Periskop.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan realisasi pendapatan DKI Jakarta harus ditingkatkan. Pasalnya, realisasi pendapatan tersebut per Maret 2026 baru mencapai 9,67%.

"Masih perlu ditingkatkan, di mana realisasi pendapatan per 6 Maret baru 9,67% dan realisasi belanjanya baru 8,6%," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027 di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/4). 

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan APBD 2026 sebesar Rp81,32 triliun, atau mengalami penurunan dibandingkan 2025 yang mencapai Rp91,86 triliun.  Penurunan nilai APBD itu terutama disebabkan turunnya pendapatan dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan Pemerintah Pusat, dari yang sebelumnya Rp26,14 triliun pada Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp11,16 triliun pada Tahun Anggaran 2026. 

"Walaupun mungkin nantinya di akhir tahun akan tercapai, tapi ini bulan sudah April, tolong menjadi perhatian terkait realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI tahun anggaran 2026," ucap Teguh.

Dalam kesempatan tersebut, Teguh juga menyampaikan terkait perencanaan pembangunan di DKI Jakarta yang tidak terlepas dari bagian perencanaan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, visi-visi pemerintah pusat yang terkandung dalam Asta Cita harus benar-benar dijiwai dalam visi DKI Jakarta 2025-2029, yakni Jakarta kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan juga menyejahterakan seluruh warganya.

"Kami berharap juga ada dorongan inovasi, akselerasi pada program unggulan dan kolaborasi sinergi, itu menjadi hal yang sangat penting. Pastikan RKPD tahun 2027 secara nyata mendukung dan berkontribusi terhadap pencapaian proyek strategis nasional," ungkap Teguh.

Dia pun berpesan agar Pemprov DKI memastikan seluruh substansi RKPD 2027 selaras dengan RPJMD 2025-2029. 

Lapangan Kerja
Selain soal pendapatan, Kemendagri juga meminta agar penciptaan lapangan kerja menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal ini mengingat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di ibu kota pada 2025 lebih tinggi dari rata-rata nasional.

"Tingkat pengangguran di DKI masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. DKI 6,05%, sementara nasional 4,85%. Ini menjadi perhatian utama, bagaimana penciptaan lapangan kerja," serunya.

Menurut dia, angka TPT Jakarta yang lebih tinggi dari angka nasional itu mengindikasikan, laju ekonomi saat ini belum sepenuhnya inklusif dan optimal dalam menyerap tenaga kerja lokal.

Terkait penurunan angka TPT tersebut, Kemendagri mengusulkan berbagai strategi, antara lain revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, pengembangan dan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK), serta peningkatan akses informasi dan bursa kerja.

Dalam kesempatan itu, Teguh turut menyoroti masalah lain di Jakarta, yaitu gini rasio 0,441, yang juga lebih rendah dibandingkan angka nasional, yakni 0,363. Ini mengindikasikan cukup tingginya ketimpangan di Jakarta. 

Kendati demikian, dia memandang kondisi tersebut lazim bagi kota-kota besar, termasuk DKI Jakarta. "Tidak mudah untuk kemudian menurunkan gini rasio, tapi ini menjadi tantangan," ujar Teguh.

Di sisi lain, dia mencermati sejumlah capaian positif Jakarta, antara lain angka kemiskinan yang secara konsisten selalu berada di bawah rata-rata nasional. Pada 2025, capaiannya sebesar 4,28%, sementara nasional 8,25%.

Kemudian, terkait indeks pembangunan manusia (IPM) yang juga secara konsisten sejak 2021 hingga 2025 menunjukkan peningkatan. Pada 2025, IPM Jakarta mencapai 85,05, sementara nasional 75,90.

"Kami apresiasi dari sisi indeks pembangunan manusia ada di rata-rata nasional 85,05 sementara nasional 75,90. Kemudian, dari laju pertumbuhan ekonomi 5,2, sementara nasional 5,1," ungkap Teguh.

Perbedaan Capaian

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memberikan arahan kepada seluruh jajarannya dan meminta agar perencanaan pembangunan Jakarta memperhatikan kondisi di masing-masing kota/kabupaten.

Menurut dia, masih terdapat perbedaan capaian pada sejumlah indikator utama, di antaranya ekonomi dan indeks pembangunan manusia. “Hal ini menunjukkan bahwa arah pembangunan ke depan harus berbasis kewilayahan dan berorientasi pada pemerataan,” kata Pramono.

Lebih lanjut, Pramono berharap komitmen para kepala perangkat daerah beserta jajaran, semakin kuat dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan pada 2027 secara sinergis, terarah, dan berorientasi pada hasil. Dia menilai Musrenbang memiliki tujuan menyelaraskan prioritas pembangunan sekaligus memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan.

Tidak hanya jajaran di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Musrenbang juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Seperti diketahui, sebanyak 61.174 usulan aspirasi masyarakat telah dihimpun melalui Musrenbang, usulan langsung, serta hasil reses DPRD.

Dengan demikian, diharapkan pembangunan yang dilakukan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta mendorong kemajuan Jakarta secara berkelanjutan.

“Semoga upaya ini menghasilkan perencanaan pembangunan yang optimal demi mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan warganya,” ungkap Pramono.