Periskop.id - Di rumah sakit rujukan Indonesia, teknologi kedokteran nuklir mampu membaca perubahan biologis di tingkat sel jauh sebelum gejala penyakit tampak secara kasat mata. Namun layanan ini baru menjangkau sekitar 10 provinsi, meninggalkan jutaan pasien tanpa akses yang memadai.

Pendekatan kedokteran nuklir bekerja dengan memanfaatkan radiofarmaka, yakni senyawa berisi radioisotop dalam dosis terkendali, untuk memetakan aktivitas metabolik tubuh secara langsung. Dengan cara itu, penyakit tidak hanya dikenali dari bentuk organ, tapi juga dari cara ia bergerak dan berkembang di dalam tubuh.

Pergeseran ini dinilai menandai transformasi penting dalam praktik medis modern. Pendekatan yang sebelumnya bertumpu pada pengamatan struktur organ kini berkembang ke arah pemahaman fungsi biologis di tingkat sel, menjadikan deteksi lebih awal dan terapi lebih presisi.

Relevansi teknologi ini semakin besar di tengah meningkatnya beban penyakit tidak menular, terutama kanker. Data Global Cancer Observatory (Globocan) mencatat 408.661 kasus kanker baru dan 242.099 kematian di Indonesia sepanjang 2022.

Angka itu menempatkan kanker sebagai salah satu tantangan kesehatan terbesar di tanah air. Proyeksi ke depan pun dinilai akan terus memburuk seiring bertambahnya populasi lanjut usia dan perubahan pola hidup masyarakat.

Dalam penanganan kanker, kecepatan deteksi menjadi penentu utama. Semakin dini penyakit teridentifikasi, semakin besar peluang keberhasilan terapi dan semakin ringan pula beban biaya yang harus ditanggung pasien maupun sistem kesehatan secara keseluruhan.

Teknologi nuklir memegang peran strategis di sini karena mampu menangkap sinyal kelainan biologis pada tingkat sel, jauh sebelum kerusakan organ terlihat secara struktural lewat metode pencitraan konvensional.

Namun kemampuan itu belum terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, hingga pertengahan 2023, layanan radioterapi baru tersedia di 17 provinsi, sementara layanan kedokteran nuklir baru menjangkau sekitar 10 provinsi.

Akibatnya, banyak pasien terpaksa menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan diagnosis dan terapi secara tepat waktu. Kondisi ini menjadi beban ganda, terutama bagi pasien dari daerah terpencil yang keterbatasan mobilitas dan biaya transportasinya sudah menjadi hambatan tersendiri.

Kesenjangan akses ini menjadi tantangan mendesak bagi Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di ASEAN. Penguatan kapasitas kedokteran nuklir, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia, disebut semakin tidak bisa ditunda.