periskop.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pejabat yang terbukti menyembunyikan data terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito di bank. Ia menilai keterbukaan informasi adalah kewajiban mutlak agar masyarakat mengetahui kondisi keuangan daerah secara transparan.
“Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu,” ujar Dedi dikutip dari Antara, Rabu (22/10).
Dedi menegaskan ancaman tersebut berlaku untuk semua pejabat tanpa terkecuali, termasuk Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah. Menurutnya, jabatan publik tidak boleh digunakan untuk menutupi informasi yang seharusnya terbuka bagi masyarakat.
Untuk memastikan kebenaran data, Dedi bahkan mendatangi langsung Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia. Langkah ini dilakukan guna mencocokkan informasi mengenai dana APBD Jawa Barat senilai Rp4,1 triliun yang disebut-sebut disimpan dalam bentuk deposito.
Ia menekankan bahwa seluruh proses verifikasi akan dilakukan secara transparan.
“Semua rangkaian verifikasi data ini akan kami buka agar publik mengetahui informasi yang sesuai fakta,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Jawa Barat termasuk salah satu dari 15 daerah yang menempatkan dana APBD dalam deposito. Dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Purbaya menyebut Pemprov Jabar menyimpan Rp4,17 triliun, sementara DKI Jakarta Rp14,68 triliun dan Jawa Timur Rp6,8 triliun.
Data tersebut berasal dari Bank Indonesia yang mencatat total dana mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun. Angka itu terdiri dari simpanan pemerintah kabupaten Rp134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp39,5 triliun.
Menanggapi hal itu, Dedi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menutup-nutupi informasi. Ia meminta semua pihak untuk menunggu hasil verifikasi resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Yang jelas, saya pastikan semua akan terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” pungkasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar