periskop.id - Pemerintah mulai menyiapkan strategi pengelolaan cadangan pangan nasional untuk 2026 seiring proyeksi peningkatan produksi pertanian dibandingkan tahun sebelumnya. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi panen raya yang diperkirakan datang lebih awal serta mencegah anjloknya harga di tingkat petani.
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan, pola panen pada 2026 berpotensi mengalami perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya.
“Yang biasanya itu Maret, April, Mei baru panen raya, ini mungkin beberapa hari sudah panen raya. Jadi harus kita siap, kalau tidak nanti harganya bisa jatuh lagi,” kata Zulkifli Hasan kepada wartawan di Gedung Kemenko Pangan pada Senin (29/12).
Selain kesiapan penyerapan, pemerintah juga memutuskan menambah cadangan beras dari sebelumnya 3 juta ton menjadi 4 juta ton. Zulhas menyebut penambahan ini ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan memudahkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta bantuan pangan.
Cadangan jagung pun turut ditingkatkan dari 300 ribu ton menjadi 1 juta ton. Kebijakan ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan pakan ternak, seiring meningkatnya kebutuhan ayam dan telur secara nasional.
Dalam sektor daging, pemerintah menetapkan dua skema kebijakan. Impor sapi hidup akan dipermudah guna mendorong nilai tambah di dalam negeri melalui penggemukan dan penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, impor daging beku akan tetap dikendalikan agar tidak mengganggu pasar sapi hidup.
“Kalau yang beku nggak diatur, yang hidup nggak laku. Oleh karena itu yang beku itu kita atur untuk nanti diimpor oleh Bulog agar bisa dikendalikan harganya, jumlahnya,” ujar Zulkifli Hasan.
Pengendalian juga dilakukan terhadap komoditas minyak goreng. Pemerintah menyiapkan skema distribusi sebagian pasokan agar harga tetap terkendali di pasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Zulkifli Hasan menyoroti peran Bulog yang dinilai krusial dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional. Ia menyebut keberhasilan menjaga harga gabah di kisaran Rp6.500 per kilogram tidak terlepas dari peran Bulog dalam penyerapan hasil panen dan penyaluran SPHP.
Namun demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah terkait margin penugasan Bulog yang dinilai terlalu kecil untuk menjangkau distribusi ke wilayah terpencil. Saat ini, Bulog hanya memperoleh margin sekitar Rp50 per kilogram, yang dinilai tidak memadai untuk mendukung distribusi satu harga hingga wilayah timur Indonesia.
“Kita akan hitung agar nanti beras itu bisa satu harga di seluruh Indonesia. Jangan sampai saudara kita di daerah 3T membayar lebih mahal,” kata Zulkifli Hasan.
Pemerintah berencana melanjutkan pembahasan tersebut bersama BPKP pada rapat lanjutan guna merumuskan skema penguatan peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional pada 2026.
Tinggalkan Komentar
Komentar