Periskop.id - Pemerintah menargetkan pembangunan 24 juta sambungan pipa air bersih ke rumah pada 2029 atau setara 40% cakupan perkotaan (urban coverage). Target tersebut diperkirakan dapat menjangkau sekitar 93 juta penduduk.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui, target itu bukanlah pekerjaan ringan, sehingga memerlukan kolaborasi antarsektor.
"Itu berarti hingga 93 juta orang. Ini pekerjaan yang berat sekali. Sekarang tahun 2026, bisa enggak tiga tahun kita bisa segini," kata AHY dalam acara Water Townhall Meeting di Jakarta, Selasa.
Ia memaparkan, saat ini jumlah sambungan pipa air bersih yang telah terpasang baru mencapai 14 juta sambungan rumah. Angka tersebut mengaliri sekitar 56 juta penduduk atau sekitar 20% dari total populasi Indonesia.
Sementara, dalam jangka panjang pemerintah memasang target lebih ambisius melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Pada 2045, ditargetkan tersedia 56 juta sambungan rumah atau 100% cakupan, yang diproyeksikan mampu melayani 211 juta jiwa.
"Ini pekerjaan berat dan harus kita lakukan secara serius karena sekali lagi kita harus memastikan setiap warga itu punya akses terhadap air bersih," ujarnya.
Adapun AHY menjelaskan, untuk mencapai target tersebut, ada sejumlah langkah strategis yang harus diperkuat. Pertama, konservasi air guna memastikan ketersediaan air dapat mengakomodasi kebutuhan saat ini maupun masa depan.
Kedua, pengelolaan dan pemanfaatan air secara efektif dan efisien agar tidak terjadi pemborosan. Ketiga, mitigasi bencana termasuk risiko banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya.
"Kita harus mengelola dan mengembangkan, menggunakan ini (air) dengan sebaik mungkin, efektif dan efisien. Jangan kita istilahnya menggunakan tanpa tujuan yang tepat," tambah AHY.
Ia juga memaparkan, peta kebutuhan air nasional yang memperlihatkan adanya kompetisi antarsektor. Saat ini, sekitar 74% sumber daya air digunakan untuk irigasi dalam rangka mendukung swasembada pangan.
Kebutuhan tersebut tidak hanya terpusat di Pulau Jawa dan Sumatra, tetapi juga diperluas ke Kalimantan, Sulawesi, Papua dan wilayah Indonesia Timur. Sementara itu, penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga mencapai sekitar 9%, industri 6%, kebutuhan komersial 3% dan sektor lainnya 8%.
Maka dari itu, pemerintah menilai pengelolaan yang terintegrasi menjadi kunci agar kebutuhan terbesar di sektor pertanian tetap dapat berjalan, tanpa mengorbankan akses air bersih bagi masyarakat.
700 Km Sambungan
Khusus di Jakarta, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PAM) Jaya berencana menjalankan proyek besar penyambungan pipa air bersih sepanjang 700 kilometer (km) pada 2026.
Untuk menjalankan proyek ini, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, kurang lebih akan ada 100 lubang galian (pit) yang berpotensi berdampak pada arus lalu lintas.
Adapun titik "pit" itu tersebar di berbagai wilayah Ibu Kota. "Jalan terdampaknya berarti kurang lebih sekitar hampir ada 100 titik 'pit'," kata Arief.
Arief menjelaskan, meski jumlah titik galian mencapai ratusan, panjang total jaringan yang akan dikerjakan jauh lebih besar. "Kilometernya tadi itu 700. Karena memang setiap jarak itu kan kurang lebih hampir 2-3 kilo chamber kita ada," jelas Arief.
Arief menyebutkan, proyek 2026 akan difokuskan pada jaringan pipa dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Jatiluhur Hilir 1, Buaran 3 hingga Karian-Serpong.
"Itu ada memang cukup panjang, itu ada kurang lebih 700 kilometer tahun 2026. Itu untuk Jatiluhur Hilir 1, kemudian dan Buaran 3," tuturnya.
Kemudian satu lagi dari Karian Serpong. "Tapi nanti mungkin lewat empat IPA kita yang sedang kita bangun," katanya.
Untuk tahun 2025, sebagian besar pekerjaan galian disebut sudah rampung, meski ada beberapa tambahan titik yang masih harus diselesaikan sesuai kebutuhan warga. Arief memaparkan, wilayah yang sudah ditangani sepanjang 2025 antara lain dari Ancol hingga Pesanggrahan.
Ia mengakui proyek galian ini akan mengganggu aktivitas masyarakat. Namun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)DKI Jakarta ini, berupaya meminimalkan dampak terhadap lalu lintas.
"Pastinya memang sekali lagi kepada masyarakat, kami mohon maaf, ada 'chamber control' yang nggak bisa ditutup. Tapi kita coba minimalisir supaya itu tidak memakan bahu jalan terlalu berlebihan," pungkasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar