Periskop.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta maaf karena baru mengetahui kerusakan berat di SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi, Jakarta Selatan, meski sebagian bangunannya telah roboh sejak November 2024. Ia memerintahkan pembangunan sekolah dipercepat dan membuka kemungkinan pembiayaan di luar APBD.
“Kemarin ketika ditanya teman-teman media mengenai SD Negeri yang roboh di Kebayoran Lama, terus terang itu pertama kali saya mendengar. Saya adalah orang yang menjawab apa adanya. Mohon maaf saya tidak tahu pada waktu itu,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.
Setelah menerima informasi mengenai kondisi sekolah, Pramono langsung membahasnya bersama jajaran Pemprov DKI dan meminta dilakukan peninjauan lapangan. Menurutnya, persoalan sarana pendidikan yang menyangkut keselamatan siswa tidak boleh menunggu terlalu lama.
“Kalau memang belum ada dana dari APBD, maka dibuka ruang apakah dari KLB atau CSR atau dari manapun. Yang penting harus segera dibangun,” katanya.
Koefisien Lantai Bangunan atau KLB memungkinkan pengembang memberikan kontribusi berupa fasilitas publik sebagai kompensasi atas tambahan intensitas pembangunan. Selain KLB, Pemprov DKI dapat menjajaki dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sepanjang mekanismenya memenuhi ketentuan dan tetap dapat diawasi.
Empat Kelas dan Ruang UKS Terdampak
Sebagian rangka atap sekolah roboh pada 27 November 2024. Berdasarkan pemeriksaan teknis Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, bangunan dikategorikan rusak berat serta tidak layak lagi digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Area sekolah kemudian dikosongkan untuk melindungi siswa, guru, dan tenaga kependidikan.
Kerusakan tersebut berdampak terhadap empat ruang kelas dan satu ruangan Unit Kesehatan Sekolah. Mulai 28 November 2024, Pemprov DKI mencatat sekitar 270 siswa dipindahkan ke SDN Kebayoran Lama Selatan 11 yang lokasinya berdampingan. Pembelajaran dilaksanakan dalam dua sif karena keterbatasan ruang.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana memastikan pemindahan kegiatan belajar tidak mengubah kurikulum dan pendampingan yang diterima siswa.
"Keselamatan peserta didik menjadi prioritas kami. Di saat yang sama, kami memastikan seluruh siswa tetap memperoleh hak belajar secara optimal," jelas Nahdiana.
Meski demikian, penggunaan sistem sif membuat waktu belajar harus dibagi dengan siswa sekolah penampung. Kondisi itu akan terus berlangsung sampai gedung pengganti tersedia dan dinyatakan aman digunakan.
"Kami terus melakukan pendampingan agar proses belajar mengajar berlangsung efektif. Yang terpenting, tidak ada satu pun anak yang kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas selama proses pembangunan sekolah dipersiapkan," kata dia.
Sudah Punya Desain, tetapi Tersingkir dari Prioritas 2026
Pembangunan kembali SDN Kebayoran Lama Selatan 09 sebenarnya telah memasuki tahap perencanaan sejak 2025. Dinas Pendidikan telah menyusun Detail Engineering Design atau DED sebagai dasar teknis rehabilitasi total gedung.
Sekolah itu semula masuk rencana rehabilitasi total dengan skema tahun jamak 2026–2027. Namun, penyesuaian anggaran membuat jumlah lokasi yang dibangun berkurang dari 22 menjadi tujuh sekolah. Akibatnya, SDN Kebayoran Lama Selatan 09 belum termasuk dalam daftar proyek yang dikerjakan pada 2026 dan akan kembali diusulkan untuk Tahun Anggaran 2027.
APBD DKI 2026 sendiri mengalokasikan sekitar Rp126,12 miliar untuk rehabilitasi sekolah dan fasilitas pendidikan. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan prioritas di antara sejumlah gedung yang membutuhkan penanganan.
Nahdiana mengatakan, dokumen perencanaan akan terus disempurnakan agar pembangunan dapat segera direalisasikan.
"Proses perencanaan terus dilanjutkan agar pembangunan dapat segera direalisasikan sehingga siswa kembali belajar di gedung yang aman, nyaman, dan memenuhi standar sarana pendidikan," ujarnya.
Pembukaan opsi pendanaan KLB dan CSR dapat menjadi jalan untuk mempercepat proyek tanpa menunggu seluruh pembiayaan dari APBD 2027. Namun, Pemprov DKI belum mengumumkan kebutuhan anggaran, jadwal konstruksi, calon mitra, maupun target penyelesaian gedung.
Sebanyak 22 Sekolah Lain Ikut Disorot
Pramono mengatakan penanganan tidak boleh berhenti pada sekolah yang viral. Pemprov DKI juga akan memeriksa dan memperhatikan 22 sekolah lain yang disebut membutuhkan perbaikan.
“Bukan hanya yang viral kemarin, tetapi di tempat yang lain, 22 yang ada, segera akan kami selesaikan,” kata Pramono.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan mengumpulkan jajaran Dinas Pendidikan untuk memetakan kondisi sekolah, tingkat kerusakan, kebutuhan anggaran, dan urutan penanganannya. Langkah tersebut diperlukan agar persoalan bangunan rusak tidak baru diketahui setelah ramai di media sosial.
Pramono meminta seluruh jajaran menyampaikan kondisi fasilitas pendidikan secara terbuka, termasuk apabila terdapat proyek yang tertunda karena persoalan anggaran.
“Tidak perlu menutup-nutupi. Saya bilang nggak. Harus terbuka apa adanya. Itulah karakter Pemerintah Jakarta untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada,” ujar Pramono.
Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 menegaskan bahwa perlindungan fisik di sekolah mencakup pengondisian lahan, bangunan, dan ruangan sesuai standar sarana-prasarana. Lingkungan sekolah juga harus meminimalkan area yang berisiko menimbulkan kondisi tidak aman bagi warga sekolah.
Karena itu, janji percepatan pembangunan perlu diikuti keputusan konkret mengenai sumber dana dan jadwal pengerjaan. Selama kepastian tersebut belum diumumkan, siswa SDN Kebayoran Lama Selatan 09 masih harus berbagi ruang dan belajar dalam sistem sif di sekolah lain.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar