuh korwil se-Indonesia untuk pengecekan mengenai progres digitalisasi ini dan pendaftaran, dan tadi progresnya sudah sangat maju, nanti minggu depan hari Rabu kami akan rapat lagi dengan kabupaten-kabupaten yang lain, tadi ada 42 kabupaten sebagai piloting dengan kemarin satu kabupaten di Banyuwangi yang sudah jalan," kata Luhut dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (17/6).
Menurut Luhut, pemerintah menargetkan seluruh daerah percontohan tersebut dapat menyelesaikan proses pendaftaran paling lambat akhir Juli 2026. Melalui tahapan ini, pemerintah akan memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai jumlah penerima manfaat yang diperkirakan mencapai sekitar 35 juta orang.
Selanjutnya, pemerintah menargetkan peluncuran sistem Perlinsos Digital secara nasional pada Oktober-November 2026 yang akan mencakup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
"Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90 persen sambil jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia bekerja melakukan digitalisasi," jelasnya.
Luhut menambahkan, pengembangan sistem tersebut dikerjakan oleh talenta-talenta dalam negeri dan menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola data pemerintah secara terintegrasi.
Ke depan, data yang dihimpun melalui Perlinsos Digital juga berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebutuhan data pada Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
"MBG nanti kita lihat. Nanti saran kita dengan data yang ada, kita akan sarankan kepada Presiden, sehingga Presiden nanti membuat keputusan basisnya data yang akurat," tutup Luhut.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar