Periskop.id - Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp6,26 triliun untuk memperluas Program Magang Nasional dan pelatihan vokasi pada 2026. Program ini diarahkan untuk membantu lulusan baru masuk ke dunia kerja sekaligus memberi bekal keterampilan bagi lulusan SMK dan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah RI Kurnia Ramadhana mengatakan alokasi anggaran tersebut menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal II dan semester II tahun 2026.
"Sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal II dan semester II tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp6,26 triliun, yang terdiri atas Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional bagi 150 ribu peserta dan Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK," kata Kurnia dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/6).
Dari total anggaran tersebut, Rp4,14 triliun disiapkan untuk Program Magang Nasional dengan target 150 ribu peserta. Sementara Rp2,12 triliun dialokasikan untuk pelatihan vokasi yang menyasar lulusan SMK dan korban PHK.
Magang Nasional Dibuka Mulai Juli
Program Magang Nasional 2026 akan dimulai pada Juli. Pemerintah menargetkan sekitar 50 ribu peserta pada gelombang pertama. Setelah itu, pelaksanaan program akan dibagi dalam beberapa tahap hingga mencapai total 150 ribu peserta.
Kurnia menjelaskan anggaran Rp4,14 triliun akan digunakan untuk membiayai uang saku peserta magang selama enam bulan. Besaran uang saku disesuaikan dengan upah minimum di daerah masing-masing.
Selain uang saku, anggaran tersebut juga digunakan untuk sertifikasi kompetensi, biaya pelatihan, pendampingan mentor di tempat magang, serta dukungan operasional penyelenggaraan melalui ekosistem digital MagangHub milik Kementerian Ketenagakerjaan.
Program ini dirancang sebagai jembatan antara lulusan baru dan dunia kerja. Melalui magang, peserta tidak hanya mendapat pengalaman kerja, tetapi juga pendampingan dari mentor di perusahaan dan peluang memperoleh sertifikasi kompetensi.
Pemerintah Kaji Skema Berbagi Biaya
Meski pemerintah menyiapkan anggaran besar, Kurnia mengatakan pemerintah juga membuka peluang skema berbagi biaya dengan perusahaan mitra. Dalam skema tersebut, sebagian gaji atau uang saku peserta magang bisa ikut ditanggung perusahaan.
"Dengan kemungkinan formulasi tertentu yang saat ini masih dalam tahap pembahasan," tuturnya.
Skema berbagi biaya ini menjadi penting karena program magang nasional membutuhkan keterlibatan perusahaan dalam skala luas. Jika seluruh biaya hanya ditanggung pemerintah, ruang fiskal bisa terbatas. Namun, jika perusahaan ikut berkontribusi, pelaksanaan program dapat lebih berkelanjutan.
Meski begitu, skema tersebut masih perlu dirumuskan hati-hati. Pemerintah harus memastikan perusahaan tidak sekadar memanfaatkan peserta magang sebagai tenaga kerja murah, tetapi benar-benar memberi pelatihan, pendampingan, dan pengalaman kerja yang relevan.
Menaker: Uang Saku Masih Dibayar Pemerintah
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan uang saku peserta Magang Nasional 2026 masih akan dibayar penuh oleh pemerintah dan belum melibatkan perusahaan mitra.
“Iya, belum ada sharing (dengan perusahaan mitra Magang Nasional). Uang sakunya sama sebesar upah minimum dari masing-masing lokasi tempat magang. Jadi ada upah minimum kota/kabupaten (UMK) atau upah minimum provinsi (UMP),” kata Menaker Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta.
Namun, Yassierli juga membuka ruang agar keterlibatan perusahaan mitra semakin besar, terutama dalam aspek mentorship dan evaluasi peserta. “Tapi kita ingin keterlibatan dari perusahaan nanti lebih intens dan nanti mekanisme mentorship, mekanisme evaluasinya akan kita buat lebih dalam,” ujar Menaker Yassierli.
Pernyataan tersebut menunjukkan, pemerintah masih berada dalam tahap mencari formulasi terbaik. Pada tahap awal, subsidi uang saku tetap menjadi tanggung jawab negara. Namun, ke depan, perusahaan mitra diharapkan tidak hanya menyediakan tempat magang, tetapi juga ikut memperkuat kualitas pembelajaran peserta.
Pelatihan Vokasi untuk Lulusan SMK dan Korban PHK
Selain magang, pemerintah menyiapkan Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi. Program ini diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK.
Pelatihan vokasi menjadi penting karena masalah tenaga kerja Indonesia tidak hanya soal jumlah lapangan kerja, tetapi juga kecocokan keterampilan dengan kebutuhan industri. Banyak lulusan pendidikan kejuruan dan pekerja korban PHK membutuhkan peningkatan keterampilan agar bisa masuk kembali ke pasar kerja.
Dalam konferensi pers sebelumnya, Menaker Yassierli mengatakan pemerintah tengah menyiapkan program tersebut dengan lebih baik. “Tentu langkah yang sudah dan sedang kami lakukan adalah menyiapkan program dengan sebaik-baiknya,” kata Yassierli.
Pelatihan vokasi ini diharapkan tidak hanya menjadi kelas singkat, tetapi benar-benar terhubung dengan kebutuhan dunia industri. Dengan begitu, peserta tidak berhenti pada sertifikat, melainkan memiliki peluang lebih besar untuk terserap ke pekerjaan baru.
Bagian dari Stimulus Ekonomi Rp26,34 Triliun
Program magang dan vokasi merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026. Total anggaran stimulus pemerintah pada periode tersebut mencapai Rp26,34 triliun.
Dalam paket tersebut, program magang dan vokasi mendapat alokasi Rp6,26 triliun. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan stimulus transportasi sekitar Rp2,04 triliun dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah ingin program magang dan vokasi menjadi penggerak ekonomi pada paruh kedua tahun ini. "Program magang dan vokasi ini kita akan dorong untuk dilaksanakan di paruh kedua semester kedua sehingga ini menjadi penggerak daripada perekonomian di masyarakat," kata Airlangga.
Dengan kata lain, program ini tidak hanya dilihat sebagai kebijakan ketenagakerjaan, tetapi juga sebagai cara menjaga konsumsi masyarakat. Peserta magang yang menerima uang saku akan memiliki tambahan pendapatan. Korban PHK yang mengikuti pelatihan vokasi diharapkan lebih cepat memperoleh peluang kerja baru.
Pengangguran Masih Jadi Tantangan
Program magang dan vokasi diluncurkan di tengah tantangan ketenagakerjaan yang masih besar. Badan Pusat Statistik mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen. Jumlah angkatan kerja mencapai 154,91 juta orang, sementara penduduk bekerja tercatat 147,67 juta orang.
Angka pengangguran memang menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi masalah utama masih berada pada kualitas penyerapan tenaga kerja. Banyak lulusan baru membutuhkan pengalaman kerja pertama, sementara sebagian pekerja terdampak PHK harus beradaptasi dengan kebutuhan industri yang berubah cepat.
Lulusan SMK menjadi salah satu kelompok yang perlu perhatian khusus. Pendidikan kejuruan dirancang untuk siap kerja, tetapi dalam praktiknya, banyak lulusan masih menghadapi kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dan kebutuhan perusahaan.
Karena itu, pelatihan vokasi dan magang berbasis industri menjadi penting. Program seperti ini diharapkan bisa mempersempit jarak antara sekolah, pelatihan, dan dunia kerja.
Program Magang 2025 Diklaim Positif
Kementerian Ketenagakerjaan menyebut Program Magang Nasional 2025 menunjukkan hasil positif. Program tersebut menjaring 102,6 ribu peserta dari 370,5 ribu pendaftar dan melibatkan 8.048 perusahaan serta instansi pemerintah sebagai lokasi magang di seluruh Indonesia.
Peserta mendapatkan uang saku setara upah minimum, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, pendampingan mentor, serta kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi BNSP.
Berdasarkan survei terhadap 65.245 peserta, sebanyak 84,26% menyatakan puas atau sangat puas terhadap Program Magang Nasional. Dari sisi manfaat ekonomi, 67,13% responden menyatakan program tersebut membantu atau sangat membantu kondisi ekonomi peserta dan keluarga.
Survei terhadap 7.217 perusahaan dan instansi penyelenggara magang juga menunjukkan 84,13% menyatakan puas atau sangat puas terhadap kontribusi peserta magang. Data ini menjadi dasar pemerintah melanjutkan program pada 2026 dengan target yang lebih besar.
MagangHub Jadi Infrastruktur Digital
Pelaksanaan Program Magang Nasional akan menggunakan ekosistem digital MagangHub milik Kementerian Ketenagakerjaan. Platform ini menjadi penghubung antara fresh graduate dan perusahaan penyelenggara magang.
