periskop.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan total korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatra kini mencapai 1.182 orang setelah ditemukannya empat jenazah baru dalam dua hari terakhir.
“Dalam dua hari terakhir terdapat tambahan korban meninggal dunia yang terus kami perbarui bersama pemerintah daerah,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers di Grha BNPB, Jakarta, Jumat (9/1).
Muhari merinci penambahan korban jiwa tersebut berasal dari dua provinsi. Satu korban jiwa dilaporkan dari Kabupaten Aceh Utara dan satu lainnya ditemukan di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Sementara itu, dua korban meninggal lainnya berasal dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Penemuan ini menambah daftar panjang fatalitas bencana hidrometeorologi di Pulau Andalas.
Selain korban jiwa, BNPB mencatat penurunan jumlah warga yang dinyatakan hilang. Angka korban dalam pencarian kini menyusut menjadi 145 jiwa seiring proses validasi data di lapangan.
“Data korban hilang dan pengungsi terus kami sesuaikan berdasarkan laporan terbaru dari daerah,” ujar Muhari.
Angka pengungsian tercatat masih sangat tinggi. Hingga Jumat ini, sebanyak 238.627 warga terpaksa masih bertahan di tenda-tenda pengungsian maupun fasilitas umum karena rumah mereka belum layak huni.
Situasi yang belum sepenuhnya pulih mendorong Pemerintah Provinsi Aceh mengambil langkah taktis. Masa status tanggap darurat tingkat provinsi resmi diperpanjang selama 14 hari, mulai 8 hingga 22 Januari 2026.
Perpanjangan ini dilakukan karena empat wilayah masih berstatus merah. Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya masih menetapkan status tanggap darurat akibat dampak kerusakan yang masif.
“Karena masih ada empat kabupaten/kota di Aceh yang memperpanjang status tanggap darurat, maka pemerintah provinsi juga mengambil langkah yang sama,” jelas Muhari.
BNPB menegaskan prioritas penanganan kini bergeser pada pembukaan akses wilayah terisolir. Distribusi bantuan logistik menjadi tantangan utama di lokasi yang infrastrukturnya rusak parah.
“Fokus utama kami saat ini adalah membuka kembali jalur darat dan memastikan bantuan logistik dapat menjangkau masyarakat di daerah yang lokasinya masih sulit diakses,” pungkasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar