Periskop.id – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Penunjukan itu menempatkan Sudaryono pada tugas besar memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dalam waktu satu bulan.

Sudaryono dijadwalkan dilantik di Istana Negara pada Rabu (22/7), pukul 15.00 WIB. Setelah pelantikan, ia tidak akan merangkap jabatan sebagai Wakil Menteri Pertanian.

"Doakan saya amanah, doakan saya baik dan mohon dukungan rekan-rekan media semua. Satu yang saya janjikan, saya kerja dengan sebaik-baiknya, kerja keras dengan sebaik-baiknya itu saja," katanya di Jakarta, Rabu.

Sudaryono mengatakan informasi mengenai penunjukannya disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui sambungan telepon. Kabar itu kemudian diperkuat oleh pernyataan resmi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

"Saya tadi ditelepon oleh Pak Teddy, untuk nanti sore ada pelantikan, ya jadi betul. Dan tadi juga Pak Mensesneg sudah memberikan keterangan pers bahwa saya ditunjuk oleh Presiden untuk kemudian menggantikan Bu Nanik yang mengundurkan diri karena faktor kesehatan pada hari ini," kata Sudaryono.

Nanik Mundur untuk Menjalani Pengobatan Jantung

Nanik mengajukan pengunduran diri setelah sekitar satu setengah bulan memimpin BGN. Ia berpamitan kepada Presiden untuk menjalani pengobatan terkait kondisi jantung di luar negeri. Sebelumnya, Nanik dilantik sebagai Kepala BGN pada 8 Juni 2026 menggantikan Dadan Hindayana.

"Hari ini Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan.

Nanik menyatakan Presiden menerima pengunduran dirinya, tetapi memintanya tetap terlibat dalam pengawasan BGN.

"Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya, dan karena presiden prihatin dan kasihan dengan saya, presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN," kata Nanik dalam unggahannya.

Pengalaman di Sektor Pangan Jadi Pertimbangan

Prasetyo mengatakan Sudaryono dipilih karena telah mengikuti pembahasan konsep dan teknis MBG sejak program tersebut disusun. Pengalamannya di Kementerian Pertanian juga dinilai relevan karena pelaksanaan MBG bergantung pada ketersediaan beras, telur, daging ayam, sayuran, susu, ikan, dan bahan pangan lainnya.

"Sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program Makan Bergizi Gratis ini, beliau juga bersama-sama kami berdiskusi dan menggagas bagaimana teknis pelaksanaan program tersebut," ujar Prasetyo.

Selama menjadi Wamentan, Sudaryono beberapa kali menyoroti dampak MBG terhadap penyerapan hasil pertanian. Ia menilai dapur-dapur program tersebut harus mengutamakan komoditas yang dihasilkan petani, peternak, dan nelayan di wilayah sekitar.

“Saya harus katakan atas nama petani bahwa MBG ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap serapan komoditas pertanian kita,” kata Sudaryono dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah pada Mei 2026.

Ia juga meminta masyarakat melaporkan dapur yang tidak membeli produk lokal agar dapat dievaluasi.

“Kami berharap apabila ada dapur MBG yang tidak membeli produk pertanian setempat agar dilaporkan sehingga dapat diberikan teguran supaya menyerap hasil pertanian di sekitar wilayah tersebut,” katanya.

Warisi Agenda Pembenahan Tata Kelola

Sudaryono mengambil alih BGN ketika lembaga tersebut sedang menjalani evaluasi besar. Pada 15 Juli 2026, Presiden memberikan waktu satu bulan kepada BGN untuk memperbaiki tata kelola, mekanisme operasional, sistem pengawasan, serta koordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan mitra pelaksana.

“Dalam periode tersebut, kami akan bekerja secara intensif bersama kementerian dan lembaga terkait agar implementasi program semakin baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujar Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari.

Presiden juga memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga mendukung BGN karena keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada satu institusi. Kolaborasi diperlukan dalam penyediaan pangan, kesehatan, pendidikan, pengawasan anggaran, keamanan makanan, dan distribusi ke daerah.

Dengan demikian, pekerjaan awal Sudaryono tidak hanya memperluas penerima manfaat. Ia harus memastikan dapur memenuhi standar, anggaran digunakan secara akuntabel, bahan pangan aman, distribusi tepat sasaran, dan pengadaan mampu memberi manfaat kepada produsen lokal.

Kelola Anggaran Rp335 Triliun

Besarnya skala MBG membuat posisi Kepala BGN memiliki tanggung jawab fiskal yang signifikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp335 triliun untuk program tersebut dalam APBN 2026 dengan sasaran 82,9 juta penerima manfaat.

BGN menargetkan sekitar 28.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah aglomerasi dan 8.617 unit di daerah terpencil. Total makanan yang diproyeksikan sepanjang 2026 mencapai sekitar 21 miliar porsi.

Hingga 9 Maret 2026, pemerintah mencatat MBG telah menjangkau 61,62 juta penerima melalui 25.082 SPPG. Realisasi anggarannya ketika itu mencapai Rp44 triliun atau 13,1% dari pagu tahunan.

Cakupan yang sangat besar tersebut membuat pengawasan mutu dan keuangan menjadi tantangan utama. Kesalahan pada satu dapur dapat berdampak terhadap ribuan penerima, sedangkan kelemahan pengadaan berisiko menimbulkan pemborosan anggaran maupun persoalan keamanan pangan.

Sudaryono mengatakan dirinya akan lebih dahulu mempersiapkan pelaksanaan tugas dan tidak ingin berpolemik mengenai berbagai sorotan terhadap BGN. Ia mengaku menerima penunjukan itu sebagai amanah sekaligus tanggung jawab besar.

Setelah dilantik, fokus publik akan tertuju pada kemampuan Sudaryono melanjutkan reformasi internal, memperkuat rantai pasok pangan lokal, serta memenuhi tenggat satu bulan yang diberikan Presiden untuk membenahi tata kelola MBG.