Periskop.id - Danantara membenarkan pengunduran diri Daud Joseph dari jabatan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), dengan surat resminya diterima sejak Senin (29/6). Mundurnya Daud Joseph disebut erat kaitannya dengan hasil due diligence yang memetakan akumulasi masalah tata kelola dan keuangan perseroan.
Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Rohan Hafas memaparkan, Daud Joseph sebelumnya ditugaskan selama sekitar tiga bulan untuk memimpin proses pembenahan Pos Indonesia melalui penelaahan menyeluruh atas kondisi keuangan, operasional, tata kelola, dan struktur organisasi perusahaan.
"Selama kurang lebih tiga bulan terakhir, beliau kami tugaskan untuk memimpin proses pembenahan PT Pos Indonesia melalui due diligence menyeluruh terhadap kondisi keuangan, operasional, tata kelola, dan organisasi perusahaan," ujar Rohan dalam keterangan resminya, Jumat (3/7).
Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Daud Joseph menyampaikan langsung kepada pemegang saham bahwa Pos Indonesia memerlukan perombakan yang fundamental. Kompleksitas persoalan masa lalu serta beratnya agenda restrukturisasi ke depan dinilai membutuhkan keahlian yang lebih spesifik untuk memimpin transformasi selanjutnya.
"Kami menghormati keputusan itu dan akan segera menyiapkan kepemimpinan baru untuk melanjutkan agenda restrukturisasi tersebut," kata Rohan.
Di luar soal kepemimpinan, Rohan menegaskan indikasi penyimpangan yang ditemukan selama proses evaluasi kini sudah masuk dalam radar pemeriksaan pemegang saham. Danantara memastikan tidak akan memberi ruang bagi praktik operasional yang bertentangan dengan prinsip good corporate governance (GCG).
"Kami juga menerima laporan serta menemukan indikasi berbagai penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan, yang saat ini sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku," tutur Rohan.
Seluruh temuan dari hasil due diligence tersebut dijanjikan Danantara akan diselesaikan secara profesional dan transparan, serta diserahkan ke koridor hukum yang berlaku.
Gejolak internal ini mencuat di tengah momen krusial bagi perseroan. Per 1 Juli 2026, Pos Indonesia baru saja ditunjuk sebagai induk holding logistik nasional, menjadikan pergolakan kepemimpinan ini semakin menarik perhatian.
Berdasarkan peta jalan konsolidasi, tujuh perusahaan logistik pelat merah akan dilebur terlebih dahulu di bawah kendali PT Multi Terminal Indonesia (MTI) yang berada di bawah PT Pelindo Sinergi Lokaseva. Pada tahap awal transisi ini, Pelindo Group memegang saham mayoritas sebesar 74,47%, disusul Krakatau Bandar Samudera sebesar 9,37%, dan Pos Indonesia sebesar 9,24%.
Seluruh saham MTI baru akan diserahkan sepenuhnya kepada Pos Indonesia sebagai induk holding definitif pada 2027 mendatang, sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan.
Corporate Secretary PT Pos Indonesia Iwan Gunawan sebelumnya memastikan operasional layanan komoditas dan layanan publik perseroan tetap berjalan normal tanpa gangguan meski diterpa isu pergantian pucuk pimpinan.
Tinggalkan Komentar
Komentar