Periskop.id - Sebuah pernyataan dari pejabat tinggi pemerintahan Malaysia mendadak menjadi pusat perhatian dunia internasional dan memicu gelombang kritik di ruang digital.
Melansir laporan dari NDTV pada Kamis (29/1), seorang menteri Malaysia menyatakan bahwa beban stres terkait pekerjaan merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam komunitas LGBT.
Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah jawaban tertulis di parlemen dan segera menuai ejekan serta kecaman luas dari masyarakat maupun pegiat hak asasi manusia.
Menurut laporan South China Morning Post, tokoh di balik pernyataan tersebut adalah Zulkifli Hasan, yang menjabat sebagai Menteri di Departemen Perdana Menteri Malaysia (Urusan Agama).
Ia mengategorikan stres kerja, pengaruh lingkungan sosial, serta kurangnya praktik keagamaan sebagai faktor utama dari apa yang ia sebut sebagai perilaku terkait LGBT.
Penjelasan di Balik Jawaban Parlemen
Pernyataan kontroversial ini muncul sebagai respons atas pertanyaan yang diajukan oleh Siti Zailah Mohd Yusoff, seorang anggota parlemen dari partai Islam oposisi PAS. Dalam jawaban tertulisnya, Hasan merinci berbagai elemen yang menurutnya berkontribusi pada tren tersebut.
“Pengaruh masyarakat, pengalaman seksual, stres kerja, dan faktor pribadi lainnya termasuk dalam kategori ini [sebagai kemungkinan penyebab],” kata Hasan dalam jawaban tertulis parlemen tersebut.
Penjelasan menteri ini disampaikan di tengah penyelidikan parlemen yang sedang berlangsung mengenai tren LGBT di Malaysia, yang mencakup aspek usia, etnis, hingga faktor-faktor kontribusi lainnya.
Selain memberikan opini mengenai penyebabnya, Hasan juga memaparkan data penegakan hukum di negara tersebut. Ia menyampaikan bahwa sejak tahun 2022 hingga 2025, telah tercatat total 135 kasus terkait aktivitas LGBT yang berujung pada penangkapan atau penuntutan.
Di Malaysia, hubungan sesama jenis memang masih dikategorikan sebagai tindakan ilegal di bawah hukum negara.
Reaksi Publik dan Ejekan di Media Sosial
Masyarakat Malaysia merespons klaim tersebut dengan beragam sindiran tajam dan sarkasme di media sosial. Banyak warganet yang menggunakan logika menteri tersebut untuk menertawakan situasi kerja mereka sendiri.
“Dengan logika ini, saya sungguh kaget kantor saya belum jadi gay semua,” tulis salah satu pengguna media sosial.
“Saya tahu ini umpan kemarahan, tapi diam diam bikin saya mikir: saya stres dan biseksual,” pengguna lainnya menimpali dengan nada bercanda.
Sarkasme juga datang dari pengguna ketiga yang menulis, “Demi jam kerja yang lebih singkat, saya akan menerima dan mendukung studi ini.”
Sementara itu, pengguna keempat mengaitkan klaim ini dengan fenomena penyebaran informasi yang tidak valid di internet melalui sebuah perumpamaan.
“Mengingatkan saya pada meme seorang pria di depan komputer yang berteriak ke istrinya, ‘Hei, Beth! Aku menemukan sesuatu di internet yang terlewat oleh semua dokter dan ilmuwan di dunia,’” tulisnya.
Uniknya, sebagian warganet justru memanfaatkan momentum ini untuk mendorong perbaikan kesejahteraan karyawan. Mereka mengusulkan agar pemerintah menaikkan upah minimum, menurunkan biaya hidup, atau menerapkan sistem empat hari kerja dalam sepekan dengan alasan satir agar penduduk tidak menjadi lebih gay akibat kelelahan bekerja.
Kecaman dari Aktivis dan Pakar Kesehatan
Di sisi lain, kelompok hak asasi manusia menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Justice for Sisters, salah satu organisasi yang fokus pada hak LGBTQ, melabeli pernyataan menteri tersebut sebagai bentuk misinformasi yang berbahaya.
Mereka menegaskan bahwa otoritas kesehatan global seperti World Health Organisation (WHO) telah mengakui orientasi seksual sebagai bagian alami dari identitas manusia dan bukan merupakan produk dari stres eksternal.
Thilaga Sulathireh dari kelompok Justice for Sisters menyampaikan keberatan mendalamnya kepada This Week in Asia. Menurutnya, klaim tersebut justru memperburuk stigma terhadap kelompok minoritas.
“Misinformasi ini memperkuat anggapan bahwa orientasi seksual dan identitas gender kelompok LGBT dapat diperbaiki, diubah, atau tidak nyata maupun tidak sevalid identitas cisgender heteroseksual,” ujar Thilaga.
Ia mendesak agar pemerintah Malaysia segera melakukan koreksi terhadap data yang disampaikan di depan parlemen tersebut. Thilaga menegaskan bahwa identitas gender dan ekspresi gender adalah hal yang normal secara medis.
“Faktanya, keragaman orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan karakteristik seks adalah sepenuhnya alami dan normal. Hal ini telah dibuktikan oleh lembaga medis dan lainnya. Menteri tersebut harus menarik kembali dan mengoreksi misinformasi ini,” tambah Thilaga secara tegas.
Hingga saat ini, kontroversi tersebut masih menjadi perbincangan hangat, mempertegas adanya jarak yang lebar antara pandangan konservatif pemerintah dengan standar kesehatan internasional serta dinamika sosial masyarakat modern di Malaysia.
Tinggalkan Komentar
Komentar