Periskop.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengingatkan seluruh camat dan lurah di Jakarta, tidak melakukan pungutan liar (pungli) saat memberikan pelayanan kepada warga. Ia menegaskan, tidak akan memberikan toleransi terhadap pejabat yang kedapatan melakukan pungli.
“Saya sungguh berharap persoalan layanan publik di bawah, jangan ada lagi saya mendengar pungutan-pungutan liar. Jangan ada lagi yang seperti ini. Sebagai Gubernur, saya nggak memberikan toleransi,” kata Pramono dalam kegiatan Townhall Meeting bersama camat, lurah, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam) di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/12).
Sebaliknya, kata Pramono, pejabat yang bekerja dengan baik, maka akan mendapatkan kesempatan promosi. Ia menjanjikan, proses promosi pejabat yang bekerja dengan baik dan jujur, tidak akan dipersulit.
Pramono pun menceritakan ia pernah hampir mempromosikan seorang lurah. Namun sayangnya, ia menerima laporan yang kurang baik, sehingga mengurungkan niatnya untuk menempatkan lurah tersebut di tempat yang lebih baik.
Dia berharap ke depannya agar tidak lagi mendengar atau mendapati hal-hal yang tidak baik di lapangan. Lebih lanjut, Pramono mengarahkan agar seluruh lurah dan camat dapat hadir langsung untuk melayani masyarakat, karena kehadiran mereka dapat memberikan rasa nyaman dan kepercayaan kepada masyarakat.
Selain itu, dia juga meminta agar seluruh lurah dan camat dapat berkoordinasi dengan media, karena melalui media, masyarakat dapat lebih terinformasi dengan baik. “Kalau hubungan ini baik di bawah, saya yakin ini menjadi modal utama kita untuk menghadapi hari-hari kritis ke depan,” tutur Pramono.
Komunikasi Baik dan Jujur
Ia pun mengimbau jajarannya agar terbuka dan dapat mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat dengan baik dan jujur, tanpa dilebih-lebihkan.
“Apapun yang kita lakukan, harus bisa juga kita komunikasikan secara baik di ruang publik. Sebaik apapun putusan-putusan yang kita buat, tetapi kalau kemudian tidak terkomunikasikan secara baik melalui media yang ada, publik juga tidak tahu,” ucap Pramono.
Lebih lanjut, dia juga memberikan arahan agar jajarannya selalu menyampaikan informasi kepada publik dengan jujur dan apa adanya.
“Nggak boleh terlalu berlebihan, apalagi kemudian, mohon maaf, dibuat seakan-akan menjadi konten tertentu. Konten nggak apa-apa, tetapi intinya, saya berkeinginan bahwa Jakarta, mari kita bangun bersama-sama dengan apa adanya. Yang baik, ya baik, yang kurang, ya kita perbaiki,” bebernya.
Menurutnya, lurah dan camat merupakan ujung tombak pelayanan publik. “Semua harus bekerja bersama. Koordinasi di setiap tingkat adalah kunci. Bahkan, gerakan Jaga Jakarta sudah menjadi percontohan bagi daerah lain,” tegas Pramono.
Pungli Rekrutmen
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membenarkan, masih ada oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) perekrutan calon petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP). Rano menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberantas para oknum yang masih nekat melakukan hal tersebut.
"Ya nggak bisa ditutupi ada. Dan kita sudah ngomong, itu (pungli) harus diberantas," kata Rano.
Dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis sempat menyinggung hal tersebut. “Pak Wagub, saya kemarin reses ada informasi. Pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli," ujar Ali.
Ali mendengar kasus tersebut terjadi di Cipinang Muara, Jakarta Timur, ketika melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Ali mengungkapkan, hal tersebut sudah termasuk perbuatan zalim karena melakukan praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin.
"Sudah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli. Tolong Pak Wagub, beserta jajaran pemprov. Melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta," tuturnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar