periskop.id - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) mengirimkan surat terbuka yang sangat keras kepada Direktur Eksekutif UNICEF, Catherine Russell. Surat tersebut merupakan bentuk kemarahan atas tragedi kemanusiaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana seorang anak berusia 10 tahun berinisial YBS mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah dasar seharga kurang dari satu dolar AS.
Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, dalam suratnya menegaskan bahwa peristiwa ini bukanlah takdir, melainkan hasil dari kegagalan sistemik negara.
“Dunia macam apa yang kita tinggali ketika seorang anak kehilangan nyawanya karena tidak mampu membeli pena dan buku? Baru-baru ini, Indonesia menyaksikan tragedi kemanusiaan yang seharusnya tidak pernah terjadi. YBS, anak sepuluh tahun dari Provinsi NTT, mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah dasar seharga kurang dari satu dolar AS. Ini bukan takdir, bukan insiden biasa, ini bisa dicegah dan merupakan hasil dari kegagalan sistemik,” tulis Tiyo dalam surat yang sudah diterjemahkan, dikutip Jumat (20/2).
BEM UGM menyoroti bahwa konstitusi Indonesia menjamin akses pendidikan bagi setiap anak, sesuai dengan Pasal 28 Konvensi Hak Anak. Namun, Tiyo menilai komitmen tersebut tidak diterjemahkan dengan baik oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Komitmen ini tidak diterjemahkan dengan baik ke dalam kebijakan atau perilaku Presiden kita, Prabowo Subianto, yang memaksakan banalitas ketidakadilan yang merusak kehidupan dan masa depan tanpa konsekuensi apa pun. Dalam kasus ini, tanggung jawab utama terletak pada negara, yang telah gagal melindungi salah satu warga negaranya yang paling rentan. Akar penyebab tragedi ini adalah egoisme individu dan politik dari Presiden kita yang sombong,” ujar Tiyo.
Lebih lanjut, BEM UGM mengkritik keras pengalihan anggaran pendidikan demi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap sebagai kebijakan populis untuk kepentingan elektoral 2029.
Menurut Tiyo, alih-alih memprioritaskan anggaran untuk memperbaiki kesetaraan dan keadilan sistemik, Prabowo sengaja memotong anggaran pendidikan untuk kebijakan yang membawa bencana, berbiaya tinggi, dan berisiko keracunan makanan dalam program MBG.
“Maka, bencana kegagalan negara ini tidak seharusnya menyebabkan keluarga miskin di pedesaan menginternalisasi ketidakadilan struktural sebagai kesalahan diri sendiri, sementara Presiden kita yang tidak manusiawi mengeksploitasi kemiskinan sebagai pengaruh elektoral untuk pemilu 2029,” lanjutnya.
Melalui surat ini, BEM UGM mendesak UNICEF untuk mengadvokasi perlindungan anggaran pendidikan di Indonesia. Tiyo menutup suratnya dengan pernyataan yang sangat tajam kepada kepala negara.
“And most importantly, help us to tell Prabowo Subianto how stupid he is as a President. His stupidity generated fundamental issues that led to the loss of innocent life—an unforgivable crime against humanity. (Dan yang paling penting, bantu kami memberi tahu Prabowo Subianto betapa bodohnya dia sebagai Presiden. Kebodohannya menimbulkan masalah fundamental yang menyebabkan hilangnya nyawa tak berdosa—sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak termaafkan),” pungkas Tiyo.
Diketahui, seorang siswa SD di Kabupaten Ngada, NTT, mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di pohon cengkeh dan meninggalkan sepucuk surat untuk ibundanya, berinisial MGT (47).
Dalam surat itu, sebagaimana telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, korban menuliskan:
“Surat buat Mama ****
Mama saya pergi dulu
Mama relakan saya pergi
Jangan menangis ya Mama
Tidak perlu Mama menangis dan mencari saya
Selamat tinggal Mama.”
Korban diketahui tinggal bersama neneknya, karena ibundanya yang merupakan orang tua tunggal bekerja sebagai petani dan buruh serabutan. Ibunda korban mengurusi lima orang anak, termasuk korban yang telah meninggal dunia.
Tinggalkan Komentar
Komentar