Periskop.id - Pemerintah melakukan langkah mitigasi terhadap jamaah umrah Indonesia di Arab Saudi, menyusul penutupan ruang udara di sejumlah negara kawasan Timur Tengah akibat meningkatnya situasi keamanan regional.
Staf Teknis Urusan Haji Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah Muhammad Ilham Effendy mengatakan, pihaknya telah membentuk tiga tim yang bekerja dalam tiga shift dan disebar di tiga titik bandara. Hal ini dilakukan, untuk mengantisipasi potensi keterlambatan atau penundaan penerbangan.
“KUH telah membentuk tiga tim yang bekerja dalam tiga shift dan disebar di tiga titik bandara, yakni Terminal 1, Terminal 2 (eks Saudia), dan Terminal Haji. Langkah ini untuk memastikan pendampingan dan koordinasi berjalan optimal bagi jamaah yang terdampak perubahan jadwal penerbangan,” ujar Ilham dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (1/3).
Sejumlah negara tetangga Arab Saudi, antara lain Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Irak, dan Suriah, dilaporkan menutup ruang udara untuk kedatangan dan keberangkatan penerbangan. Sementara Arab Saudi bersama Oman, Yordania, dan Lebanon masih mengoperasikan penerbangan secara terbatas dengan status waspada, menyesuaikan perkembangan situasi keamanan.
Pemerintah memastikan kondisi di dalam wilayah Arab Saudi hingga saat ini tetap aman dan terkendali. Aktivitas masyarakat berjalan normal dengan peningkatan kewaspadaan sesuai standar keamanan yang berlaku.
Mengantisipasi potensi keterlambatan atau pembatalan penerbangan yang dapat menyebabkan jamaah umrah tertahan (stranded) di bandara, Kantor Urusan Haji Jeddah langsung bergerak cepat melakukan langkah mitigasi.
Selain itu, KUH Jeddah membuka komunikasi intensif dengan maskapai penerbangan, travel penyelenggara, serta syarikah (mitra travel di Arab Saudi) guna mencari solusi bagi jamaah yang tertunda kepulangannya akibat pembatalan atau penyesuaian jadwal penerbangan.
Di sisi lain, KBRI Riyadh mengimbau seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi agar tetap tenang dan tidak panik menghadapi dinamika situasi keamanan kawasan. WNI juga diminta memantau perkembangan informasi resmi dari otoritas setempat dan perwakilan RI.
Pemerintah Indonesia melalui perwakilan di Arab Saudi terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan otoritas terkait guna memastikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan jamaah umrah Indonesia tetap terjaga. KUH mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan selalu merujuk pada sumber resmi pemerintah.
Kondisi Jamaah
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI Puji Raharjo mengatakan, pihaknya juga terus memonitor perkembangan situasi secara cermat.
“Kami mengimbau kepada seluruh jamaah umrah agar tidak panik. Tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini,” ujar Puji Raharjo.
Berdasarkan laporan melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), tercatat sekitar 58.873 orang peserta umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi. Pemerintah memastikan jamaah dalam kondisi terpantau melalui koordinasi intensif dengan perwakilan RI dan otoritas setempat.
Ia menyampaikan, eskalasi keamanan di kawasan Timur Tengah turut mempengaruhi operasional sejumlah maskapai penerbangan. Beberapa maskapai dilaporkan melakukan perubahan rute maupun penundaan jadwal sebagai langkah antisipatif terhadap dinamika situasi regional.
Kondisi tersebut berdampak pada jadwal keberangkatan dan kepulangan jamaah umrah Indonesia, baik yang saat ini berada di Arab Saudi maupun yang masih berada di tanah air dan menunggu jadwal keberangkatan.
Puji meminta seluruh PPIU menjalin komunikasi aktif dengan Kantor Urusan Haji (KUH), KJRI Jeddah, dan KBRI Riyadh guna memastikan setiap perkembangan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
“Kemenhaj terus berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, untuk memastikan keamanan dan keselamatan jamaah umrah Indonesia tetap menjadi prioritas utama,” katanya.
Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal kepada jamaah. Termasuk memastikan setiap penyesuaian kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.
Tinggalkan Komentar
Komentar