Periskop.id - Luas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 15.318 hektare. Angka ini melonjak tajam dibanding periode yang sama tahun lalu dan menjadi alarm serius karena mayoritas area yang terbakar merupakan lahan gambut.
Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto mengatakan, data tersebut merupakan hasil analisis citra satelit kerja sama Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
"Ini data luasan karhutla periode Januari-Mei hasil analisa citra satelit kerja sama Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional," katanya dalam keterangan diterima di Pekanbaru, Rabu (17/6).
Dari total 15.318 hektare lahan yang terbakar, 14.162,6 hektare di antaranya merupakan lahan gambut. Sementara itu, kebakaran di lahan mineral tercatat 1.155,4 hektare. Artinya, lebih dari 92% karhutla Riau pada periode tersebut terjadi di lahan gambut.
Dominasi kebakaran di gambut menjadi perhatian karena jenis lahan ini dikenal lebih sulit dipadamkan. Api di lahan gambut tidak hanya membakar permukaan, tetapi dapat menjut tidak hanya membakar permukaan, tetapi dapatalar di bawah tanah. Kondisi ini membuat asap lebih pekat, pemadaman lebih lama, dan risiko api menyala kembali lebih besar.
Kabupaten Bengkalis menjadi wilayah dengan luasan karhutla terbesar, yakni 8.237 hektare. Dari angka tersebut, 8.017,6 hektare merupakan gambut dan 219,4 hektare merupakan lahan mineral. Dengan luasan itu, Bengkalis menyumbang lebih dari separuh total karhutla Riau pada Januari-Mei 2026.
Daerah dengan luasan terbesar kedua adalah Kabupaten Pelalawan dengan 4.538,8 hektare. Kebakaran di wilayah ini terdiri atas 4.328,4 hektare lahan gambut dan 210,3 hektare lahan mineral.
Kabupaten Indragiri Hilir juga mencatat luasan karhutla cukup besar, yakni 947,2 hektare. Komposisi lahannya relatif lebih berimbang, dengan 523,7 hektare gambut dan 423,5 hektare mineral.
"Kemudian di Kota Dumai lahan terbakar seluas 600,9 ha dengan 528,3 ha di antaranya adalah gambut," ungkapnya.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, lonjakan karhutla di Riau pada 2026 terlihat sangat tajam. Pada Januari-Mei 2025, luas karhutla di Riau tercatat 751,1 hektare. Dengan realisasi 15.318 hektare pada periode yang sama tahun ini, luas kebakaran meningkat lebih dari 20 kali lipat.
Angka 2026 juga menjadi yang terbesar sejak 2019 untuk periode Januari-Mei. Pada Januari-Mei 2019, luas karhutla di Riau mencapai 27.724 hektare. Setelah itu, luas karhutla turun dan berfluktuasi, yakni 6.471,5 hektare pada 2021, 2.325,9 hektare pada 2022, 1.860,5 hektare pada 2023, dan 3.942,7 hektare pada 2024.
Kenaikan tajam pada 2026 menunjukkan, risiko karhutla di Riau kembali meningkat setelah beberapa tahun sempat lebih terkendali. Kondisi ini membuat kewaspadaan harus diperkuat, terutama karena puncak musim kering biasanya terjadi setelah Mei.
Pembukaan Lahan Lewat Pembakaran
Ferdian mengatakan, Manggala Agni bersama seluruh unsur Satuan Tugas Karhutla terus bersiaga di lapangan. Upaya yang dilakukan meliputi pemadaman dini, pembuatan sekat bakar, patroli darat dan udara, serta sosialisasi di desa-desa rawan karhutla.
"Upaya-upaya pencegahan karhutla terus dilaksanakan melalui patroli-patroli baik dari darat maupun udara untuk mempercepat respons apabila terdeteksi adanya kebakaran ataupun masih sebagai titik panas dengan mengedepankan sosialisasi dan deteksi kondisi lapangan di desa-desa rawan karhutla," ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Praktik pembakaran lahan dapat memicu api meluas, terutama di kawasan gambut yang mudah kering dan sulit dipadamkan setelah terbakar.
Peringatan itu relevan karena Riau merupakan salah satu provinsi rawan karhutla di Indonesia. Wilayah ini memiliki bentang lahan gambut luas, aktivitas perkebunan, pertanian, dan pembukaan lahan yang berpotensi memicu kebakaran jika tidak diawasi ketat.
Dalam sejumlah penanganan karhutla sebelumnya, Manggala Agni juga menghadapi tantangan berat di lapangan. Pada akhir Mei 2026, tim Manggala Agni berjibaku memadamkan karhutla sekitar 20 hektare di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Pemadaman saat itu dibantu helikopter water bombing karena kondisi api belum padam.
"Pemadaman darat dibantu dengan helikopter 'water bombing' satuan tugas udara. Estimasi Rabu sore sekitar 20 ha namun ini masih estimasi awal," katanya dalam keterangan diterima di Pekanbaru, Kamis.
Dalam kasus yang sama, Ferdian menyebut kendala utama pemadaman adalah cuaca panas dan ketersediaan air yang terus berkurang. Tantangan ini sering muncul dalam karhutla gambut karena pemadaman membutuhkan pasokan air besar dan waktu lebih panjang.
Di wilayah lain, Manggala Agni juga menangani karhutla di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, serta Rokan Hilir. Dalam penanganan pada awal Juni, tim dari Riau dan Jambi diperbantukan untuk mempercepat operasi pemadaman.
