periskop.id - Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) serta pimpinan hingga anggota Komisi VIII DPR RI ke Hambalang. Pertemuan tersebut digelar khusus untuk membedah evaluasi total pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini.
Ia juga memanfaatkan momentum itu untuk merumuskan langkah taktis peningkatan mutu pelayanan bagi jemaah Indonesia. Pembahasan ini dinilai krusial demi menyambut musim haji pada tahun berikutnya secara lebih matang.
“Alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR, dan saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan haji pada tahun ini,” ujar Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf di kediaman pribadi Presiden, Hambalang, Rabu (17/6).
Menurut Irfan, kolaborasi apik yang terbangun antara jajaran eksekutif dan Tim Pengawas DPR RI berjalan sangat konstruktif. Sinergi yang kuat ini disebut mampu menyelesaikan berbagai hambatan operasional di lapangan dengan durasi yang sangat cepat.
Ia menguraikan, instansinya langsung tancap gas mengejar ketertinggalan persiapan sejak mulai bekerja pada September 2025 lalu. Langkah cepat ini harus diambil mengingat otoritas Arab Saudi sebenarnya sudah membuka tahapan haji sejak Juni 2025.
Kerja keras lintas kementerian tersebut diklaim Irfan membuahkan sejumlah kemajuan signifikan, termasuk urusan dokumen jemaah. Visa para jemaah dilaporkan sudah berhasil diterbitkan sejak pertengahan bulan Ramadan.
“Nusuk sudah mulai dibagikan di tanah air sehingga tidak ada lagi cerita jemaah yang terpisah dari keluarganya, jemaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jamaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita walaupun tahun ini masih paket D tapi sebenarnya itu lebih dari D, itu lebih dari menuju paket C itu sebetulnya,” ungkap Irfan.
Ia menambahkan, inovasi lain yang mulai dijalankan pemerintah adalah penerapan skema kontrak layanan jangka panjang atau multiyears. Pola baru ini dinilai memberikan kepastian investasi bagi mitra penyedia akomodasi di Arab Saudi.
Presiden Prabowo sendiri, lanjut Irfan, langsung memberikan sederet instruksi tajam untuk persiapan pelaksanaan haji tahun 2027. Kepala Negara meminta kualitas katering hingga standardisasi penginapan ditingkatkan secara masif.
“Bapak presiden memberikan masukan-masukan untuk peningkatan layanan kepada jemaah haji terkait dengan tahun 2027 nanti termasuk bagaimana makanan-makanan bisa dipersiapkan lebih dini, lebih bagus lagi kemudian bagaimana beliau juga memberikan masukan tentang penginapan-penginapan hotel-hotel yang harus juga lebih dilatih lebih baik lagi,” imbuh Irfan.
Selain persoalan fasilitas fisik, Irfan membeberkan bahwa Kepala Negara sangat menaruh perhatian pada pengembangan konsep Kampung Haji. Gagasan besar ini digadang-gadang menjadi solusi mutakhir jangka panjang untuk menekan ongkos ibadah masyarakat.
Rencana Kampung Haji ini pun diakui Irfan bakal segera digodok bersama parlemen di tengah berbagai tantangan global. Dinamika ekonomi saat ini diakuinya cukup berat akibat fluktuasi nilai tukar mata uang, lonjakan harga avtur, hingga penyesuaian tarif dari Arab Saudi.
Irfan juga mengungkapkan bahwa masa tunggu keberangkatan jemaah menjadi poin krusial yang disorot tajam oleh Presiden. Walau beberapa wilayah yang sebelumnya mengantre hingga puluhan tahun sudah mulai terurai, durasi antrean saat ini dinilai masih belum ideal.
“Tahun ini kita sudah bisa memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40, di Konawe Selatan hampir 50 tahun tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan, beliau berpikir coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi, dan kita, dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu,” pungkas Irfan.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar