DPRD DKI Jakarta Tegaskan Seluruh Fraksi Sepakat Evaluasi Tunjangan Perumahan

periskop.id - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menegaskan seluruh fraksi di dewan telah mencapai kesepakatan untuk mengevaluasi tunjangan perumahan yang diterima para anggota. 

Menurutnya, langkah ini diambil sebagai respons atas aspirasi publik dan untuk menyesuaikan besaran tunjangan dengan kondisi perekonomian saat ini.

"Terkait tunjangan dan gaji, kami sudah bersepakat semuanya, tidak ada satu pun fraksi yang menolak. Kami siap untuk dievaluasi mengenai tunjangan perumahan, disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang," ujar Baco saat menerima perwakilan massa aksi dalam audiensi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (5/9).

Dalam dialog tersebut, Koordinator Aksi Muhammad Ihsan menyoroti ketidaksesuaian antara besarnya tunjangan wakil rakyat dengan kondisi ekonomi masyarakat. 

Ia meluruskan bahwa tuntutan mereka bukanlah penghapusan, melainkan pengurangan nominal tunjangan agar lebih rasional.

"Melihat situasi dan kondisi perekonomian yang tidak berbanding terbalik dengan wakil rakyat saat ini, maka perlu dievaluasi. Kalau bisa bukan dihapus, tapi dikurangi," kata Ihsan.

Selain isu tunjangan, massa aksi juga mendesak adanya pengawasan ketat terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI. 

Mereka menyinggung sejumlah perusahaan daerah yang dinilai perlu perbaikan tata kelola agar manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar mencari keuntungan.

Menanggapi tuntutan kedua, Basri Baco yang juga merupakan koordinator Komisi B bidang perekonomian, berjanji akan menjadikan hasil audiensi sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur. 

Pihaknya akan mendorong dilakukannya evaluasi dan audit menyeluruh terhadap semua BUMD di Jakarta.

"Bisa saya pastikan teman-teman kami akan jadikan hasil rapat ini adalah sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada, agar lebih transparan terkait dalam penanganan keuangan dan lain-lain," pungkas Baco.