periskop.id - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, melontarkan kritik keras terhadap prioritas belanja negara yang dinilai tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Ia mendorong pemerintah mengambil langkah berani dengan menggratiskan seluruh kepesertaan BPJS Kesehatan.
Dalam rapat kerja DPR bersama BPJS dan Menteri Kesehatan, Charles menyebut negara sebenarnya memiliki kapasitas fiskal untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan secara penuh. Ia memaparkan, dari total 284,6 juta peserta atau sekitar 98,7% penduduk, terdapat 58,32 juta peserta yang saat ini berstatus nonaktif, setara 20% dari total kepesertaan.
“Daripada kita berdebat terus, lebih baik pemerintah mulai merencanakan 100% kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai negara,” ujarnya, Kamis (16/4).
Ia kemudian mengurai simulasi anggaran. Dengan mengeluarkan kelompok peserta penerima upah (PPU) yang iurannya ditanggung perusahaan dan negara, tersisa sekitar 225,94 juta peserta. Jika masing-masing dikenai iuran Rp42 ribu per bulan, total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp113 triliun per tahun.
Bagi Charles, angka tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Ia bahkan menyinggung adanya program lain yang menyerap anggaran besar namun dinilai kurang prioritas.
“Program lain yang jauh lebih besar saja mampu. Malah ada yang dipakai buat motor trail. Ini untuk kesehatan rakyat,” ujarnya menyentil.
Diketahui, saat ini publik tengah ramai membicarakan pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Isu ini mencuat setelah video viral memperlihatkan deretan motor listrik jenis trail berlogo BGN di sebuah gudang di Jawa Barat.
Motor tersebut diduga merupakan produk Emmo dengan model JVX GT. Pengadaan ini pun menuai perhatian, termasuk dari aparat penegak hukum.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa motor listrik itu diperuntukkan bagi operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menyebut pengadaan masuk dalam anggaran 2025, sementara realisasi administratif dan keuangan berlangsung pada 2026.
Dari total kontrak 25.644 unit, baru sekitar 85% atau 21.801 unit yang berhasil dipenuhi penyedia. Motor tersebut diklaim diproduksi di dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5%, dengan fasilitas produksi di Citeureup, Jawa Barat.
Tinggalkan Komentar
Komentar