Sejumlah Negara Eropa Protes AS Tolak Delegasi Palestina Hadiri PBB

periskop.id - Keputusan Amerika Serikat mencabut visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan puluhan pejabat Otoritas Palestina menjelang Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memicu gelombang kritik internasional. 

Banyak pihak menilai langkah Washington bertentangan dengan kewajiban tuan rumah PBB sekaligus berpotensi menghambat jalannya diplomasi multilateral.

Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menyatakan bahwa langkah Amerika Serikat (AS) membatalkan visa untuk delegasi resmi Palestina tidak dapat diterima karena secara langsung menghalangi proses diplomasi multilateral dan bertentangan dengan tanggung jawab Washington sebagai negara tuan rumah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sikap tegas itu disampaikannya langsung dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Madrid pada hari Sabtu (30/8). 

"Pencabutan visa terhadap delegasi resmi adalah tindakan yang menghalangi proses multilateral dan bertentangan dengan kewajiban tuan rumah," kata Albares, sebagaimana dikutip oleh kantor berita Associated Press (AP).

Senada dengan Spanyol, Prancis turut menyuarakan keprihatinan mendalam. 

Menteri Luar Negeri Jean-Noël Barrot menggarisbawahi pentingnya netralitas markas besar PBB di New York sebagai lokasi yang harus bisa diakses oleh semua delegasi tanpa terkecuali, termasuk Palestina.

Kritik serupa datang dari Uni Eropa, yang melalui juru bicara kebijakan luar negerinya, Kaja Kallas, mendesak Washington untuk meninjau kembali keputusan tersebut. 

Kallas merujuk pada Perjanjian Markas Besar PBB tahun 1947, yang secara hukum mewajibkan AS sebagai tuan rumah untuk menjamin akses tanpa hambatan bagi seluruh peserta sidang, baik dari negara anggota maupun yang berstatus pengamat.

Gelombang protes tidak hanya datang dari Benua Eropa. Pemerintah Kanada dilaporkan meminta Amerika Serikat untuk membuka kembali ruang dialog guna meredakan situasi. 

Sementara itu, Arab Saudi memperingatkan bahwa kebijakan visa tersebut berisiko mengganggu agenda diplomatik lain, khususnya Konferensi Tingkat Tinggi terkait solusi dua negara yang turut digagas bersama Prancis.