Periskop.id – Tingginya angka kecelakaan di perlintasan sebidang kembali memicu dorongan percepatan pembangunan infrastruktur yang lebih aman. Pengamat transportasi Ki Darmaningtyas menilai pembangunan underpass menjadi solusi paling realistis untuk menekan risiko kecelakaan dibandingkan jalur layang (flyover) yang membutuhkan biaya jauh lebih besar.
"Kalau ada dananya, mungkin lewat underpass lebih baik," kata Darmaningtyas di Jakarta, Senin (4/5).
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pembangunan flyover sulit dilakukan secara masif di seluruh titik rawan. Karena itu, opsi underpass dinilai lebih memungkinkan dari sisi pembiayaan dan implementasi di lapangan. "Memang pemerintah perlu menambah tempat penyeberangan untuk perlintasan sebidang itu," ucapnya.
Namun, ia menegaskan, solusi infrastruktur tidak akan efektif tanpa diiringi perubahan perilaku masyarakat. Edukasi dan kesadaran pengguna jalan tetap menjadi faktor kunci dalam menekan angka kecelakaan. "Pemerintah tetap perlu melakukan pengawasan yang konsisten," serunya.
Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menunjukkan, sepanjang 2026 telah terjadi 40 kecelakaan di perlintasan sebidang. Mayoritas insiden terjadi di perlintasan tanpa palang pintu sebanyak 23 kasus (57,5%), sementara 17 kasus lainnya (42,5%) terjadi di perlintasan berpalang.
Faktor manusia menjadi penyebab utama, dengan 34 kejadian dipicu oleh pengendara yang nekat menerobos rel. Selain itu, kecelakaan juga disebabkan kendaraan mogok di rel (4 kasus) dan keterlambatan penutupan palang pintu (3 kasus). Dampaknya tidak main-main: 25 orang meninggal dunia, lima mengalami luka berat, dan 11 lainnya luka ringan.
Jenis kendaraan yang terlibat didominasi mobil (55%) dan sepeda motor (45%). Sementara itu, kasus mogok di rel terjadi karena berbagai faktor, mulai dari mesin mati mendadak, beban berlebih pada sepeda motor, hingga kendaraan berat yang tersangkut akibat kondisi elevasi jalan.
Minim Pengamanan
PT Kereta Api Indonesia (Persero) sendiri menegaskan, persoalan keselamatan di perlintasan merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor. Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyebut setiap titik perlintasan memiliki risiko yang harus ditangani sesuai standar keselamatan.
“Setiap titik perlintasan memiliki konsekuensi keselamatan. Untuk lokasi yang belum memenuhi ketentuan, penanganan dilakukan bersama pemerintah melalui mekanisme yang berlaku, termasuk penutupan. Langkah ini ditempuh untuk menjaga keselamatan masyarakat dan perjalanan kereta api,” ujar Bobby.
KAI mencatat, saat ini terdapat 3.888 perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatra, dengan 1.089 di antaranya merupakan perlintasan liar. Kondisi ini memperbesar potensi kecelakaan karena minim pengamanan.
“Data ini menunjukkan bahwa ruang perlintasan masih memiliki tingkat risiko yang perlu dikelola secara konsisten. Penutupan perlintasan liar menjadi bagian dari penataan agar interaksi antara perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan dapat berlangsung lebih aman,” jelas Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba.
Sejak 2017 hingga April 2026, sebanyak 2.220 perlintasan liar telah ditutup. Selain itu, 564 titik telah ditingkatkan melalui pembangunan flyover dan underpass.
Upaya edukasi juga terus dilakukan, termasuk 4.988 kegiatan sosialisasi di perlintasan, 687 edukasi di sekolah dan tempat ibadah, serta pemasangan 1.745 media peringatan di berbagai lokasi dalam periode 2024 hingga April 2026.
“Kereta api melayani ratusan hingga ribuan pelanggan dalam satu perjalanan dan membutuhkan jarak pengereman yang panjang. Dalam kondisi tertentu, kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak. Karena itu, disiplin saat melintas di perlintasan menjadi hal yang sangat penting. Ketika kebiasaan ini dilakukan secara bersama, keselamatan dapat terjaga dengan lebih baik,” ujarnya.
Di tingkat nasional, pemerintah juga mulai mengalokasikan anggaran besar untuk membenahi perlintasan. Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dana sekitar Rp4 triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan di Pulau Jawa.
"Kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 T ya, Rp4 triliun, demi keselamatan," kata Presiden Prabowo.
Langkah tersebut mencakup pembangunan pos jaga hingga infrastruktur tidak sebidang seperti flyover dan underpass, terutama di titik dengan kepadatan tinggi.
Dengan kombinasi pembangunan underpass, penutupan perlintasan liar, serta edukasi masyarakat, para ahli menilai risiko kecelakaan dapat ditekan secara signifikan. Namun, tanpa disiplin pengguna jalan, ancaman kecelakaan di perlintasan sebidang akan tetap menjadi persoalan serius di Indonesia.
Tinggalkan Komentar
Komentar