-6888bd46836e5.jpg)
Periskop.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digulirkan pemerintah kini menghadapi tantangan serius dari sisi stabilitas harga pasar. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menerbitkan publikasi studi terbaru berjudul “Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis” yang mengungkapkan bahwa program ini mulai memicu kenaikan harga bahan pangan di tingkat lokal.
Fenomena ini dinilai justru merugikan konsumen umum serta para pedagang kecil di pasar tradisional.
Dalam studi tersebut, kenaikan harga bahan pangan dijelaskan melalui mekanisme demand pull inflation. Secara sederhana, inflasi ini terjadi ketika permintaan terhadap barang meningkat secara drastis dalam waktu singkat sementara kapasitas penawaran atau stok tetap.
Program MBG menciptakan lonjakan permintaan bahan pangan seperti beras, ayam, telur, hingga sayuran secara mendadak untuk memenuhi kebutuhan dapur umum berskala besar di berbagai wilayah.
Rantai Pasok Tertutup dan Distorsi Ekonomi
Kapasitas produksi bahan pangan di tingkat lokal tidak dapat merespons lonjakan permintaan ini dengan cepat karena adanya keterbatasan waktu produksi serta jalur distribusi. Akibatnya, ketidakseimbangan ini mendorong harga ke atas. Permintaan besar dari penyedia program MBG menyerap sebagian besar stok di pasar, sehingga ketersediaan bagi masyarakat umum menjadi menipis.
Implementasi program ini juga disinyalir menimbulkan distorsi ekonomi baru melalui skema penyediaan makanan yang terpusat. Jutaan porsi makanan setiap hari dikelola oleh dapur umum yang dipegang oleh yayasan tertentu, di mana bahan mentahnya dipasok oleh pengusaha industri besar. Pola ini menciptakan rantai pasok tertutup yang cenderung menguntungkan korporasi.
Bahan baku utama, terutama daging ayam, dipasok langsung dari perusahaan unggas besar melalui kontrak jangka panjang. Hal ini mengakibatkan pasar tradisional dan peternak kecil tersisih dari ekosistem ekonomi program.
Konsentrasi pembelian oleh dapur umum menyebabkan pasokan ayam di pasar rakyat merosot tajam. Akibatnya, harga ayam yang biasanya berada di kisaran Rp35.000 melonjak menjadi Rp38.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kondisi ini menekan daya beli masyarakat luas serta memukul pelaku UMKM pengolah ayam yang kehilangan pelanggan karena harga bahan baku yang tak lagi terjangkau.
Pekerja Informal Jadi Kelompok Paling Rentan
Dampak dari kenaikan harga pangan ini tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan data studi CELIOS, kelompok pekerja informal dan keluarga pekerja tidak dibayar menjadi pihak yang paling merasakan tekanan ekonomi.
Sebanyak 36,07% responden dengan status berusaha yang dibantu pekerja tidak tetap atau keluarga tidak dibayar, serta 20,61% pekerja keluarga tidak dibayar, mengonfirmasi bahwa harga pangan di pasar lokal meningkat signifikan sejak adanya program MBG.
Sebaliknya, kelompok dengan pekerjaan yang lebih mapan seperti buruh, karyawan, atau pegawai negeri cenderung tidak terlalu merasakan dampak tersebut. Tercatat 51,18% buruh atau karyawan menjawab tidak terjadi kenaikan harga yang mengganggu mereka.
Pola ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga lebih cepat mencekik pekerja informal yang memiliki ketergantungan tinggi pada pasar tradisional dan memiliki pendapatan yang tidak menentu.
Korelasi Pendapatan dan Beban Pengeluaran Pangan
Temuan studi ini juga memperlihatkan bahwa proporsi responden yang mengeluhkan kenaikan harga pangan lokal menurun seiring dengan peningkatan pendapatan. Pada kelompok berpendapatan rendah (rentang Rp0 hingga Rp2 juta), sekitar 27% hingga 31% responden menyatakan harga pangan naik.
Namun, pada kelompok berpendapatan menengah ke atas (Rp2 juta hingga Rp20 juta), angka tersebut turun menjadi hanya 20% hingga 26%.
Penemuan ini memperlihatkan bahwa tujuan mulia untuk meningkatkan gizi publik melalui MBG kini berbenturan dengan realitas stabilitas harga pangan dan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil.
Tinggalkan Komentar
Komentar