Periskop.id - Pemerintah mempercepat pemerataan akses internet dan komunikasi hingga ke wilayah terluar Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, konektivitas digital kini menjadi kebutuhan dasar yang harus dirasakan seluruh masyarakat, termasuk di kawasan perbatasan seperti Pulau Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.
Dalam kunjungan kerjanya ke wilayah tersebut, Presiden menekankan pentingnya penguatan jaringan komunikasi agar masyarakat tidak lagi terisolasi dan dapat mengakses layanan publik secara merata.
"Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada menteri, ibu Meutya sini, Ibu Meutya adalah Menteri Komdigi, komunikasi dan digitalisasi, dan beliau akan memberi handphone, ada Starlink dan handphone untuk semua KK," kata Presiden Prabowo.
Sebagai bagian dari program tersebut, pemerintah menyiapkan bantuan berupa perangkat internet berbasis satelit Starlink, telepon seluler, serta penguatan infrastruktur jaringan melalui pembangunan Base Transceiver Station (BTS).
Sebanyak 203 kepala keluarga di Pulau Miangas ditargetkan menerima bantuan konektivitas digital. Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan sekitar 180 unit modem Starlink dan 210 unit telepon seluler untuk mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat.
Distribusi perangkat dilakukan secara bertahap. Ratusan modem Starlink telah dikirim dari Jakarta ke Manado menggunakan berbagai armada pesawat, sebelum diteruskan ke Miangas. Sementara itu, penguatan sinyal dilakukan melalui kolaborasi antara BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Telkomsel dengan menambah perangkat BTS di wilayah tersebut.
Internet Jadi Kebutuhan Strategis
Presiden Prabowo menegaskan, akses komunikasi bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, melainkan bagian penting dari pembangunan nasional, bahkan berkaitan dengan aspek pertahanan dan kedaulatan.
Dengan jaringan yang lebih kuat, masyarakat di wilayah perbatasan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup, mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi seperti perikanan dan perdagangan. Selain itu, konektivitas yang stabil juga dinilai krusial untuk mendukung komunikasi darurat di wilayah terpencil.
Pemerintah meyakini bahwa kehadiran internet di wilayah terluar akan membuka peluang ekonomi baru berbasis digital. Akses ini juga akan mempercepat integrasi masyarakat dengan layanan pemerintah, termasuk administrasi digital, pendidikan daring, dan layanan kesehatan jarak jauh (telemedicine).
Langkah ini sekaligus menunjukkan perubahan arah pembangunan nasional yang tidak lagi terpusat di kota besar, tetapi mulai merata hingga ke daerah perbatasan sebagai garda terdepan negara.
Data Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya menunjukkan masih terdapat ribuan desa di Indonesia yang belum terlayani akses internet optimal, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Hingga 2025, pemerintah melalui BAKTI telah membangun lebih dari 5.000 BTS untuk memperluas jaringan digital.
Program di Miangas menjadi bagian dari upaya lanjutan untuk menutup kesenjangan digital tersebut. Dengan distribusi perangkat internet dan penguatan jaringan di Miangas, pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam akses informasi. Presiden Prabowo menegaskan, negara harus hadir hingga ke titik terluar agar seluruh rakyat memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati manfaat pembangunan digital.
Tinggalkan Komentar
Komentar