periskop.id – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema keuntungan sebesar 20% dan tambahan insentif tingkat kesulitan senilai 70% bagi investor yang bersedia membangun infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Di antaranya kita ganti seluruh biaya pembangunan berbasis appraisal. Kemudian juga kita berikan keuntungan 20% untuk yang membangun. Dan untuk tingkat kesulitan dengan keuntungan waktu jika dibandingkan dengan penggunaan APBN maka kita berikan insentif untuk seluruh investor senilai 70%,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (20/1).
Dadan menjelaskan seluruh biaya pembangunan akan diganti penuh oleh negara berdasarkan penilaian tim Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Pembayaran dilakukan secara tunai segera setelah bangunan fisik rampung dan dinilai, tanpa perlu menunggu periode pengembalian yang lama.
Skema pembayaran langsung ini berbeda signifikan dengan model investasi di wilayah aglomerasi. Di kota-kota besar, investor harus menunggu pengembalian modal atau payback period selama 16 bulan hingga dua tahun.
“Sementara untuk SPG terpencil seluruh pembangunannya kita bayar setelah selesai dibangun dan di-appraise oleh pihak BGN,” tegasnya.
Selain pembayaran di muka, investor di daerah 3T tidak dibebani tanggung jawab operasional harian. Setelah serah terima bangunan, manajemen pengelolaan dapur gizi sepenuhnya diambil alih oleh BGN.
“Maka mitra akan ditunjuk oleh BGN dan kami akan utamakan seluruh masyarakat yang ada di sekitar SPPG,” lanjut Dadan.
Pemberian insentif besar ini bertujuan mengejar target pemenuhan infrastruktur gizi di wilayah sulit. BGN mencatat kebutuhan mendesak sebanyak 8.617 unit dapur umum di daerah terpencil untuk melayani penerima manfaat.
Hingga saat ini, realisasi pembangunan SPPG di daerah 3T baru mencapai 542 unit. Lokasinya tersebar di 36 provinsi, kecuali DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang tidak memiliki kategori wilayah tersebut.
Pembangunan unit dapur ini juga diproyeksikan menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Setiap SPPG membutuhkan 50 hingga 200 pekerja yang akan direkrut langsung dari warga sekitar.
“Sehingga kita bisa memanfaatkan ibu-ibu PKK atau pemuda-pemuda yang ada di sekitar SPPG di daerah-daerah terpencil tersebut,” pungkasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar