Periskop.id - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) baru saja menerbitkan publikasi studi terbaru yang bertajuk “Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis”. Laporan ini memberikan sorotan tajam terhadap implementasi program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ternyata masih menyisakan banyak celah baik dari sisi efektivitas maupun tata kelola di lapangan.

Berdasarkan temuan riset tersebut, data empiris menunjukkan bahwa persepsi orang tua terhadap dampak MBG masih sangat rendah. Program ini mulanya diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan anak, namun kenyataan di lapangan berkata lain. Orang tua melaporkan bahwa mereka tidak melihat adanya kenaikan berat badan yang signifikan pada anak anak mereka setelah menerima jatah makanan dari program tersebut.

Dampak Ekonomi dan Efektivitas Belajar yang Dipertanyakan

Salah satu tujuan utama MBG adalah meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Namun, studi CELIOS mengungkapkan fakta yang cukup mengejutkan. Sebanyak 65% responden menyatakan bahwa mereka tetap harus mengeluarkan uang tambahan untuk membeli makanan pengganti atau tambahan di luar menu MBG. Hal ini mengindikasikan bahwa secara finansial, program ini belum mampu meringankan beban ekonomi keluarga secara nyata.

Dari sisi akademis, klaim bahwa MBG dapat meningkatkan konsentrasi siswa juga belum terbukti secara kuat. Sebanyak 52% responden menyatakan tidak melihat adanya perubahan pada keaktifan dan fokus anak di sekolah. 

Selain itu, sekitar 55% responden juga menilai tidak ada perubahan tingkat kerajinan anak meskipun mereka telah rutin menerima bantuan makanan tersebut. Dengan kata lain, MBG belum menjadi jaminan bagi peningkatan performa intelektual siswa di ruang kelas.

Krisis Kualitas: Rekor Kasus Keracunan Massal

Kritik paling keras dalam laporan CELIOS tertuju pada masalah penjagaan kualitas makanan. Studi ini mencatat angka yang sangat mengkhawatirkan yaitu terdapat sebanyak 15.117 korban keracunan makanan yang terdata sejak awal implementasi hingga 15 November 2025 di berbagai wilayah Indonesia.

Jika pemerintah tidak segera melakukan reformasi tata kelola secara komprehensif, para peneliti memperkirakan jumlah korban keracunan akan terus membengkak. Angka tersebut diprediksi dapat meningkat menjadi 22.747 korban dalam jangka waktu tujuh bulan ke depan, terhitung sejak November 2025.

Sorotan Tata Kelola dan Representasi Gender di Badan Gizi Nasional

Selain masalah operasional di lapangan, CELIOS juga mengkritik struktur kepemimpinan di jajaran puncak Badan Gizi Nasional (BGN). Laporan tersebut mencatat dominasi wajah veteran aparat dalam pengambilan keputusan strategis. Dari 10 posisi pejabat tinggi di BGN, enam di antaranya diisi oleh unsur purnawirawan TNI dan POLRI.

Ketimpangan juga terlihat jelas dalam aspek representasi gender. Ruang bagi perempuan untuk tampil di posisi strategis dinilai tidak signifikan, mengingat sembilan dari sepuluh jabatan tinggi di BGN diisi oleh laki laki. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai perspektif keberagaman dan inklusivitas dalam badan yang mengurusi kebutuhan gizi dasar masyarakat, yang seharusnya sangat lekat dengan peran serta kaum perempuan.