Periskop.id - Badan Pangan Nasional menyebut Indonesia menjadi produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan menempati posisi keempat dunia pada 2025. Klaim itu merujuk pada data Food and Agriculture Organization atau FAO yang menempatkan Indonesia di bawah India, China, dan Bangladesh.
Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi ketahanan pangan nasional. Menurut dia, posisi Indonesia dalam peta produksi beras dunia semakin kuat, terutama karena produksi domestik diproyeksikan terus meningkat.
"FAO kembali menempatkan Indonesia sebagai negara produsen beras tertinggi di Asia Tenggara dan juga menjadi tertinggi keempat dunia setelah India, China, dan Bangladesh," kata Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu (20/6).
Amran menjelaskan dari empat besar negara produsen beras dunia, hanya China dan Indonesia yang diproyeksikan masih mencatat perkembangan produksi positif. Sementara itu, negara produsen lain diperkirakan menghadapi tekanan produksi.
Jika dibandingkan antara perkiraan produksi beras periode 2025/2026 dan 2024/2025, Indonesia disebut menjadi negara dengan kenaikan produksi paling tinggi di antara produsen utama dunia. Kenaikannya diperkirakan lebih dari 4 juta ton.
Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan kenaikan produksi India sebesar 1,7 juta ton, Brasil 1,5 juta ton, dan Bangladesh 1,1 juta ton. Dengan capaian itu, Indonesia tidak hanya unggul di Asia Tenggara, tetapi juga mulai menonjol dalam kenaikan produksi beras global.
Menurut Bapanas, FAO juga mencatat peningkatan stok beras Indonesia. Dalam Food Outlook edisi Juni 2026, stok beras Indonesia diproyeksikan mencapai 7,5 juta ton pada periode 2025/2026 dan berpeluang naik menjadi 7,8 juta ton pada periode 2026/2027.
Kenaikan stok itu disebut ikut memperkuat cadangan beras dunia. FAO memperkirakan stok beras global pada akhir 2026/2027 dapat mencapai 213,8 juta ton, salah satu level tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
Cadangan Beras Pemerintah
Di dalam negeri, pemerintah memastikan cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog berada pada level aman. Amran menyebut stok CBP per Juni 2026 berada di kisaran 5,2 juta ton.
"Stok (CBP) kita per hari ini bulan Juni, berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini dan stok kita aman. Tapi yang terpenting, (sejak) tahun 2025 tidak ada keluar izin impor beras medium (sampai sekarang)," cetusnya.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan posisi pemerintah yang menyatakan tidak lagi mengeluarkan izin impor beras medium sejak 2025. Bagi pemerintah, stok besar di Bulog menjadi bukti bahwa kebutuhan beras konsumsi dapat dipenuhi dari produksi domestik.
Amran bahkan meminta pihak yang masih meragukan kondisi stok beras nasional untuk melihat langsung gudang-gudang Bulog di berbagai daerah. Menurut dia, stok yang tersedia saat ini melebihi kapasitas gudang internal Bulog.
"Kapasitas (gudang) Bulog hanya 3 juta ton. Tapi stok kita 5,2 juta ton. Artinya Bulog hari ini menyewa gudang (kapasitas) 2,2 juta ton. (Jadi untuk) yang belum yakin, silakan ke gudang Bulog seluruh Indonesia," kata Amran lagi.
Besarnya stok tersebut membuat peluang Indonesia menjadi eksportir beras mulai terbuka. Namun, peluang ekspor tetap perlu dibaca hati-hati karena beras merupakan komoditas strategis. Pemerintah harus memastikan kebutuhan dalam negeri, cadangan pangan, dan stabilitas harga tetap aman sebelum membuka ruang ekspor lebih luas.
Selain stok dan produksi, pemerintah juga menyoroti inflasi beras yang dinilai semakin terkendali. Amran menyebut beras tidak lagi menjadi penyumbang inflasi utama dalam dua tahun terakhir.
"Dan satu lagi, beras bukan lagi penyumbang inflasi utama. Ini sudah dua tahun berturut-turut," ujar dia.
Secara bulanan, inflasi beras Indonesia memang disebut melandai dalam dua tahun terakhir. Inflasi beras yang sempat cukup tinggi pada Mei 2024 di level 3,59% kemudian bergerak lebih stabil. Pada Juli 2025, inflasi beras berfluktuasi tetapi hanya 1,35%. Terbaru, inflasi beras pada Mei 2026 berada di level 0,38%.
Sebelumnya, Amran juga menyampaikan beras tidak lagi menjadi pemicu utama inflasi karena pasokan pangan nasional semakin kuat. “Kita syukuri beras tidak lagi menjadi penyumbang inflasi utama,” kata Amran.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pun menunjukkan inflasi nasional Mei 2026 secara tahunan berada di level 3,08%, sedangkan inflasi bulanan sebesar 0,28%. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut inflasi pada periode Iduladha relatif lebih rendah dibandingkan Idulfitri.
“Untuk Mei 2026 inflasi month-to-month sebesar 0,28%. Kalau dibandingkan dengan momen Idul Fitri, inflasi pada momen Iduladha relatif lebih rendah. Untuk komoditas pangan, andilnya terhadap inflasi Mei juga tidak terlalu tinggi,” kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.
Meski inflasi beras rendah, pemerintah mengeklaim kondisi petani tidak tertekan. Bapanas menyebut FAO dalam laporan terbarunya mencatat harga produsen yang stabil di sejumlah negara mendorong petani lebih memilih menanam padi dibandingkan komoditas lain.
Kondisi tersebut disebut terjadi di Indonesia, Korea Selatan, Pakistan, dan Filipina. Harga produsen yang stabil dinilai membantu menjaga minat tanam dan memberi dampak positif terhadap peningkatan panen.
Data BPS juga menunjukkan indikator kesejahteraan petani bergerak positif. Indeks harga yang diterima petani padi pada Mei 2026 berada di 147,97, tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Sementara itu, Nilai Tukar Petani atau NTP subsektor tanaman pangan mencapai 113,79 pada Mei 2026, tertinggi sepanjang 2026.
Secara nasional, NTP Mei 2026 berada di 127,73 atau naik 1,99% dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan NTP menunjukkan indeks harga yang diterima petani naik lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani.
Memastikan Pasokan Merata Hingga ke Konsumen
Dalam konteks pangan, kombinasi antara produksi naik, stok besar, inflasi terkendali, dan harga petani yang membaik menjadi kondisi yang relatif ideal. Namun, situasi ini tetap harus dijaga karena beras sangat sensitif terhadap cuaca, distribusi, harga pupuk, biaya produksi, dan kebijakan impor.
Tantangan terbesar pemerintah bukan hanya mempertahankan status sebagai produsen besar, tetapi memastikan pasokan beras benar-benar merata hingga konsumen. Stok yang tinggi di gudang belum otomatis menjamin harga stabil jika distribusi tersendat atau terjadi spekulasi di pasar.
Pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak cuaca ekstrem. Produksi padi sangat bergantung pada musim tanam, irigasi, ketersediaan air, pupuk, serta kesiapan petani menghadapi perubahan iklim. Jika produksi menurun akibat El Nino atau gangguan cuaca lain, stok besar bisa cepat tergerus.
Di sisi lain, petani juga perlu mendapat kepastian harga. Jika harga gabah jatuh saat panen raya, minat tanam dapat melemah. Sebaliknya, jika harga beras naik terlalu tinggi di tingkat konsumen, inflasi dan daya beli masyarakat bisa ikut tertekan.
Karena itu, penguatan perberasan Indonesia membutuhkan keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen. Petani harus mendapat harga yang layak, sementara masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga terjangkau.
Capaian produksi beras tertinggi di Asia Tenggara dan posisi keempat dunia menjadi modal penting bagi Indonesia. Namun, pengakuan FAO bukan akhir dari pekerjaan. Pemerintah masih harus menjaga akurasi data, memperkuat cadangan, memastikan distribusi berjalan, dan mencegah kebijakan pangan berubah menjadi klaim sesaat.
Jika konsistensi produksi dan stok dapat dipertahankan, Indonesia berpeluang memperkuat kemandirian beras dalam jangka panjang. Namun, jika pengawasan lemah, masalah klasik seperti harga beras bergejolak, distribusi tidak merata, dan ketergantungan impor bisa kembali menghantui.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar