periskop.id - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyatakan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa dampak positif bagi keuangan negara. Penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari langkah ini diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun setiap bulan.
Ia menegaskan berkomitmen penuh untuk memperbaiki tata kelola implementasi Program MBG dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu. Langkah strategis tersebut meliputi moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, penghitungan ulang insentif, hingga fokus pada kelompok penerima yang paling membutuhkan.
"Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Kemenko Pangan hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih Rp1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa (menghemat) Rp12 triliun," kata Qodari.
Qodari menjelaskan, langkah inovasi lanjutan dari Badan Gizi Nasional (BGN) demi efisiensi keuangan masih menunggu kajian komprehensif. Proses evaluasi mendalam ini dijadwalkan berlangsung selama periode libur anak sekolah.
Menurutnya, beberapa poin krusial yang masuk dalam radar evaluasi adalah kalkulasi insentif dan jumlah SPPG. Optimalisasi manfaat program juga diarahkan agar lebih menyasar ibu menyusui, ibu hamil, serta balita.
"Juga fokus ke depan pembangunan SPPG di daerah 3T atau daerah terpencil sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal," ujarnya.
Pemerintah sendiri sebelumnya telah memangkas pagu anggaran program MBG pada APBN tahun anggaran 2026. Alokasi dana yang awalnya direncanakan sebesar Rp335 triliun kini disesuaikan menjadi Rp268 triliun.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memaparkan, intervensi gizi ini akan lebih difokuskan kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan seusai rapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/6). Kelompok prioritas tersebut mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak usia dini.
Dampak dari penyesuaian skala prioritas ini membuat siswa SMA, khususnya dari kategori mampu, berpotensi tidak lagi menjadi target sasaran program. Agustina menambahkan, penataan tata kelola SPPG menjadi fokus utama BGN setelah proses penyusunan ulang penerima manfaat selesai.
Kondisi ini dilatari oleh kelebihan kapasitas operasional yang terjadi di lapangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan jumlah SPPG saat ini telah melampaui target awal dalam rapat di Kemenko Pangan pada Kamis (11/6).
Target awal pendirian SPPG sebenarnya berada di angka sekitar 21 ribu titik di seluruh Indonesia. Namun, realisasi di lapangan saat ini tercatat sudah mencapai 27.877 titik, yang berarti ada kelebihan sebanyak 6.877 titik.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar