Periskop.id – Pemerintah meminta Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Gakoptindo memperkuat tata kelola rantai pasok kedelai di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor. Penguatan dibutuhkan agar gejolak harga, nilai tukar, maupun gangguan perdagangan global tidak membuat perajin tahu dan tempe kesulitan memperoleh bahan baku.
Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan, tingginya konsumsi tahu dan tempe membuat pelaku usaha tidak menghadapi persoalan berarti dari sisi permintaan. Tantangan utamanya justru terletak pada ketersediaan kedelai dengan harga stabil dan distribusi yang merata hingga ke tingkat perajin.
"Karena ketergantungan bahan baku dari impor sangat tinggi, maka Gakoptindo beserta dengan seluruh stakeholder lainnya perlu menata rantai pasok bahan baku agar saat terjadi gejolak ekonomi tidak ada anggota yang tidak mendapatkan bahan bakunya," kata Farida saat menghadiri Rapat Anggota Tahunan Gakoptindo di Salatiga, Selasa (21/7).
Permintaan tersebut relevan dengan besarnya kesenjangan antara kebutuhan dan produksi kedelai domestik. Data Kementerian Pertanian menunjukkan kebutuhan kedelai nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 2,7 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,6 juta ton atau 95 persen masih harus dipenuhi melalui impor.
Koperasi Diminta Menjadi Pengaman Pasokan
Farida menilai Gakoptindo perlu mengoptimalkan perannya sebagai penghubung antara pemasok, koperasi produsen, dan perajin di berbagai daerah. Koperasi dapat menghimpun kebutuhan anggotanya, memantau persediaan, mengatur distribusi, serta mencegah terjadinya ketimpangan pasokan.
Pengadaan secara kolektif juga berpotensi memperkuat posisi tawar perajin ketika berhadapan dengan importir dan distributor. Selama ini, banyak perajin menjalankan usaha dalam skala rumah tangga sehingga tidak memiliki kapasitas untuk membeli kedelai langsung dalam jumlah besar.
Gakoptindo juga diharapkan menjadi tempat bertukar pengetahuan, memperbaiki mutu produksi, dan membantu anggotanya mengakses pembiayaan maupun berbagai program pemerintah. Kelembagaannya harus dikelola secara profesional agar insentif dapat disalurkan secara akurat dan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.
"Pemerintah pusat terus berupaya untuk memberikan kemudahan-kemudahan dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang mampu kami berikan untuk menggerakkan ekonomi di tingkat bawah dan pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Kekhawatiran terhadap pasokan sebelumnya juga disampaikan Ketua Umum Gakoptindo Triharjono. Ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dinilai dapat mengganggu pengiriman sekaligus mengerek harga bahan baku.
“Kita khawatirkan harga kedelai ini akan terjadi lonjakan termasuk pasokannya ke Indonesia. Ketidakstabilan ini menjadi tantangan untuk kita,” jelas Triharjono beberapa waktu lalu.
Subsidi Kedelai Rp2.000 per Kilogram Disiapkan
Untuk menahan tekanan biaya produksi, pemerintah memasukkan Bantuan Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan atau SPHP kedelai ke dalam paket stimulus ekonomi semester II 2026.
Pada tahap pertama, pemerintah menyediakan kuota 250.000 ton dengan subsidi maksimal Rp2.000 per kilogram. Anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp500 miliar dan penyalurannya diprioritaskan untuk daerah yang harga kedelainya berada di atas harga acuan pembelian.
"Kita ketahui kita beli kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun. Namun kita siapkan 250 ribu ton dengan subsidi Rp 2.000/kilogram yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya diatas harga acuan pembelian," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kuota 250.000 ton tersebut setara kurang dari 10 persen proyeksi kebutuhan kedelai nasional pada 2026. Karena itu, bantuan lebih berfungsi sebagai bantalan saat harga meningkat dan belum dapat menggantikan kebutuhan terhadap sistem pasokan komersial yang stabil.
Kementerian Pertanian pada April 2026 mencatat harga kedelai di sejumlah wilayah masih berada di bawah harga acuan maksimal Rp12.000 per kilogram untuk tingkat konsumen atau perajin. Harga rata-rata berkisar Rp10.500 hingga Rp11.000 per kilogram di Jakarta, Rp10.555 di Jawa, serta Rp11.450 di Sumatra. Meski relatif terkendali, harga kedelai impor tetap rentan terhadap pelemahan rupiah, ongkos logistik, dan gangguan pasokan global.
Penguatan Impor Harus Diikuti Produksi Lokal
Penataan kedelai impor dinilai penting untuk menjaga kelangsungan usaha perajin dalam jangka pendek. Namun, ketergantungan yang mencapai sekitar 95% menunjukkan Indonesia juga perlu mempercepat peningkatan produksi domestik.
Kementerian Pertanian menyatakan pengembangan kedelai dilakukan melalui perluasan areal tanam berbasis korporasi petani, optimalisasi lahan, penggunaan benih unggul, serta kemitraan dengan industri pangan. Langkah itu diharapkan memberi kepastian pasar kepada petani sekaligus memperbaiki produktivitas.
Gakoptindo sebelumnya juga menilai rendahnya produktivitas menjadi salah satu penghambat kemandirian kedelai. Organisasi tersebut memperkirakan kebutuhan nasional dapat meningkat apabila tahu dan tempe semakin banyak digunakan dalam Program Makan Bergizi Gratis.
“Kalau permintaan meningkat, misalnya karena adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menambah konsumsi tempe dan tahu, kita khawatir justru impor makin naik. Karena itu, yang paling penting adalah perbaikan bibit kedelai lokal,” ujar Ketua Dewan Penasihat Gakoptindo Aip Syarifuddin.
Menurut Gakoptindo, produktivitas kedelai nasional rata-rata masih sekitar dua ton per hektare, sedangkan negara produsen seperti Amerika Serikat dan Brasil dapat mencapai sekitar lima ton per hektare. Rendahnya hasil panen membuat kedelai kalah menarik dibandingkan tanaman pangan lain yang menawarkan pendapatan lebih tinggi kepada petani.
Karena itu, kebijakan kedelai perlu berjalan melalui dua jalur. Pemerintah dan koperasi harus memastikan impor tersedia dan terdistribusi secara adil untuk melindungi perajin, sembari meningkatkan produksi lokal agar ketergantungan terhadap pasar luar negeri berkurang.
Bagi Gakoptindo, penguatan organisasi menjadi kunci agar pasokan, bantuan harga, pembiayaan, dan informasi pasar dapat menjangkau anggota secara merata. Tanpa data kebutuhan dan tata kelola distribusi yang kuat, gejolak kecil pada harga impor dapat langsung menekan produksi tahu dan tempe yang dikonsumsi masyarakat setiap hari.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar