Periskop.id - Pemerintah mempercepat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS untuk menekan jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia. Pada 2026, program yang dikenal sebagai bedah rumah itu ditargetkan menyasar 400 ribu unit rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah sedang memperbesar skala perbaikan rumah rakyat secara signifikan. Menurut dia, percepatan itu diperlukan karena jumlah rumah tidak layak huni atau RTLH masih sangat besar.

Advertisement

Di Jakarta, misalnya, jumlah rumah yang ditangani melonjak tajam. Maruarar menyebut tahun lalu hanya 158 rumah yang mendapat penanganan, sedangkan tahun ini jumlahnya naik menjadi 10 ribu unit.

Kenaikan tersebut menunjukkan perubahan pendekatan pemerintah. Bedah rumah tidak lagi hanya menjadi program bantuan terbatas, tetapi mulai diarahkan sebagai intervensi besar untuk memperbaiki kualitas hunian masyarakat miskin dan rentan.

Maruarar mengatakan percepatan BSPS membutuhkan kerja sama lintas pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga instansi terkait. Tanpa dukungan daerah, terutama dalam hal data, administrasi, dan perizinan, program perbaikan rumah berisiko berjalan lambat.

Pemerintah juga mengandalkan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Maruarar menyebut sasaran utama program adalah kelompok masyarakat pada desil 1 hingga 4, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan terbawah.

Dengan penggunaan data tersebut, pemerintah ingin memastikan bantuan tidak diberikan secara asal. Program bedah rumah harus menjangkau keluarga yang benar-benar tidak mampu memperbaiki tempat tinggalnya secara mandiri.

Maruarar juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program. Menurut dia, BSPS menggunakan uang rakyat sehingga seluruh proses, mulai dari kebutuhan material, anggaran, hingga harga bahan bangunan, harus terbuka.

"Saya pikir ya begini, uang rakyat ini harus bener-bener transparan, jangan basa-basi. Buka aja, berapa anggarannya, berapa kebutuhannya, berapa harganya, kemudian yang termurah bisa menang," tuturnya.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena program bedah rumah berskala besar rawan menghadapi tantangan di lapangan, mulai dari akurasi data penerima, kualitas bahan bangunan, harga material, pengawasan pengerjaan, hingga potensi penyimpangan anggaran.

Karena itu, pemerintah membuka kebutuhan material dan anggaran kepada masyarakat. Sejumlah penyedia bahan bangunan juga dilibatkan agar tercipta persaingan harga yang sehat. Harapannya, bantuan yang diberikan benar-benar menghasilkan rumah yang lebih layak, bukan sekadar mengganti sebagian kecil bagian bangunan.

Maruarar berharap jumlah RTLH dapat turun signifikan pada 2026. Ia menyebut angka RTLH pada 2025 masih berada di kisaran 18,8 juta unit. "Ya, mudah-mudahan 2026 bisa turun signifikan. Tadi 2025 angkanya 18,8 juta (unit RTLH)," ucap dia.

Minat Masyarakat Tinggi
Selain menargetkan 400 ribu unit pada 2026, Maruarar juga telah mengusulkan peningkatan BSPS menjadi 2 juta unit pada 2027. Menurut dia, besarnya minat masyarakat terhadap program tersebut menjadi alasan pemerintah perlu menambah skala bantuan.

"Artinya program ini sangat diminati, diharapkan," katanya.

Target 400 ribu unit pada 2026 memang jauh lebih besar dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Maruarar menyampaikan bahwa kuota BSPS meningkat dari sekitar 45 ribu unit pada 2025 menjadi 400 ribu unit pada 2026.

Kementerian PKP juga menyebut BSPS menjadi program strategis utama pada tahun anggaran 2026. Sebagian besar anggaran kementerian diarahkan untuk pembangunan dan perbaikan rumah masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Dalam konteks itu, bedah rumah tidak hanya dilihat sebagai kebijakan perumahan, tetapi juga sebagai program sosial. Rumah yang layak dapat berdampak pada kesehatan keluarga, keamanan anak, produktivitas, serta kualitas hidup penghuni.

Program ini juga dapat memberi efek ekonomi ke daerah. Perbaikan ratusan ribu rumah membutuhkan material bangunan, tenaga kerja lokal, tukang, transportasi, serta toko bangunan. Dengan begitu, dana yang disalurkan pemerintah dapat ikut menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai, program perbaikan rumah sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Ia mendorong pemerintah daerah ikut aktif mendukung pelaksanaan program, termasuk melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG.

Dukungan daerah dianggap penting karena sebagian kendala perumahan berada di wilayah administratif. Mulai dari status lahan, perizinan bangunan, hingga kelengkapan dokumen sering kali memengaruhi cepat atau lambatnya pelaksanaan program.

Sebelumnya, Tito juga menilai pembebasan BPHTB dan PBG dapat menekan biaya rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan biaya yang lebih ringan, akses masyarakat terhadap hunian layak diharapkan semakin terbuka.

"With pembebasan BPHTB dan PBG, biaya yang sebelumnya menjadi beban pengembang dan pembeli dapat ditekan," ujarnya.

RTHL di Jakarta
Di Jakarta, tantangan RTLH juga tidak kecil. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan terdapat sekitar 824 ribu rumah tidak layak huni di DKI Jakarta. Dari jumlah itu, Jakarta Barat menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak.

“Dari data yang kami miliki, terdapat sekitar 824 ribu rumah tidak layak huni di DKI Jakarta. Sebanyak 262 ribu unit berada di Jakarta Barat, kemudian sekitar 178 ribu unit di Jakarta Timur dan sekitar 175 ribu unit di Jakarta Utara,” jelasnya.

Amalia menegaskan penerima bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk kategori kesejahteraan desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. BPS juga menggunakan verifikasi lapangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

“Desil 1 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah. Karena itu program ini benar-benar ditujukan kepada warga yang paling membutuhkan. Seluruh penerima telah melalui proses pengecekan dan verifikasi,” ujarnya.

Selain data sosial ekonomi, BPS juga memanfaatkan teknologi citra satelit untuk memetakan kawasan permukiman padat dengan kondisi bangunan tidak teratur. Pendekatan ini membantu pemerintah mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan penanganan lebih cepat.

Percepatan bedah rumah juga mulai dikaitkan dengan program sosial lain. Kementerian Sosial bersama Kementerian PKP, misalnya, mengakselerasi BSPS untuk orang tua siswa Sekolah Rakyat. Program itu diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem, bukan hanya melalui pendidikan anak, tetapi juga perbaikan kondisi rumah keluarga.

Tenaga Ahli Menteri Sosial Fajar WH menyebut pendekatan Sekolah Rakyat tidak berhenti pada sekolah anak. Pemerintah juga menyasar kesejahteraan keluarga secara lebih menyeluruh.

"Pendekatan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga menyasar peningkatan kesejahteraan seluruh keluarga. Anaknya disekolahkan, orang tuanya diberdayakan, dan rumahnya yang tidak layak huni direnovasi," kata dia.

Secara nasional, pemerintah menargetkan renovasi 10 ribu RTLH bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi contoh bahwa bedah rumah dapat diintegrasikan dengan kebijakan pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Meski target pemerintah besar, tantangan implementasi tetap tidak ringan. Pemerintah harus memastikan data penerima tidak tumpang tindih, kualitas bangunan sesuai standar, dan proses pengadaan material tidak membuka ruang penyimpangan.

Selain itu, masalah legalitas lahan juga bisa menjadi hambatan. Banyak warga miskin tinggal di kawasan padat, lahan tidak bersertifikat, atau wilayah dengan status hukum belum jelas. Jika persoalan administrasi tidak diselesaikan, bantuan renovasi berisiko tersendat.

Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah menjadi kunci. Pemda perlu aktif melakukan validasi data, memfasilitasi dokumen, menyederhanakan perizinan, dan mengawasi pengerjaan di lapangan.

Kementerian PKP sebelumnya juga berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memastikan program perumahan berjalan tepat sasaran, prosedurnya terpenuhi, dan didukung data akurat. Langkah ini diperlukan karena skala program meningkat jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kami melakukan koordinasi dengan BPK. Pada 2026 ini, program bedah rumah (BSPS) mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sehingga perlu kami pastikan pelaksanaannya tepat sasaran, prosedurnya terpenuhi, serta didukung data yang akurat dari BPS," ujar Ara.

Dengan target 400 ribu unit pada 2026, program bedah rumah menjadi salah satu agenda besar pemerintah di sektor perumahan. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari banyaknya rumah yang direnovasi, tetapi juga dari apakah bantuan benar-benar sampai kepada keluarga yang paling membutuhkan.

Jika transparansi, data, dan pengawasan berjalan baik, BSPS dapat menjadi alat penting untuk menekan RTLH sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, jika pelaksanaannya lemah, target besar itu bisa hanya menjadi angka tanpa dampak nyata bagi warga miskin.