periskop.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meminta klarifikasi langsung kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengenai salah satu tuntutan aksi mereka terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah itu dilakukan Yusril saat menerima audiensi perwakilan BEM SI guna membedah lima poin tuntutan pasca-unjuk rasa pada 12 Juni lalu.
Dalam dialog tersebut, Yusril secara khusus meminta penjelasan kepada mahasiswa terkait tuntutan terhadap program MBG. Ia ingin memastikan apakah yang dimaksud mahasiswa adalah penghentian total program atau perbaikan tata kelola.
“Saya juga minta klarifikasi lima tuntutan BEM pada aksi unjuk rasa yang lalu, terutama pada program MBG, apakah penghentian total atau perbaikan. Saya mendapat penjelasan dari teman-teman BEM SI bahwa yang dimaksud adalah perbaikan tata kelola program MBG karena juga dirasakan manfaatnya,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6).
Yusril menyampaikan, MBG dilaksanakan Presiden untuk meningkatkan gizi masyarakat. Selain itu, program tersebut diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi di tingkat masyarakat, termasuk melalui keterlibatan pelaku usaha, peternak, nelayan, dan penyedia bahan pangan di daerah.
“Saya sampaikan program ini dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi masyarakat. Program ini juga untuk menjalankan perputaran ekonomi di masyarakat,” ucap Yusril.
Yusril menilai, pemerintah terbuka terhadap masukan terkait perbaikan tata kelola program tersebut. Ia meyakini, apabila yang diinginkan mahasiswa adalah pembenahan tata kelola MBG, maka hal itu akan menjadi perhatian pemerintah.
“Saya berkeyakinan kalau yang diinginkan adalah perbaikan tata kelola program MBG, pasti akan dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.
Yusril juga menegaskan seluruh masukan mahasiswa akan ditampung dan dilaporkan kepada Presiden. Ia menilai dialog seperti ini penting untuk menjaga komunikasi antara pemerintah dan kelompok mahasiswa.
“Masalah-masalah lain yang disampaikan kami tampung dan akan kami laporkan ke Presiden. Inilah yang kita harapkan. Kami menjamin kebebasan berpendapat, agar teman-teman mahasiswa juga belajar kritis dengan baik dan tajam,” tutur Yusril.
Yusril mengatakan, audiensi tersebut penting dilakukan untuk memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan dilaporkan kepada Prabowo.
“Kami mendengarkan aspirasi dari mahasiswa. Kami akan sampaikan dalam bentuk laporan kepada Bapak Presiden. Dialog ini penting. Kami membuka diri untuk semua pihak, termasuk kepada mahasiswa setelah aksi unjuk rasa 12 Juni yang lalu,” tegas Yusril.
Adapun lima tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisasi di ranah sipil, serta desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
Mahasiswa yang hadir menyambut baik audiensi tersebut dan berharap aspirasi mereka dapat diteruskan kepada Prabowo. Aspirasi ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki kebijakan yang masih menimbulkan keresahan publik.
Yusril menekankan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan memandang perbedaan pendapat sebagai bagian dari demokrasi. Ia juga memastikan kebebasan berpendapat tetap dijamin, sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis kajian. Pertemuan ini sekaligus menjadi ruang komunikasi konstruktif antara pemerintah dan mahasiswa.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar