Periskop.id- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Komisi X DPR RI mendorong penguatan jurnalisme sains di Indonesia. Hal ini sebagai langkah menghadapi maraknya disinformasi ilmiah dan tantangan kecerdasan buatan (AI) di era digital.
Dorongan itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi teknik menulis berita ilmiah populer yang digelar bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB di Mataram, Minggu (17/5). Peneliti BRIN Mega Mardita menilai, media saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi penghubung utama pengetahuan publik di tengah derasnya isu berbasis sains dan teknologi.
"Media saat ini memiliki peran sebagai agen pengetahuan publik di tengah semakin kompleksnya isu berbasis sains dan teknologi," ujar Mega.
Menurut dia, kemampuan wartawan membaca, memverifikasi, dan membingkai informasi ilmiah menjadi semakin penting agar media tidak ikut menyebarkan informasi menyesatkan atau disinformasi.
Mega menyoroti hampir seluruh isu publik saat ini memiliki keterkaitan dengan sains. Mulai dari perkembangan AI, kesehatan, perubahan iklim, energi, hingga kebijakan berbasis data. Karena itu, jurnalis dituntut mampu menerjemahkan bahasa ilmiah yang rumit menjadi informasi yang mudah dipahami masyarakat luas.
Ia menilai, banyak berita sains gagal menarik perhatian publik karena terlalu teknis dan dipenuhi istilah ilmiah yang sulit dipahami pembaca. "Publik tidak hanya ingin tahu bahwa penelitian dilakukan, tetapi mengapa mereka harus peduli terhadap hasil riset tersebut," kata Mega.
Dalam pemaparannya, Mega memperkenalkan pendekatan dasar jurnalisme sains yang menitikberatkan pada temuan, dampak, dan manusia. Menurutnya, hasil riset harus diterjemahkan menjadi manfaat konkret yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Selain itu, ia juga mengingatkan wartawan agar memahami cara membaca jurnal ilmiah secara cepat namun tepat, mulai dari abstrak, metode penelitian, hingga kesimpulan, guna menghindari pemberitaan berlebihan terhadap riset yang masih prematur.
Verifikasi Berlapis
Mega turut menyoroti tantangan baru di era AI, seperti kemunculan deepfake audio dan video, artikel sintetis, jurnal palsu, hingga fenomena halusinasi AI yang dapat memanipulasi informasi dan data.
"Karena itu wartawan masa depan dituntut memiliki kemampuan verifikasi berlapis, literasi data, serta kemampuan berpikir kontekstual yang tidak dapat sepenuhnya digantikan AI," serunya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai peningkatan kapasitas wartawan menjadi langkah penting agar informasi berbasis riset dapat dipahami publik secara benar dan tidak memicu disinformasi.
"Di era digital dan perkembangan AI saat ini wartawan dituntut tidak hanya cepat menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu memverifikasi dan menerjemahkan informasi ilmiah agar mudah dipahami masyarakat. Karena itu, kegiatan seperti ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas insan pers, khususnya di NTB," ujarnya.
Menurut dia, kolaborasi antara BRIN, DPR RI, dan PWI menjadi langkah strategis dalam membangun literasi publik berbasis data dan riset ilmiah, di tengah derasnya arus informasi digital.
Fenomena disinformasi berbasis sains sendiri menjadi perhatian global dalam beberapa tahun terakhir. Laporan UNESCO 2025 menyebut penyebaran misinformasi terkait kesehatan, AI, dan perubahan iklim meningkat tajam seiring berkembangnya teknologi generatif berbasis kecerdasan buatan.
Di Indonesia, tantangan serupa juga semakin terasa, terutama di media sosial yang kerap menjadi ruang penyebaran informasi ilmiah tanpa verifikasi memadai. Karena itu, penguatan jurnalisme sains dinilai penting untuk menjaga kualitas informasi publik sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap isu-isu strategis berbasis riset dan teknologi.
Tinggalkan Komentar
Komentar