periskop.id - Juru Bicara Presiden Palestina Nabil Abu Rudeineh menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah menimbulkan eskalasi baru dengan mencabut visa Presiden Mahmoud Abbas dan sejumlah pejabat Palestina yang dijadwalkan menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan September mendatang.
Ia menyebut keputusan itu menghalangi hak sah Palestina untuk menyampaikan pandangan di forum internasional.
“Keputusan ini menciptakan ketegangan dan merupakan upaya untuk membungkam suara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Abu Rudeineh dalam pernyataan resmi di Ramallah, Palestina, Minggu (31/8), seperti dilaporkan AP News.
Melansir kantor berita tersebut, Palestina mendesak Washington segera mengembalikan izin perjalanan bagi Abbas agar ia dapat menghadiri rangkaian sidang penting.
Kantor kepresidenan juga menilai pencabutan visa bertentangan dengan kewajiban tuan rumah yang tercantum dalam Perjanjian Markas Besar PBB tahun 1947, yang mengharuskan Amerika Serikat menjamin akses bagi seluruh delegasi resmi.
Menurut AP News, Ramallah kini menggalang dukungan dari negara-negara Arab serta komunitas internasional untuk menekan pemerintah AS.
Palestina memperingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi memperburuk ketegangan regional dan merusak proses diplomasi yang sedang diupayakan di tingkat global.
Tinggalkan Komentar
Komentar