Ribuan Buruh Padati JCC Senayan Melakukan Konsolidasi Aksi

Ribuan buruh KSPI dan Partai Buruh gelar aksi serentak di JCC Senayan dan berbagai daerah. Mereka menuntut kenaikan upah minimum 2026 serta pengesahan RUU Ketenagakerjaan.

Penulis : Rachel Farahdiba R

Editor : Rendi Widodo

Tayang pada : 30 Okt 2025 | 13:43 WIB

Waktu Baca : ±... menit

periskop.id - Sebanyak 5.000 buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memadati JCC Senayan untuk melakukan konsolidasi dengan membawa dua tuntutan utama, pada Kamis (30/10).

“Pada hari ini, tanggal 30 Oktober 2025, KSPI bersama Partai Buruh serempak di seluruh Indonesia mengadakan aksi menuntut dua hal, yaitu naikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5% sampai dengan 10,5% dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan,” kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

Ribuan buruh yang memenuhi JCC Senayan berasal dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Serang, dan Cilegon.

Selain JCC Senayan, aksi juga berlangsung di DPR RI, Istana Negara, dan kantor-kantor gubernur daerah lain. Aksi berlangsung meliputi beberapa daerah, seperti Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), Batam (Kepulauan Riau), dan Ternate (Maluku Utara).

“Jumlahnya puluhan ribu karena mereka ribuan juga. Misalnya, di Jawa Timur tuh ribuan, di Jawa Tengah sekitar 1.500, di Jawa Timur mungkin sekitar 2.000 sampai 3.000, di Bandung sekitar 1.000 sampai 1.500, dipimpin oleh teman-teman Serikat Pekerja Nasional (SPN),” jelas Iqbal.

Iqbal menyampaikan, tujuan aksi ini dilakukan karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberi batas waktu pengesahan RUU Ketenagakerjaan sampai 2026.

“Sudah dua tahun berjalan dari penetapan pada Oktober 2024. Jadi, tinggal setahun lagi RUU Ketenagakerjaan harus disahkan,” ungkap Iqbal.

Iqbal juga menekankan, aksi yang berlangsung di seluruh Indonesia tersebut tidak mendapatkan tekanan dari mana pun.

“KSPI dan Partai Buruh independen. Kami enggak dapat tekanan tendensi apa pun untuk melakukan aksi atau tidak melakukan aksi,” ujar dia.

Menurut Iqbal, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, aksi diperbolehkan, jika tidak rusuh, tidak anarkis, dan tidak melibatkan kekerasan.

“Kami bersepakat dengan Bapak Presiden Prabowo bahwa aksi boleh, tapi tidak boleh anarkis, tidak boleh ada kekerasan, dan tidak boleh ada bullying, baik kepada para pejabat atau siapa pun,” tuturnya.