"Tambahan tim dari Siak, Jambi dan Muara Tebo dibantu satu alat berat perusahaan dan 1 helikopter 'waterboombing' memperlihatkan kerja cepat dan signifikan di Rupat," katanya dalam keterangan diterima di Pekanbaru, Minggu.
Penanganan di Rupat juga melibatkan regu pemadam perusahaan, alat berat, dan helikopter water bombing BNPB. Alat berat digunakan untuk membuat sekat dan embung, sementara pemadaman udara membantu memukul kepala api agar tidak menjalar lebih luas.
Model pemadaman terpadu seperti ini menjadi penting karena karhutla tidak bisa ditangani satu lembaga saja. Di lapangan, Manggala Agni biasanya bekerja bersama TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, perusahaan, Masyarakat Peduli Api, hingga warga sekitar.
Selain pemadaman, status siaga darurat juga menjadi instrumen penting. Sebanyak 11 daerah di Riau disebut telah menetapkan status siaga darurat karhutla sebagai bentuk kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Status ini memudahkan koordinasi, pengerahan bantuan, serta dukungan operasi penanganan.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Damkar Riau Jim Gafur sebelumnya mengatakan penetapan status siaga darurat membuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah lebih cepat.
“Saat ini Pemprov Riau dan 11 pemerintah kabupaten/kota di Riau sudah menetapkan status siaga darurat karhutla. Hanya tinggal satu daerah saja yang belum menetapkan yakni Kuansing,” katanya di Pekanbaru, Senin.
Potensi Cuaca Kering
Ia berharap, daerah yang belum menetapkan status segera mengambil langkah serupa agar penanganan karhutla lebih mudah dilakukan. “Jika sudah menetapkan status, koordinasi dan pengiriman bantuan akan lebih mudah, sehingga penanganan karhutla juga akan lebih cepat. Kami harapkan Kuansing juga segera menetapkan status,” ujarnya.
Kewaspadaan semakin penting karena BMKG telah mengingatkan potensi kondisi cuaca yang lebih kering pada 2026. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa kondisi 2026 berpotensi lebih berat dibanding tahun sebelumnya karena curah hujan cenderung lebih rendah.
“Artinya, kita harus bersiap karena tantangan Karhutla tahun ini akan lebih berat akibat kondisi yang lebih kering,” ujar Faisal.
BMKG menyebut wilayah ekuator seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat mengalami fase kemarau kecil sebelum puncak kemarau pada Juni hingga Agustus. Momentum sebelum puncak musim kering dimanfaatkan untuk operasi modifikasi cuaca agar lahan gambut lebih basah dan tidak mudah terbakar.
Data Manggala Agni hingga Mei 2026 memperlihatkan bahwa kebakaran sudah terjadi dalam skala luas sebelum puncak kemarau sepenuhnya berlangsung. Karena itu, periode Juni hingga September menjadi fase krusial untuk mencegah kebakaran bertambah luas.
Dari sisi kebencanaan, karhutla bukan hanya merusak hutan dan lahan. Dampaknya dapat menjalar ke kesehatan masyarakat melalui kabut asap, mengganggu pendidikan, transportasi, penerbangan, aktivitas ekonomi, hingga kualitas lingkungan. Jika tidak terkendali, asap karhutla juga berpotensi menimbulkan gangguan lintas wilayah.
Bagi masyarakat, pencegahan paling dasar adalah tidak membuka lahan dengan membakar. Api kecil di lahan kering atau gambut dapat berubah menjadi kebakaran luas ketika cuaca panas, angin kencang, dan sumber air terbatas.
Bagi perusahaan dan pemilik konsesi, kewajiban pencegahan harus diperkuat melalui patroli, sekat kanal, kesiapan regu pemadam, pemantauan titik panas, dan kerja sama dengan masyarakat sekitar. Pemerintah juga perlu memastikan penegakan hukum berjalan terhadap pihak yang terbukti lalai atau sengaja membakar lahan.
Sementara itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pemetaan desa rawan, kesiapan peralatan, embung, sumur bor, jalur akses pemadaman, dan edukasi masyarakat. Tanpa kesiapan di tingkat tapak, respons terhadap titik api bisa terlambat dan kebakaran lebih sulit dikendalikan.
Kenaikan luas karhutla Riau dari 751,1 hektare pada Januari-Mei 2025 menjadi 15.318 hektare pada Januari-Mei 2026 menunjukkan bahwa situasi tahun ini tidak bisa dipandang biasa. Angka tersebut menjadi peringatan agar langkah pencegahan dan pemadaman dini dilakukan lebih agresif sebelum api meluas pada puncak kemarau.
Dengan mayoritas kebakaran terjadi di lahan gambut, strategi penanganan juga harus menyesuaikan karakter lahan. Pemadaman permukaan saja tidak cukup. Lahan gambut harus benar-benar dibasahi hingga potensi bara di bawah permukaan padam.
Pada akhirnya, data 15.318 hektare karhutla Riau pada Januari-Mei 2026 menjadi sinyal kuat bahwa pengendalian karhutla harus kembali menjadi prioritas. Patroli, deteksi dini, pemadaman cepat, larangan membakar lahan, dan kolaborasi lintas instansi menjadi kunci agar kebakaran tidak semakin meluas pada bulan-bulan kering berikutnya.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar