Periskop.id - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan YTR, korban dugaan kekerasan dan penyekapan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, akan mendapat perawatan medis hingga tahap rekonstruksi wajah. Korban saat ini dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung setelah ditemukan dalam kondisi luka berat.
Budi mengatakan pemerintah akan memastikan penanganan kesehatan korban dilakukan secara maksimal. Menurut dia, luka yang dialami korban membutuhkan pemulihan serius, termasuk rekonstruksi wajah.
"Kami akan merawat sampai rekonstruksi karena ini kan terjadi juga wajahnya harus direkonstruksi," kata Budi saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (23/6).
Ia menegaskan, RSHS Bandung menjadi tempat perawatan korban. Pemerintah, kata Budi, berkomitmen memastikan korban mendapatkan layanan kesehatan terbaik. "Kami berjanji akan merawat sebaik mungkin yang bersangkutan di Rumah Sakit Hasan Sadikin," ucapnya.
Pemulihan Korban Tak Cukup Hanya Medis
Kasus ini menjadi perhatian publik karena korban diduga mengalami kekerasan dan penyekapan selama kurang lebih tiga tahun. Karena itu, penanganannya tidak bisa berhenti pada perawatan fisik.
Budi menyebut pemerintah sudah membagi peran lintas lembaga. Kementerian Kesehatan menangani aspek medis, pemerintah daerah membantu urusan ekonomi, sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menangani aspek sosial.
"Untuk masalah ekonominya itu ditangani oleh pemerintah daerah, untuk masalah sosialnya itu ditangani oleh Kementerian PPPA, dan kami bertiga sudah berkoordinasi," ucap Budi.
Koordinasi lintas lembaga ini penting karena korban kekerasan berat membutuhkan pemulihan menyeluruh. Selain luka fisik, korban juga berpotensi mengalami trauma psikologis, kehilangan akses sosial, kesulitan ekonomi, dan membutuhkan perlindungan hukum.
Dalam kasus seperti ini, rekonstruksi wajah bukan sekadar prosedur medis. Rekonstruksi dapat menjadi bagian dari pemulihan martabat korban, terutama ketika kekerasan meninggalkan dampak langsung pada tubuh dan identitas diri korban.
Korban Ditemukan di IGD RSHS
Kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp dari seseorang yang tidak dikenal. Pesan tersebut menginformasikan bahwa korban berada di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
Setelah menerima informasi itu, keluarga mendatangi RSHS. Di sana, mereka mengetahui korban berada dalam kondisi luka berat di bagian kepala, wajah, kaki, serta mengalami luka ringan di bagian tangan.
Sebelum ditemukan di rumah sakit, keberadaan korban tidak diketahui keluarga selama kurang lebih tiga tahun. Dalam rentang waktu itu, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan.
Polda Jawa Barat kini masih memburu pria berinisial TH yang diduga sebagai pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR. Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polda Jabar Kombes Pol. Rumi Untari mengatakan penyidik masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang belum diamankan.
Sebelumnya, Rumi menyampaikan perkembangan pengejaran pelaku secara singkat. “Masih proses (pengejaran),” kata Rumi.
Terkait perkembangan penyidikan, Rumi menyebut kasus ini masih didalami dengan melibatkan sejumlah saksi. “Masih pendalaman (perkembangan kasus),” serunya.
Negara Didesak Hadir untuk Korban
Kasus penyekapan dan kekerasan ini juga mendapat perhatian dari DPR. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM, serta Komnas Perempuan segera turun langsung memberi perlindungan terhadap YTR.
Menurut Sugiat, negara harus benar-benar hadir karena korban berada dalam situasi sangat rentan dan mengalami perlakuan brutal dari pelaku.
"Korban harus mendapatkan hak-haknya secara penuh, baik dari perlindungan, pemulihan, termasuk pendampingan hukum hingga mendapat keadilan," kata Sugiat di Jakarta, Senin.
Ia juga mendorong LPSK segera melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memberikan pendampingan hukum kepada korban.
"Dan koordinasi dengan aparat hukum harus benar-benar dikedepankan agar proses hukum berpihak pada korban," tuturnya.
Desakan ini mempertegas bahwa kasus YTR bukan hanya perkara pidana biasa. Selain penangkapan pelaku, negara juga perlu memastikan korban aman, tidak terintimidasi, mendapatkan pendampingan, serta dipulihkan secara fisik dan psikis.
Kekerasan terhadap Perempuan Masih Mengkhawatirkan
Kasus YTR menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Data Kementerian PPPA menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi.
Berdasarkan data SIMFONI PPA pada 2025, tercatat 35.025 perempuan dan anak menjadi korban kekerasan. SIMFONI PPA merupakan sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang digunakan secara nasional oleh unit layanan di berbagai daerah.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebut data yang akurat menjadi kunci agar penanganan korban dilakukan secara menyeluruh. “Melalui SIMFONI PPA, kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak korban kekerasan. Data yang akurat menjadi kunci untuk memastikan penanganan dilakukan secara holistik, terkoordinasi, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban,” bebernya.
Data survei juga menunjukkan kekerasan dalam relasi pasangan masih menjadi masalah besar. Dalam Analisis Mendalam Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024, Kementerian PPPA menyebut 1 dari 10 perempuan selama hidupnya pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan.
Temuan tahun 2024 menegaskan, kekerasan terhadap perempuan masih tinggi.Analisis mendalam hasil SPHPN 2024 menunjukkan 1 dari 10 perempuan selama hidupnya pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangannya. Selain itu, 1 dari 6 perempuan di Indonesia selama hidupnya pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh selain pasangan.
"Prevalensi perempuan yang mengalami kekerasan seksual lebih tinggi dibandingkan kekerasan fisik oleh selain pasangan, baik setahun terakhir maupun selama hidup. Kekerasan psikologis, kekerasan berbasis elektronik, serta kerentanan perempuan disabilitas juga meningkat. Hal ini menuntut langkah perlindungan yang lebih cepat, terarah, dan terintegrasi,” ujar Menteri PPPA, Arifah Fauzi.
Data tersebut menunjukkan, kasus kekerasan tidak selalu terlihat di permukaan. Banyak korban tidak langsung melapor karena takut, tertekan, bergantung secara ekonomi, mengalami isolasi, atau berada dalam kendali pelaku.
Kekerasan dalam Relasi Intim Sering Sulit Terbaca
Kasus penyekapan dan kekerasan oleh pasangan atau kekasih sering kali sulit terdeteksi sejak awal. Relasi yang tampak personal dapat berubah menjadi ruang kekerasan ketika ada kontrol berlebihan, ancaman, pemutusan hubungan korban dengan keluarga, pembatasan gerak, dan kekerasan fisik berulang.
Dalam kasus YTR, keluarga baru mengetahui keberadaan korban setelah menerima pesan dari orang tidak dikenal. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kewaspadaan lingkungan sekitar ketika melihat tanda-tanda seseorang terisolasi, mengalami luka berulang, atau tidak dapat dihubungi dalam waktu lama.
Kekerasan dalam relasi intim tidak selalu dimulai dari luka fisik. Sering kali dimulai dari pembatasan komunikasi, cemburu berlebihan, manipulasi, ancaman, pengendalian uang, hingga larangan bertemu keluarga. Jika dibiarkan, pola tersebut dapat berkembang menjadi kekerasan yang lebih serius.
Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa kekerasan bukan urusan privat semata. Jika ada dugaan seseorang disekap, dianiaya, atau berada dalam bahaya, pelaporan kepada aparat dan layanan perlindungan perlu dilakukan secepat mungkin.
Rekonstruksi Wajah dan Pemulihan Psikologis
Pernyataan Menkes tentang rekonstruksi wajah memperlihatkan beratnya kondisi korban. Rekonstruksi biasanya dibutuhkan ketika cedera menyebabkan kerusakan serius pada jaringan, tulang, atau struktur wajah.
Namun, pemulihan korban kekerasan berat tidak hanya menyangkut operasi dan perawatan luka. Korban juga membutuhkan dukungan psikologis. Trauma akibat penyekapan dan kekerasan berulang dapat berdampak panjang, termasuk rasa takut, gangguan tidur, rasa tidak aman, depresi, kecemasan, atau kesulitan kembali membangun kepercayaan terhadap orang lain.
Karena itu, pemulihan yang ideal perlu mencakup perawatan medis, konseling psikologis, pendampingan sosial, perlindungan hukum, dan dukungan ekonomi. Korban juga perlu dilindungi dari tekanan publik, stigma, dan penyebaran informasi pribadi yang dapat memperparah trauma.
Dalam pemberitaan, identitas korban juga harus dijaga. Penggunaan inisial YTR menjadi penting agar korban tidak kembali menjadi sasaran eksploitasi atau perundungan.
Pelaku Harus Segera Ditangkap
Di sisi hukum, fokus utama saat ini adalah pengejaran terduga pelaku TH. Selama pelaku belum ditangkap, korban dan keluarga berpotensi merasa belum aman sepenuhnya.
Penyidik Polda Jabar telah memeriksa sejumlah saksi dan terus mendalami kasus. Penangkapan pelaku menjadi langkah penting untuk membuka lebih jelas kronologi, motif, durasi penyekapan, bentuk kekerasan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui atau terlibat.
Proses hukum juga harus memastikan korban tidak dibebani untuk membuktikan sendiri apa yang dialaminya. Aparat penegak hukum perlu mengumpulkan bukti medis, keterangan saksi, rekam komunikasi, jejak keberadaan korban, dan bukti lain secara profesional.
Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, pendekatan yang berpihak kepada korban sangat penting. Korban harus dilihat sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan, bukan sebagai pihak yang disudutkan karena relasinya dengan pelaku.
Layanan Pelaporan Kekerasan
Kemen PPPA menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat yang mengalami, melihat, mendengar, atau mengetahui tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui SAPA 129 atau WhatsApp 08111-129-129.
Layanan seperti ini penting karena banyak korban tidak mampu keluar sendiri dari situasi kekerasan. Dalam beberapa kasus, orang terdekat, tetangga, tenaga kesehatan, atau pihak sekolah justru menjadi pintu awal penyelamatan korban.
Masyarakat juga perlu berani melapor ketika melihat tanda kekerasan. Pelaporan bukan berarti ikut campur urusan pribadi, melainkan bagian dari pencegahan agar kekerasan tidak berulang dan korban mendapat pertolongan.
Sementara itu, Polda Jawa Barat masih memburu terduga pelaku berinisial TH. Kasus ini terungkap setelah keluarga menerima pesan WhatsApp dari orang tak dikenal yang memberi tahu bahwa korban berada di IGD RSHS Bandung dalam kondisi luka berat.
Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa kekerasan dalam relasi intim bisa terjadi secara tersembunyi dan berlangsung lama jika korban terisolasi. Karena itu, pemulihan korban harus dilakukan menyeluruh, sementara proses hukum perlu dipercepat agar pelaku segera ditangkap dan korban memperoleh keadilan.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar