Periskop.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PT Transjakarta meresmikan penamaan Halte Setiabudi Integritas di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Minggu (21/6). Penamaan ini menjadi bagian dari upaya membawa kampanye nilai antikorupsi ke ruang publik yang setiap hari dilintasi masyarakat.
Halte tersebut tidak hanya diposisikan sebagai tempat naik dan turun penumpang. Melalui nama “Integritas”, KPK dan Pemprov Jakarta ingin menjadikan fasilitas transportasi publik sebagai pengingat kolektif tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan perilaku antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.
Peresmian Halte Setiabudi Integritas digelar bersamaan dengan peresmian kawasan Jalan HR Rasuna Said dalam rangkaian peringatan HUT ke-499 Jakarta. Acara itu dihadiri Gubernur Jakarta Pramono Anung, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua DPRD Jakarta Suhud Alynudin, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, pejabat Pemprov DKI Jakarta, KPK, serta PT TransJakarta.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, penamaan halte tersebut tidak boleh dilihat sebagai seremoni belaka. Menurut dia, nama sebuah fasilitas publik dapat membentuk ingatan dan perilaku masyarakat.
"Tetapi setidaknya harapan saya dengan sebuah penamaan yang menunjukkan identitas, itu bisa menjadi sebuah memori kolektif. Orang akan mengingat, orang akan menjaga, akan melakukan sesuatu yang positif sesuai dengan namanya," kata Setyo.
Setyo menyebut, ide penamaan Halte Setiabudi Integritas muncul dari kebiasaannya menggunakan transportasi umum, mulai dari KRL, TransJakarta, LRT, hingga MRT. Dari pengalaman itu, ia melihat transportasi publik sebagai ruang strategis untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas.
Gagasan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK dengan berkoordinasi bersama Pemprov Jakarta. Usulan itu disambut baik oleh Gubernur Pramono Anung dan kemudian diwujudkan melalui penamaan halte.
“Kita enggak bisa bilang apalah arti sebuah nama, tapi nama mengandung makna yang sangat luar biasa. Saya yakin semua setuju,” tuturnya.
Pemilihan halte TransJakarta sebagai medium kampanye integritas menjadi relevan karena transportasi publik di Jakarta digunakan oleh jutaan orang. PT Transportasi Jakarta mencatat sepanjang 2025 Transjakarta melayani 413 juta pelanggan, dengan rata-rata 1,4 juta perjalanan harian. Artinya, pesan antikorupsi di ruang transit memiliki peluang menjangkau warga dalam skala besar.
Pendidikan Antikorupsi
Dalam konteks itu, Halte Setiabudi Integritas menjadi simbol, pendidikan antikorupsi tidak hanya berlangsung di ruang kelas, kantor pemerintahan, atau forum resmi. Pesan integritas juga bisa hadir di tempat yang dekat dengan keseharian warga, termasuk halte, jalan, trotoar, dan simpul transportasi.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pembangunan halte tersebut tidak menggunakan dana APBN, melainkan berasal dari pendapatan iklan. Menurut dia, hal itu menunjukkan pembangunan Jakarta bisa dilakukan melalui skema pembiayaan yang lebih kreatif dan tidak semata bergantung pada anggaran pemerintah.
"Mudah-mudahan penamaan ini menambah semangat karena hari ini Jakarta ada tiga momentum utama," ujar Pramono.
Tiga momentum yang dimaksud adalah peresmian kawasan Jalan HR Rasuna Said, kegiatan pilah sampah di Monas, serta peletakan batu pertama pembangunan pedestrian deck di Dukuh Atas. Pedestrian deck itu direncanakan menghubungkan lima moda transportasi dan ditargetkan selesai pada tahun depan.
Pramono menegaskan proyek pedestrian deck juga tidak menggunakan APBN. Ia meminta KPK ikut mengawasi agar pembangunan tersebut berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
"Kami laporkan ke Ketua KPK dan mohon diawasi, karena sepenuhnya untuk 'pedestrian deck' (dek pejalan kaki) ini tidak menggunakan APBN. Jadi, saat ini Jakarta menggunakan skema pembiayaan (financing) yang memberikan ruang untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam pembangunan Jakarta," kata Pramono.
Pernyataan tersebut memperluas makna penamaan Halte Setiabudi Integritas. Integritas tidak hanya menjadi pesan moral, tetapi juga harus diterapkan dalam proses pembangunan, pembiayaan, pengawasan, dan pengelolaan fasilitas publik.
Bagi Jakarta, ruang publik memiliki fungsi penting karena menjadi tempat bertemunya warga dari berbagai latar belakang. Karena itu, halte, trotoar, kawasan transit, dan jalur pejalan kaki tidak hanya harus nyaman secara fisik, tetapi juga perlu dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan keberpihakan kepada kepentingan warga.
Konteks ini sejalan dengan pesan Pramono sebelumnya ketika meminta masyarakat menjaga fasilitas umum di Jakarta. Sebelumnya, terkait aksi unjuk rasa, Pramono menegaskan, fasilitas umum merupakan milik warga dan tidak boleh dirusak.
“Yang paling penting, ungkapan untuk ekspresi ini jangan kemudian merusak fasilitas umum,” kata Pramono.
“Saya betul-betul mengimbau, meminta, siapa pun yang melakukan unjuk rasa di Jakarta, jangan merusak fasilitas umum. Itu saja,” ujar Pramono.
Pesan itu beririsan dengan penamaan Halte Setiabudi Integritas. Jika integritas dimaknai secara luas, maka menjaga fasilitas publik, menggunakan transportasi umum dengan tertib, tidak merusak sarana kota, dan tidak menyalahgunakan ruang bersama juga menjadi bagian dari budaya integritas warga.
Tiga Pendekatan Utama
KPK sendiri menjalankan pemberantasan korupsi melalui tiga pendekatan utama, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Penamaan halte ini berada dalam jalur pendidikan dan kampanye nilai, dengan tujuan membangun kesadaran publik sebelum korupsi terjadi.
Kampanye semacam ini menjadi penting karena perilaku antikorupsi tidak hanya berkaitan dengan pejabat negara atau aparat pemerintahan. Integritas juga menyangkut kebiasaan sehari-hari warga, seperti antre, membayar layanan sesuai ketentuan, tidak menyuap, tidak menyerobot hak orang lain, dan menjaga fasilitas bersama.
Komedian Cak Lontong yang hadir dalam peresmian turut merespons positif penamaan Halte Setiabudi Integritas. Menurut dia, nama tersebut membawa harapan agar warga terus mengingat pentingnya integritas.
"Penamaan itu punya harapan. Jadi, kita beri nama integritas, harapannya kita selalu mengingatkan siapa pun untuk menjaga integritas. Apalagi kawasan ini persis berada di depan Gedung KPK. Jadi, integritas adalah yang utama, dan bukan berarti hanya berhenti pada formalitas penamaan, tetapi bagaimana komitmen kita," kata Cak Lontong.
Letak halte yang berada di kawasan strategis HR Rasuna Said dan dekat dengan Gedung KPK membuat pesan simboliknya semakin kuat. Kawasan ini merupakan salah satu koridor penting Jakarta, dipenuhi aktivitas perkantoran, pemerintahan, bisnis, dan mobilitas harian pekerja.
Dengan penamaan tersebut, KPK dan Pemprov Jakarta ingin mengubah ruang transit menjadi medium edukasi publik. Setiap orang yang melihat, melewati, atau menggunakan halte itu diharapkan tidak hanya mengingat nama tempat, tetapi juga nilai yang dibawanya.
Namun, efektivitas kampanye integritas di ruang publik tidak berhenti pada papan nama. Pesan itu perlu diikuti dengan tata kelola layanan yang transparan, fasilitas yang terawat, akses yang ramah pejalan kaki, serta pelayanan transportasi yang aman dan andal.
Jika halte bernama “Integritas” tetapi pelayanannya buruk, fasilitasnya rusak, atau pengelolaannya tidak transparan, maka pesan moralnya akan kehilangan kekuatan. Sebaliknya, jika fasilitas itu dirawat baik dan dikelola secara profesional, nama tersebut bisa menjadi simbol yang lebih bermakna.
Karena itu, penamaan Halte Setiabudi Integritas dapat dibaca sebagai pengingat ganda. Bagi warga, halte ini mengajak untuk menjaga ruang publik dan membangun perilaku jujur. Bagi pemerintah, halte ini menjadi tuntutan agar pembangunan kota dijalankan secara akuntabel, bersih, dan berpihak kepada masyarakat.
Dalam momentum HUT ke-499 Jakarta, peresmian ini memberi pesan bahwa pembangunan kota tidak cukup hanya mengejar wajah baru, trotoar yang rapi, atau transportasi yang terhubung. Kota juga membutuhkan budaya publik yang sehat, termasuk integritas dalam perilaku warga dan tata kelola pemerintahannya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar