Periskop.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, total kerugian akibat kerusakan infrastruktur pascademonstrasi di sejumlah wilayah di Kota Jakarta, mencapai Rp55 miliar. Kerusakan itu, di antaranya dialami oleh dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, yakni PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta. 

Selain itu, kerusakan juga terjadi pada sejumlah kamera pengawas (CCTV) yang tersebar di wilayah ibu kota. Dari jumlah tersebut, kerugian akibat kerusakan infrastruktur PT MRT Jakarta sebesar Rp3,3 miliar, kerusakan infrastruktur Transjakarta sekitar Rp41,6 miliar dan kerusakan CCTV serta infrastruktur lainnya Rp5,5 miliar.

"Total kerusakan Rp55 miliar," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/9). 

Dia mengatakan, terdapat 22 halte Transjakarta, baik Bus Rapid Transit (BRT/jalur khusus) maupun non-BRT. Ditambah satu pintu tol yang rusak imbas unjuk rasa pada pekan lalu.

Dari jumlah tersebut, enam halte Transjakarta di antaranya dibakar dan dijarah, lalu 16 halte lainnya dirusak dan dijadikan sasaran vandalisme oleh oknum tak bertanggung jawab. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sambung dia, sudah mulai memperbaiki seluruh halte yang mengalami kerusakan itu sejak Sabtu (30/8).

"Seluruh halte yang dirusak tersebut, mulai dari hari Sabtu sudah dilakukan pembersihan, dan segera akan kami lakukan perbaikan. Mudah-mudahan, baik yang rusak sedang, rusak berat, bisa kami selesaikan tanggal 8 atau 9 September 2025," ujar Pramono.

Lebih lanjut, kata Pramono, Pemprov DKI Jakarta menggunakan dana kontijensi atau dana cadangan yang disisihkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur tersebut.

"Untuk penggunaan anggaran, kami sudah meminta izin kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pendampingan. Untuk itu, yang digunakan adalah dana kontinjensi," jelas Pramono.

Tak berhenti sampai di situ, dia mengungkapkan Pemprov DKI juga mengeluarkan dana sebesar Rp18 miliar untuk program tarif gratis layanan Transjakarta dan MRT selama satu pekan, mulai 31 Agustus hingga 7 September 2025. 

Jaga Aset Negara
Estimasi kerugian yang ditanggung Pemprov DKI itu merupakan salah satu hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta pada Senin di Balai Kota DKI Jakarta. Turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Asep Edi Suheri dan Pangdam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi.

"Semua Forkopimda hadir lengkap dan kami membahas beberapa hal, dan ada beberapa hal yang menjadi keputusan, kemudian kami tindak lanjuti di lapangan," imbuh Pramono.

Perintah Prabowo
Sebelumnya,  Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan aparat keamanan bersikap tegas menghadapi setiap bentuk ancaman. Termasuk yang menyasar rumah pejabat maupun fasilitas negara.

Pernyataan itu dikemukakan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berdasarkan pesan Presiden saat memimpin Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (31/8). 

"Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut keselamatan pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak boleh ragu untuk mengambil tindakan tegas," tuturnya. 

Presiden, kata Sjafrie, menugaskan Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu mengambil langkah terukur terhadap pelaku kerusuhan dan penjarahan yang masuk ke wilayah pribadi maupun institusi negara.

Selain perlindungan terhadap pejabat dan fasilitas negara, Presiden juga meminta TNI-Polri menjaga stabilitas nasional serta meningkatkan koordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, hingga pemerintah daerah. Ia menambahkan, soliditas seluruh aparat dinilai menjadi kunci dalam menjaga ketertiban dan mendukung agenda kebangkitan ekonomi nasional.

Vandalisme dan Penjarahan

Untuk diketahui, gelombang aksi unjuk rasa yang bermula di DPR RI pada 25 Agustus 2025 berubah menjadi kerusuhan. Setelah insiden pada 28 Agustus yang menewaskan seorang pengemudi ojek online akibat tindakan aparat, kemarahan massa semakin meluas hingga merusak berbagai fasilitas umum.

Perusuh melakukan pembakaran dan perusakan sejumlah kantor kepolisian, halte bus, vandalisme, penyerangan ke Mako Brimob, hingga penjarahan rumah anggota DPR RI. Kerusuhan yang meluas di Jakarta pada 30–31 Agustus 2025 menyasar rumah sejumlah pejabat dan publik figur.

Kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni di Jakarta Utara dijebol massa, sejumlah barang berharga seperti televisi, kulkas, pendingin ruangan hingga koleksi action figure Iron Man turut dijarah. Perusakan juga terjadi pada mobil, gerbang, dan kaca rumah.

Rumah anggota DPR Surya Utama alias Uya Kuya di Duren Sawit dan kediaman Eko Patrio di Kuningan, Jakarta Selatan, juga tak luput dari penjarahan. Massa yang tak terbendung menggasak hampir semua isi rumah, bahkan bahan dapur.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menjadi korban, rumahnya dijarah dua kali pada Minggu dini hari. Beberapa rumah publik figur lain, termasuk yang disewa Nafa Urbach, ikut menjadi target amukan massa.