Dalam platform MagangHub, peserta dapat mencari posisi magang, sementara perusahaan dapat membuka lowongan dan mengakses calon peserta. Platform tersebut juga mencantumkan fasilitas seperti uang saku setara UMK, BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat resmi, pelatihan pra-magang, mentorship, serta peluang sertifikasi BNSP.
Penggunaan platform digital penting agar proses pendaftaran, seleksi, penempatan, pendampingan, dan pelaporan dapat lebih transparan. Dengan jumlah peserta yang ditargetkan mencapai ratusan ribu, pemerintah membutuhkan sistem yang dapat mengelola data peserta dan perusahaan secara rapi.
Namun, tantangannya tetap besar. Pemerintah harus memastikan lowongan yang tersedia benar-benar berkualitas, tidak fiktif, dan sesuai dengan kompetensi peserta.
Ekonom: Magang Bisa Perkuat Konsumsi Jangka Panjang
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal menilai, program magang dan pelatihan vokasi berpotensi memperkuat konsumsi rumah tangga dalam jangka panjang. Syaratnya, peserta benar-benar mendapatkan akses pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik setelah mengikuti program.
“Ketika stimulusnya sudah dilepas, mereka sudah mendapatkan cantolan pekerjaan yang lebih baik dan income yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Itu yang diharapkan sebetulnya dari program magang dan vokasi,” kata Faisal seperti dilansir Antara di Jakarta, Jumat.
Namun, Faisal mengingatkan efektivitas program tidak cukup hanya bergantung pada pelatihan atau pendidikan keterampilan. Pemerintah perlu memastikan ada mekanisme penyaluran kerja dan pendampingan yang menghubungkan lulusan program dengan pemberi kerja.
“Artinya stimulus yang diberikan ini memang bisa dikatakan mendorong konsumsi, tapi dari sisi signifikansi dan juga distribusi masih banyak catatannya,” kata Faisal.
Peringatan itu penting. Tanpa penyaluran kerja yang kuat, program magang dan vokasi berisiko hanya menjadi kegiatan jangka pendek yang membantu konsumsi sementara, tetapi tidak menyelesaikan masalah utama ketenagakerjaan.
Tantangan: Jangan Jadi Formalitas
Program Rp6,26 triliun ini akan diuji dari kualitas pelaksanaannya. Dengan target 150 ribu peserta magang, 220 ribu lulusan SMK, dan 50 ribu korban PHK, pemerintah harus memastikan setiap peserta mendapat manfaat nyata.
Pertama, perusahaan mitra harus benar-benar menyediakan mentor. Tanpa mentor yang aktif, peserta hanya akan menjadi tenaga bantu tanpa pembelajaran yang jelas.
Kedua, pelatihan vokasi harus sesuai kebutuhan industri. Bidang pelatihan perlu diarahkan pada sektor yang punya permintaan kerja, bukan sekadar membuka kelas karena tersedia fasilitas.
Ketiga, sertifikasi kompetensi harus relevan dan diakui industri. Sertifikat hanya bernilai jika perusahaan benar-benar melihatnya sebagai bukti kemampuan.
Keempat, peserta korban PHK perlu dipetakan berdasarkan pengalaman kerja sebelumnya. Pekerja yang pernah berada di sektor manufaktur, ritel, logistik, otomotif, tekstil, atau jasa membutuhkan pelatihan yang berbeda.
Kelima, pemerintah perlu mengukur hasil setelah program selesai. Indikator keberhasilan tidak boleh hanya jumlah peserta, tetapi berapa yang mendapat pekerjaan, naik keterampilan, memperoleh sertifikasi, atau terserap ke industri.
Korban PHK Butuh Reskilling Cepat
Pelatihan untuk 50 ribu korban PHK menjadi bagian paling penting dari program ini. Korban PHK biasanya tidak hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga menghadapi tekanan psikologis dan kebutuhan segera untuk bekerja kembali.
Jika pelatihan terlalu lama, terlalu umum, atau tidak terhubung ke lowongan kerja, peserta bisa kehilangan waktu. Karena itu, program vokasi bagi korban PHK perlu berbasis reskilling dan upskilling cepat.
Reskilling berarti memberi keterampilan baru agar pekerja bisa berpindah sektor. Sementara upskilling berarti meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki agar pekerja lebih kompetitif.
Dalam situasi ekonomi yang berubah cepat, dua pendekatan ini penting. Banyak pekerjaan lama mulai berubah karena digitalisasi, otomasi, efisiensi perusahaan, dan perubahan permintaan pasar. Pekerja terdampak PHK membutuhkan jalur masuk baru ke sektor yang masih tumbuh.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar