periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tingginya jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada 2025 terjadi seiring lemahnya permintaan masyarakat yang berlangsung sejak 10 bulan pertama tahun ini.
Berdasarkan data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), tercatat jumlah PHK sepanjang periode Januari–November 2025 telah mencapai 79.302 orang. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 77.965 orang.
“PHK kan terjadi ketika demand-nya lemah sekali. Itu terjadi 10 bulan awal, 9 bulan pertama tahun lalu. Tahun ini 10 bulan pertama, ekonomi slow. Itulah gambaran bahwa ekonomi kita waktu itu slow,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/12).
Oleh karena itu, Purbaya mengatakan pemerintah tengah berupaya meningkatkan perekonomian nasional. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Bendahara negara itu pun menambahkan, dengan melakukan sinkronisasi kebijakan fiskal bersama Bank Indonesia (BI), ia meyakini ekonomi domestik akan semakin membaik dan tumbuh lebih baik ke depannya.
“Jadi makanya saya concern itu dan ingin membantu mereka semaksimal mungkin untuk tumbuh lagi. Sesuai dengan permintaan, kenaikan permintaan karena kita ubah kebijakan di sini maupun di bank sentral,” terang Menkeu.
Lebih lanjut, berdasarkan data pada portal Satu Data Kemnaker, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak. Sebanyak 21,73% dari total kasus PHK nasional berasal dari provinsi tersebut, atau setara dengan 17.234 pekerja sepanjang 11 bulan pertama 2025.
Posisi berikutnya ditempati oleh Jawa Tengah dengan jumlah pekerja ter-PHK mencapai 14.005 orang. Selanjutnya, Banten mencatatkan 9.216 kasus PHK, disusul DKI Jakarta dengan 5.710 pekerja, serta Jawa Timur dengan 4.886 pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Tinggalkan Komentar
Komentar