Periskop.id - Waktu tunggu di pos pemeriksaan keamanan bandara di Amerika Serikat (AS) mencapai level terlama dalam sejarah 24 tahun Administrasi Keamanan Transportasi (Transportation Security Administration/TSA). Hal ini terjadi di tengah penutupan (shutdown) berkepanjangan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, dengan waktu tunggu melebihi empat jam di beberapa lokasi.

Pelaksana Tugas Administrator TSA Ha Nguyen McNeill, dalam sidang Komite Keamanan Dalam Negeri Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS menyatakan, sejumlah bandara utama melaporkan tingkat ketidakhadiran pegawai TSA sebesar 40 hingga 50%.

"Tingkat gangguan seperti ini belum pernah terjadi dan tidak dapat diterima, serta secara signifikan melemahkan keamanan sistem transportasi AS," kata McNeill dikutip Kamis (26/3). 

Dia menambahkan, banyak pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, dengan sebagian tidak mampu membayar tagihan utilitas dan menghadapi pemutusan layanan. Pekerja lain menerima pemberitahuan pengusiran, tidur di mobil, atau menjual darah dan plasma demi memenuhi kebutuhan hidup.

Sejak penutupan dimulai pada pertengahan Februari, lebih dari 480 pegawai TSA telah mengundurkan diri, ujarnya. Seiring bandara-bandara besar terus menghadapi antrean keamanan selama berjam-jam akibat kekurangan staf selama penutupan. Partai Demokrat dan Partai Republik saling melempar kesalahan, Rabu.

"Anggota senat dari Partai Republik kini telah sembilan kali memblokir pendanaan TSA. Mereka sepenuhnya bertanggung jawab atas kekacauan yang dialami para pelancong," tulis Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer, di platform X.

Merespon hal ini, Presiden AS Donald Trump mengkritik Partai Demokrat. "Salahkan Partai Demokrat atas kekacauan di Bandara. Mereka ingin Negara kita berkinerja buruk. Mereka ingin Negara kita gagal," tulis Trump di platform Truth Social.

Kebuntuan ini terjadi setelah seruan Partai Demokrat untuk mereformasi Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (Immigration and Customs Enforcement/ICE), menyusul penembakan fatal terhadap dua warga negara AS oleh agen federal di Minneapolis pada Januari.

Partai Republik menolak tuntutan tersebut dan memicu kebuntuan yang menyebabkan pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS terhenti pada 13 Februari.

Garda Nasional
Trump bahkan mengancam akan menurunkan Garda Nasional ke bandara-bandara jika Partai Demokrat menolak untuk mengakhiri penutupan pemerintahan (shutdown) sebagian.

"Kami akan kerahkan Garda Nasional jika perlu. Kami punya 6.000 agen ICE (Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai) dan 40.000 orang lain yang membantu, beberapa di antaranya bahkan terpaksa (bekerja) karena Demokrat tak mau membayar mereka," kata Trump.

Ia merujuk pada petugas Administrasi Keamanan Transportasi (TSA) yang bertanggung jawab atas keamanan bandara. Trump menuduh Demokrat, yang ia sebut sebagai "sayap kiri radikal", berupaya mengambil kembali kendali Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) untuk menghentikan operasionalnya.

"Mereka (Demokrat) melakukan hal ini di tengah perang … Kami seharusnya tak melakukan ini, tetapi kami akan membuat Amerika benar-benar aman kembali dengan sangat cepat dengan penurunan terbesar (ancaman keamanan)," katanya.

Pada Rabu, DHS menyalahkan Partai Demokrat atas keluarnya 450 lebih petugas TSA di tengah shutdown sebagian. Penutupan sebagian kegiatan DHS telah berlangsung lebih dari sebulan. Gedung Putih menyatakan kondisi itu telah merugikan ekonomi AS sebesar US$2,5 miliar (sekitar Rp42,3 triliun).

Di tengah gangguan operasional di bandara, Trump menyatakan akan mengerahkan agen ICE pada 23 Maret untuk memastikan keamanan di sana. Sementara itu, anggaran DHS tetap menjadi titik utama perselisihan di Senat. Partai Demokrat menginginkan persyaratan lebih ketat bagi ICE, sementara pendanaan lembaga federal lainnya telah disetujui hingga 30 September.