Periskop.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka peluang memperluas program sekolah swasta gratis pada tahun ajaran berikutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut, keputusan penambahan jumlah sekolah, termasuk kemungkinan memasukkan madrasah, akan dibahas bersama DPRD DKI Jakarta dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
“Untuk tahun depan, berapa yang akan ditambahkan tentunya juga menjadi keputusan yang bersama,” ungkap Pramono saat dijumpai di Jakarta Timur, Jumat (8/5).
Pramono menegaskan, perluasan program tidak bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah daerah. Kolaborasi dengan DPRD menjadi kunci, terutama untuk memastikan dukungan anggaran yang memadai.
Ia juga membuka peluang agar sekolah berbasis keagamaan seperti madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama dapat masuk dalam program tersebut. Dorongan ini sejalan dengan usulan DPRD DKI Jakarta yang menilai akses pendidikan gratis harus merata, termasuk bagi siswa madrasah.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Subki sebelumnya menyampaikan, peserta didik di madrasah juga merupakan warga Jakarta yang memiliki hak yang sama terhadap fasilitas pendidikan.
103 Sekolah Rp253,6 Miliar
Saat ini, program sekolah swasta gratis di Jakarta telah mencakup 103 sekolah yang akan mulai berjalan pada tahun ajaran 2026/2027. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp253,6 miliar, menunjukkan komitmen Pemprov DKI dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Program ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Jakarta yang selama ini menjadi persoalan tahunan, terutama saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, jumlah lulusan SMP di Jakarta setiap tahun jauh lebih besar dibandingkan kapasitas sekolah negeri, sehingga sekolah swasta menjadi alternatif utama.
Di tengah rencana perluasan, Pemprov DKI juga menegaskan, sekolah yang tergabung dalam program wajib benar-benar gratis tanpa pungutan tambahan. “Kalau sudah digratiskan, tidak menarik fasilitas yang ada kepada siswa, kepada murid," tegas Pramono di Jakarta Timur, Jumat.
Pemprov bahkan memastikan akan mengambil tindakan tegas terhadap sekolah yang melanggar aturan tersebut.
Pungutan Liar
Sayangnya, kendati program ini mendapat apresiasi, DPRD DKI Jakarta mengungkap adanya laporan masyarakat terkait dugaan pungutan tidak resmi atau hidden fee di sejumlah sekolah peserta program.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menyebut ,pihaknya telah menerima aduan tersebut dan langsung menindaklanjutinya dalam rapat bersama Dinas Pendidikan.
“Memang kami mendapatkan aduan dari masyarakat terkait adanya hidden fee, biaya-biaya di belakang yang membebani warga,” kata Justin.
Menurut hasil klarifikasi Dinas Pendidikan, pungutan tersebut tidak sah dan akan ditindak. “Sekolah-sekolah yang melakukan pungutan akan ditindak dan dievaluasi kembali kemitraannya dengan Dinas Pendidikan,” ujar Justin.
Ia menegaskan, konsep sekolah gratis harus dijalankan secara konsisten tanpa biaya tambahan dalam bentuk apa pun. “Kita harapkan ke depan yang namanya sekolah gratis betul-betul gratis, tidak ada pungutan lagi,” tegas Justin.
Singkatnya, perluasan program sekolah swasta gratis, termasuk kemungkinan melibatkan madrasah, menjadi langkah strategis untuk menciptakan akses pendidikan yang lebih inklusif di Jakarta.
Kebijakan ini juga selaras dengan upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan pemerataan pendidikan serta menekan angka putus sekolah, terutama di wilayah perkotaan. Dengan pengawasan yang ketat dan dukungan anggaran yang berkelanjutan, program ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang bagi kebutuhan pendidikan warga Jakarta.
Tinggalkan Komentar
Komentar