Periskop.id - Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengevaluasi kelayakan seluruh dapur mitra penyedia Makan Bergizi Gratis. Lembaga negara tersebut berencana menertibkan fasilitas pengolahan makanan yang terbukti beroperasi di bawah standar atau terlibat praktik manipulasi.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memaparkan, tim pengawas internal telah mengantongi banyak temuan terkait kualitas operasional yang buruk. Penertiban menyeluruh diprioritaskan demi menjamin mutu asupan nutrisi bagi sasaran program.
"Teman-teman di BGN tuh sebenarnya selama ini sudah juga banyak memantau, bahkan mungkin sudah rame juga di Medsos kan banyak dapur-dapur yang kurang sesuai dengan standar," kata Agustina Arumsari dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6).
Manajemen baru mencium adanya indikasi transaksi gelap berupa jual beli titik lokasi dapur pada masa kepengurusan terdahulu. Praktik menyimpang tersebut dinilai mengorbankan kelayakan pelayanan karena pihak mitra hanya berfokus memburu insentif harian.
"Yang kemarin-kemarin itu kan ya mungkin teman-teman sudah tahulah ya ada jual beli titik. Sehingga yang menjadi fokus tuh SPPG-nya," ungkap Agustina.
Jubir BGN tersebut menerangkan, fasilitas Satuan Pelayanan Program Gizi yang dinilai tidak layak akan segera ditutup. Kuota siswa penerima manfaat dari lokasi bermasalah bakal digeser menuju mitra terdekat yang terbukti memiliki kapasitas produksi lebih unggul.
Menjamurnya dapur substandar ini diyakini berakar dari revisi regulasi sepihak oleh pimpinan instansi sebelumnya. Kapasitas minimal pembuatan makanan yang semula dipatok 400 porsi secara mendadak diturunkan drastis menjadi hanya 150 porsi.
"Nah itu kan yang seperti itu kan menyebabkan dapur-dapur kemudian menjadi tidak memenuhi standar untuk menghasilkan kualitas makanan yang baik," tegasnya.
Sebagai solusi perbaikan sistem, BGN tengah merancang skema pengelompokan tingkat dapur berdasarkan karakteristik wilayah. Spesifikasi infrastruktur penyuplai di Pulau Jawa dipastikan bakal berbeda dengan pedoman fasilitas di kawasan pelosok Nusantara.
"Itu salah satu opsi klasterisasi yang akan kami eksersai juga mas. Jadi nanti tentu itu akan berbeda dengan yang di Jawa," pungkas Agustina.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar