Periskop.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan peluang penambahan sekolah swasta gratis terbuka, seiring harapan adanya tambahan ruang fiskal dari DPRD DKI Jakarta. Namun, penambahan bisa dilakukan jika anggaran memungkinkan.
“Mudah-mudahan, ke depan, kalau kemudian ruang fiskal DPRD DKI Jakarta dapat menambah, pasti akan kami tambah (sekolah swasta gratis),” kata Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/4).
Dia pun mengatakan, peluang penambahan sekolah swasta gratis itu mencakup sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama, yaitu madrasah. “Ya, pokoknya harus adil bagi semuanya, termasuk madrasah,” ujar Pramono.
Sebelumnya dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada hari ini, Kamis, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Subki mengusulkan agar sekolah swasta yang berada di bawah Kementerian Agama, yaitu madrasah, dimasukkan ke dalam program sekolah swasta gratis.
"Saya mengusulkan kepada gubernur dan jajarannya agar sekolah gratis disusul nanti dengan madrasah swasta gratis," tutur Subki.
Dia juga menilai program sekolah swasta gratis untuk tahun ajaran 2026/2027 yang telah menyasar 103 sekolah patut diapresiasi. Namun, kata dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu memperhatikan sekolah swasta lainnya, terutama yang berada di bawah Kementerian Agama, yaitu Madrasah yang sampai dengan saat ini belum masuk ke dalam program sekolah swasta gratis.
Padahal, lanjut Subki, siswa-siswi di madrasah merupakan anak-anak DKI Jakarta, dan orang tua mereka juga membayar pajak, sama dengan orang tua lainnya.
"Perlu dicatat bahwa di Jakarta ada juga pendidikan yang di bawah koordinasi Kementerian Agama, yaitu madrasah. Mereka anak Jakarta, mereka membayar pajak, maka jangan sampai diskriminasi ini kepanjangan," ungkap Subki.
Anak Tak Bersekolah
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak sejatinya juga menekankan program sekolah gratis di ibu kota harusnya diperluas. Langkah ini sebagai solusi agar seluruh anak dapat mengenyam bangku pendidikan.
Hal tersebut ia sampaikan menanggapi pernyataan Ketua Tim Kerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kesetaraan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DKI Jakarta Heni Mulyani yang menyebut jumlah anak yang tidak sekolah (ATS) di Jakarta Utara. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencapai lebih dari 22 ribu anak.
"Salah satu jalan keluar itu sekolah swasta gratis harus menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta, jangan hanya 103 sekolah," tegas Jhonny saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Selain itu, dia menilai persoalan terkait anak yang tidak sekolah itu bukan hanya menyangkut kondisi ekonomi, tetapi juga sosial budaya. Menurut Jhonny, masih banyak orang tua yang belum menganggap pendidikan merupakan hal yang penting, sehingga perlu menjadi perhatian Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
"Betul-betul, Pemprov harus proaktif jemput bola ke masyarakat. Disdik (Dinas Pendidikan) DKI Jakarta juga harus melakukan sosialisasi kepada orang tua bahwa pendidikan adalah hal yang penting," ujar Jhonny.
Dia pun berharap pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk membahas isu tersebut, mengingat pendidikan merupakan isu penting, terlebih dengan status Jakarta sebagai kota global.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap penambahan sekolah swasta gratis di Jakarta dapat menekan jumlah anak yang tidak bersekolah karena persoalan ekonomi di ibu kota.
“Kita mulai sekarang ini dengan 103 (sekolah), tentunya mudah-mudahan akan semakin memperkecil, mempersempit peluang anak Jakarta untuk tidak bisa sekolah karena tidak mampu,” ujar Pramono saat dijumpai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.
Dia menegaskan pendidikan menjadi salah satu prioritas bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Selain sekolah gratis, Pemprov DKI juga menjalankan program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan pemutihan ijazah.
Menurut Pramono, Program-program tersebut merupakan komitmen Pemprov DKI untuk meningkatkan pendidikan di ibu kota. “Saya bersama jajaran DPRD Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan pendidikan itu menjadi hal yang sangat khusus dan penting,” ungkap Pramono.
Tinggalkan Komentar
Komentar